JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menggulirkan upaya penanganan dampak kekeringan pada lahan pertanian di Kecamatan Jonggol. Langkah ini bertujuan untuk melindungi para petani serta menjaga produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Penanganan dilakukan secara bertahap, meliputi pendataan kondisi lahan, penerapan langkah teknis di lapangan, penguatan sarana pengairan, pengaturan pola tanam, hingga koordinasi dukungan bagi petani yang benar-benar terdampak.
Kondisi sejumlah lahan persawahan di Kecamatan Jonggol yang mengalami kekeringan dan permukaan tanah retak selama musim kemarau menjadi perhatian serius Pemkab Bogor. Pemantauan intensif dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, para penyuluh pertanian, serta kelompok tani setempat.
Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, menjelaskan bahwa penanganan kekeringan diawali dengan memastikan kondisi setiap lahan di lapangan. Hal ini krusial sebab tidak seluruh lahan sawah yang terlihat kering saat musim kemarau dapat dikategorikan sebagai gagal panen.
“Kita melakukan pendataan dan pemantauan secara langsung untuk memastikan mana lahan yang memang terdampak kekeringan dan mana yang merupakan sawah tadah hujan yang memang belum ditanami karena keterbatasan air. Jadi, penanganannya harus berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan tren laporan tambah tanam, sebagian besar petani melakukan penanaman sekitar bulan Maret dan memasuki masa panen pada Juni. Setelah panen, sebagian besar lahan sawah tadah hujan tidak langsung ditanami kembali. Ini karena ketersediaan air yang tidak mencukupi. Sawah tadah hujan sepenuhnya bergantung pada curah hujan dan umumnya tidak memiliki sumber air alternatif selama musim kemarau.
Kondisi tersebut juga menyebabkan penggunaan pompa air tidak selalu efektif. Terutama pada lahan yang tidak memiliki sumber air yang mencukupi di sekitar areal persawahan.
“Untuk sawah tadah hujan, kuncinya adalah pengaturan waktu tanam. Kita dorong petani menyesuaikan pola tanam dengan musim dan ketersediaan air, sehingga tanaman tidak memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak air ketika pasokan mulai berkurang,” jelas Entis Sutisna.
Dampak dan Langkah Teknis Penanganan Kekeringan
Meski demikian, Pemkab Bogor mengakui adanya lahan yang benar-benar terdampak kekeringan parah. Berdasarkan inventarisasi Distanhorbun, yang dilaporkan kepada Bupati Bogor pada 30 Juli 2026, sekitar 701,30 hektare sawah tadah hujan di Kecamatan Jonggol tidak dapat ditanami akibat tidak adanya hujan. Selain itu, sekitar 40,30 hektare sawah irigasi mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan berkurangnya debit air dan kerusakan jaringan irigasi.
Pada periode 7–15 Juli 2026, tercatat sekitar 39,3 hektare tanaman padi berada dalam kondisi terancam gagal panen. Sementara itu, berdasarkan pemantauan lanjutan pada Agustus 2026, terdapat sekitar 38,1 hektare lahan sawah yang mengalami kekeringan berat hingga puso.
Kepala Distanhorbun menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemantauan. Pemerintah juga mengupayakan langkah teknis sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.
“Lahan yang masih memungkinkan untuk mendapatkan pasokan air akan kita dorong penguatan sarana pengairannya. Sementara untuk lahan yang memang tidak memiliki sumber air, kita melakukan pendampingan agar petani dapat menyesuaikan pola tanam dan meminimalkan risiko kerugian,” terangnya.
Pemkab Bogor juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tujuannya menyiapkan dukungan bagi petani yang mengalami dampak nyata akibat kekeringan. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pertanian. Namun, juga pada perlindungan dan keberlangsungan usaha para petani.
“Yang paling penting, petani tidak kita biarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Kita terus melakukan pendataan, pemantauan, koordinasi, dan mencari langkah penanganan yang paling memungkinkan sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Pemkab Bogor mengajak masyarakat untuk memahami kondisi lahan pertanian secara utuh. Lahan sawah yang tampak kering pada musim kemarau tidak seluruhnya berarti mengalami gagal panen. Sebagian merupakan sawah tadah hujan yang memang berada dalam masa tidak ditanami karena keterbatasan air.
Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau dan ditangani secara terukur. Penanganan akan mengedepankan langkah yang tepat sesuai karakteristik wilayah, ketersediaan air, serta kondisi petani di lapangan.
