JABARMEDIA – Model penyajian program strategis nasional mulai bertransformasi di Kota Hujan. Proyek percontohan sistem MBG prasmanan di Bogor resmi diuji coba di lembaga pendidikan dasar guna melatih kemandirian siswa sekaligus meminimalkan sisa makanan buangan, Senin (12/10/2026).
SDN Cibalagung 5 Jadi Lokasi Pertama Piloting Project
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di wilayah Kota Bogor baru diterapkan di satu lokasi percontohan. Yakni SDN Cibalagung 5, Kecamatan Bogor Barat. Dalam skema baru ini, makanan dibawa langsung dari dapur pusat dalam kondisi hangat menggunakan wadah besar.
Para pelajar, khususnya kelas 5 dan 6, diarahkan untuk mengambil porsi makanan mereka sendiri secara mandiri menggunakan ompreng. Pada uji coba perdana ini, menu sehat yang disajikan oleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdiri atas ayam krispi, sayur wortel, tahu, nasi hangat, dan buah kelengkeng.
“Model prasmanan ini memang memiliki tantangan tersendiri. Karena membutuhkan waktu relatif sedikit lebih lama bagi siswa untuk mengantre dibanding sistem paket ompreng langsung. Pola ini yang akan terus kita evaluasi bersama agar jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar sekolah,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Haidir.
Kelebihan Skema Prasmanan Ketimbang Sistem Paket Kotak
Kendati memiliki tantangan dalam durasi pembagian, Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim metode prasmanan di dalam kelas memiliki keunggulan medis yang signifikan. Dengan mengambil sendiri, para siswa dapat menyesuaikan porsi makanan sesuai kapasitas lambung mereka sehingga menekan volume sampah organik.
Selain itu, penyajian langsung dari wadah pemanas dinilai jauh lebih higienis dan mampu memangkas risiko kontaminasi bakteri penyebab keracunan makanan. Model interaksi ini juga melatih budaya tertib mengantre serta kepedulian antarsiswa saat melayani teman sekelas.
Target Perluasan 5.000 Titik Dapur Akhir Tahun
Proyek uji coba MBG prasmanan di Bogor merupakan bagian dari akselerasi nasional. Ini digagas oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pasca-Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta. Skema dapur komunal ini ditargetkan mampu mengimplementasikan praktik serupa di 5.000 lokasi di seluruh Indonesia hingga penghujung tahun anggaran.
