JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Inspektorat secara resmi mengumumkan penyelesaian audit investigasi terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan birokrasi mereka. Langkah ini diambil sebagai respons strategis atas pengaduan masyarakat yang masuk, dengan proses penanganan yang tetap merujuk pada mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna menjamin keadilan dan transparansi.
Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menyatakan bahwa serangkaian tahapan audit telah dilakukan secara intensif sejak 11 Maret 2026. Proses tersebut mencakup berbagai langkah taktis, mulai dari pengumpulan data primer, penelusuran bahan keterangan, hingga tahap konfirmasi dan klarifikasi mendalam kepada pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan isu tersebut guna memastikan validitas informasi yang dihimpun oleh tim di lapangan.
“Tim Inspektorat telah melaksanakan audit investigasi secara komprehensif demi memperoleh fakta-fakta yang relevan, kompeten, material, serta memadai. Kami melakukan setiap tahapan dengan tingkat kecermatan tinggi untuk menjamin bahwa seluruh data yang kami kantongi bersifat lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Arif Rahman dalam keterangan resminya saat menjelaskan kronologi audit.
Hasil Audit dan Temuan Transaksi Antar Oknum
Dalam perkembangannya, tim auditor telah meminta keterangan dan melakukan klarifikasi kepada sedikitnya 24 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Puluhan orang tersebut mencakup berbagai level jabatan, mulai dari pejabat Eselon II, III, IV, hingga staf pelaksana. Arif menegaskan bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses pendalaman perkara dan bukan merupakan indikasi keterlibatan langsung bagi setiap pihak yang dimintai keterangan.
Hasil pemeriksaan dokumen serta penelusuran bukti fisik menunjukkan fakta yang cukup spesifik. Tim investigasi tidak menemukan adanya aliran dana ilegal yang mengarah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun Tim Penilai Kinerja (TPK) Kabupaten Bogor dalam proses promosi jabatan. Namun, berdasarkan data transfer dan rekaman rekening koran yang diperiksa, teridentifikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi di antara empat orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Langkah Tegas dan Pelimpahan ke Aparat Penegak Hukum
Menyikapi temuan adanya indikasi pelanggaran tersebut, Pemkab Bogor mengambil langkah yang sangat tegas. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap individu diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas serta mematuhi norma dan standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terhadap pelanggaran yang ditemukan, para oknum terkait kini terancam sanksi disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 juncto Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
Karena ditemukan indikasi kuat adanya unsur tindak pidana dalam praktik dugaan jual beli jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi telah melimpahkan penanganan perkara ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Pelimpahan ini dimaksudkan agar perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut secara hukum sesuai dengan kewenangan otoritas terkait demi menegakkan keadilan di wilayah Kabupaten Bogor.
Tindakan berani ini merupakan wujud nyata dari komitmen kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik-praktik menyimpang di dalam tubuh birokrasi daerah.
