JABARMEDIA – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat sedang mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Fokus (FGD) Uji Coba Sensus Ekonomi 2026 diKabupaten Purwakarta.
Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jawa Barat, Hendi Hario Sasangko menyampaikan bahwa SE2026 bertujuan untuk mengumpulkan data seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia, agar dapat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai struktur serta kinerja ekonomi nasional, yang terinci hingga tingkat wilayah, bidang usaha, dan ukuran usaha.
“Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar krusial dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang efisien,” ujarnya.
Ia menyatakan, pelaksanaan sensus ekonomi dilakukan berdasarkan perintah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, BPS wajib melaksanakan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali.
Sebagai bagian dari persiapan sensus ekonomi, BPS Jabar menyelenggarakan FGD Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 di Purwakarta dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan sosialisasi SE2026 kepada para pemangku kepentingan serta menyusun strategi koordinasi yang efektif antara BPS dan pelaku usaha.
“Perbincangan berfokus pada penyempurnaan alat pencatatan, pengenalan kemungkinan hambatan (teknis dan non-teknis), serta mekanisme pelaksanaan yang paling efektif,” katanya.
Disebutkan bahwa partisipasi aktif dari para pelaku usaha sangat penting dalam memastikan data yang benar dan mewakili.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan BPS Jawa Barat, BPS Purwakarta, perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta para pengusaha.
Kepala Sekretariat Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, mengatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilakukan BPS pada tahun 2026.
Ia menekankan bahwa data yang akurat sangat penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Sekretariat Daerah juga menyebutkan pertumbuhan yang signifikan dari UMKM di Purwakarta, yang mencapai sekitar 20.000 unit usaha pada tahun 2025, menunjukkan peran besar sektor ini terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti, menyampaikan bahwa Purwakarta bertindak sebagai perwakilan kabupaten dalam simulasi SE2026, yang melibatkan dua kelurahan, yaitu Ciseureuh dan Munjul Jaya.
Menurutnya, FGD di Purwakarta menjadi langkah penting dalam mempersiapkan SE2026. Kemitraan yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengumpulkan data ekonomi yang lengkap dan akurat, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, terdapat sebanyak 87.246 perusahaan atau usaha di Purwakarta, di mana sebagian besar (98,3%) merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“SE2026 diharapkan mampu memberikan informasi terbaru dan lebih lengkap tentang perkembangan ekonomi di Purwakarta,” katanya.
