JABARMEDIA – Isu pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kini menjadi perhatian. Anggaran yang mencuat mencapai Rp1,8 triliun. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Ferry Juliantoro, dengan Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026. Dugaan penggunaan dana fantastis ini mendominasi pembahasan. Agenda lain meliputi realisasi anggaran kementerian dan progres program KDKMP.
Menkop Ferry Juliantoro menyatakan ketidaktahuannya terkait isu tersebut. “Soal kipas angin, saya tidak tahu. Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis,” ujar Ferry dalam kesempatan tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan dari Mufti Aimah Nurul Anam, anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.
Mufti Aimah Nurul Anam secara spesifik mempertanyakan kebenaran informasi mengenai anggaran triliunan rupiah. Dana ini diduga dialokasikan untuk pembelian kipas angin. Ia menyoroti bahwa pengadaan tersebut seolah tidak diketahui oleh pemerintah. Pihak terkait cenderung enggan memberikan penjelasan.
“Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak Pak?” tanya Mufti. Ia menegaskan urgensi transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
Anggota dewan tersebut juga membandingkan harga produk kipas angin di pasar daring, yang menurutnya jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan dugaan anggaran yang muncul. Perbandingan ini mengindikasikan potensi penghematan anggaran yang signifikan. Mufti mendesak Kementerian Koperasi untuk segera membuat dasbor perincian pengadaan barang untuk KDKMP yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan meminimalisir spekulasi terkait penggunaan dana negara.
Transparansi dan Program KDKMP
Menanggapi desakan transparansi, Menkop Ferry menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Sistem ini berfungsi untuk memperlihatkan daftar barang-barang subsidi yang dikelola oleh KDKMP. Keberadaan Simkopdes diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam memantau dan memastikan setiap pengadaan barang berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan.
Selain isu kontroversial mengenai pengadaan kipas angin, rapat Komisi VI DPR RI tersebut juga membahas beberapa agenda penting lainnya. Pembahasan meliputi realisasi anggaran Kementerian Koperasi untuk tahun 2025 serta progres penyelenggaraan KDKMP. Program KDKMP sendiri diketahui memiliki peran strategis dalam mendukung penyaluran subsidi, seperti LPG 3 kg dan pupuk subsidi, kepada masyarakat. Fokus pada isu anggaran dan transparansi tetap menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
