JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat strategi penanganan kemiskinan. Pendekatan berbasis data spasial hingga tingkat keluarga diterapkan. Langkah ini atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Tujuannya memastikan setiap program intervensi pemerintah tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan hal ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan. Acara berlangsung di Pendopo Bupati Bogor pada Selasa, 11 Agustus.
Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial. Menurutnya, satu keluarga miskin sering menghadapi berbagai persoalan lain. Ini mencakup rumah tidak layak huni (Rutilahu), sanitasi buruk, masalah kesehatan, stunting, hingga kondisi pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujar Ajat, menekankan pentingnya pemetaan lokasi secara spesifik dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pendekatan Data Terintegrasi untuk Intervensi Tepat Sasaran
Ajat memaparkan, data kemiskinan perlu diintegrasikan secara komprehensif. Integrasi ini dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, perlu dipetakan apakah keluarga miskin tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni. Penting juga mengetahui kondisi sanitasinya. Serta apakah ada anggota keluarga yang terdiagnosis TBC, stunting, atau mengalami pengangguran. Pemetaan terintegrasi ini krusial. Tujuannya agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” tegasnya, menggarisbawahi pentingnya efektivitas anggaran dalam setiap program.
Ia mencontohkan, apabila dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan yang disertai pengangguran. Atau rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting. Maka intervensi pemerintah harus dirancang untuk menjawab seluruh persoalan tersebut secara terpadu. Pendekatan ini bertujuan menciptakan solusi holistik dan berkelanjutan.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkap Ajat, menjelaskan visi jangka panjang dari strategi ini.
Untuk mendukung implementasi langkah ini, Pemkab Bogor melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi. Mereka memiliki keterkaitan erat dengan penanganan kemiskinan. Keterlibatan ini mencakup sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan program yang lebih komprehensif dan efektif.
Sebuah Produk yang Konkret
Pemkab Bogor juga mendorong agar hasil pemetaan data tidak hanya berhenti sebagai informasi. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret. Setiap program diharapkan memiliki kejelasan mengenai lokasi. Serta siapa penerima manfaatnya. Bentuk intervensi yang akan diberikan, dan kebutuhan anggarannya juga harus rinci.
“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat, menegaskan pentingnya output yang nyata.
Melalui pendekatan yang terarah dan berbasis data terintegrasi ini, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif. Pendekatan ini juga lintas sektor, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Data yang terintegrasi diharapkan memudahkan pemerintah. Ini dalam menentukan prioritas program. Sekaligus mengkomunikasikan kebutuhan anggaran kepada perangkat daerah terkait dan DPRD.
