JABARMEDIA – Langkah taktis perluasan perlindungan jaminan sosial terus digenjot di Bumi Tegar Beriman. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan komitmen penuh untuk mempercepat pemenuhan hak pelayanan dasar, khususnya perlindungan bagi pekerja nonformal Kabupaten Bogor.
Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Lintas Wilayah
Keputusan strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Jawa Barat yang digelar beberapa waktu lalu di Kantor Wali Kota Depok. Pemkab Bogor bergerak cepat menyusun skema regulasi turunan agar hasil kesepakatan tingkat provinsi dapat diimplementasikan di tingkat daerah.
Selain perluasan jaminan perlindungan tenaga kerja, Rakor lintas kepala daerah tersebut juga menyoroti penguatan fasilitas sektor kesehatan masyarakat. Beberapa poin pentingnya mencakup program taktis penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), percepatan eliminasi stunting, hingga penguatan jalinan kerja sama kemitraan rumah sakit daerah.
“Dalam kesempatan ini, kami memastikan hasil koordinasi tingkat provinsi dapat segera ditindaklanjuti secara konkret di wilayah Kabupaten Bogor. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci penting agar setiap program jaminan sosial berjalan efektif, tepat sasaran, dan dirasakan langsung,” ujar Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Cibinong.
Mendorong Mutu Pendidikan dan Skema Kerja Sama BPJS
Akselerasi program jaminan ini tidak hanya berfokus pada ekosistem ketenagakerjaan semata. Melainkan ikut menyentuh pilar peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah daerah memandang bahwa perlindungan bagi guru honorer, pekerja rentan, serta pelaku UMKM nonformal saling berkaitan erat dengan indeks kesejahteraan keluarga.
Guna merealisasikan program perlindungan bagi pekerja nonformal Kabupaten Bogor. Pihak pemda memperkuat kolaborasi bersama jajaran Direktur Rumah Sakit serta BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi ini difokuskan untuk mempermudah skema pendaftaran kepesertaan mandiri bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu di pelosok desa.
Pembagian tata kerja yang dinamis terus dimatangkan oleh internal perangkat daerah. Pemkab Bogor berharap penguatan pelayanan dasar komprehensif ini mampu memangkas ketimpangan sosial. Sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
