UMK 2016 Ditetapkan, Apindo Kecewa Keputusan Gubernur Jawa Timur

by -9 views

uang

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur kecewa terhadap kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo yang menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2016. Penetapan itu dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Kami kecewa dengan langkah gubernur, yang menetapkan UMK tidak berpedoman dengan PP 78,” kata Kabid Pengupahan Apindo (Asosiasi pengusaha Indonesia) Jawa Timur Jhonson Simanjutak, Sabtu (21/11/2015).

Ia mengatakan, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk menumbuhkan perekonomian diantaranya mengeluarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Namun mereka sangat kecewa dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang penetapan UMK Tahun 2016.

“Misalnya Kota Surabaya. Kalau menurut PP 78 seharusnya Rp 3.021.400. Tapi kenapa kok berubah menjadi Rp 3.045.000,” tuturnya.

Jhonson mengaku, masih belum bisa mengambil sikap terhadap keputusan gubernur tentang penetapan UMK. Ketika ditanya, apakah penetapan upah tersebut akan membuat para pengusaha akan mengalihkan investasinya keluar dari Jawa Timur.

“Kita belum melihat langkah ke sana. Kita akan lihat semua nanti,” katanya.

Dalam waktu dekat, Apindo akan mengumpulkan para pengusaha dan menyampaikan tentang kondisi saat ini.

“Yang pasti kita ingin Jawa Timur kondusif dan investasi tetap masuk,” tandasnya.

Gubernur Jawa Timur sudah menekan Pergub Nomor 68 Tahun 2015 tentang penetapan UMK untuk 38 daerah kabupaten/kota se Jatim Tahun 2016, pada Jumat (20/11/2015) malam.

Dalam pergub tersebut, UMK tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp 3.045.000. Sedangkan terendah di empat kabupaten yakni, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan, sebesar Rp 1.283.000. (Detik)