JABARMEDIA – Langkah taktis pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) terus digulirkan demi menyukseskan program strategis nasional. Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana optimalisasi eks lahan Komdigi Depok seluas 45 hektare untuk disulap menjadi kawasan perumahan rakyat skala masif.
Potensi Besar Penyediaan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membidik tanah milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tempat ini berada di wilayah Kota Depok tersebut karena memiliki potensi geografis yang sangat strategis. Pengalihan aset ini diproyeksikan mampu mendukung pendirian hingga 150 ribu unit hunian baru.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengonfirmasi bahwa luasan area hibah negara di Depok ini jauh lebih besar dibandingkan dengan proyek komersial swasta sejenis di wilayah satelit lainnya. Proyek perumahan ini nantinya akan diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal pribadi.
“Luas lahan yang dialihkan ini sangat besar, bahkan lebih luas dari hibah swasta yang ada di Meikarta. Kami bersama instansi terkait sedang mematangkan seluruh persiapan agar program ini berjalan transparan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (8/10/2026).
Pembentukan Tim Teknis dan Penguatan Aspek Legalitas
Guna mempercepat realisasi megaproyek perumahan rakyat ini, pemerintah telah resmi membentuk tim teknis gabungan. Tim khusus tersebut melibatkan lintas kementerian. Mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Kota Depok.
Pelibatan banyak lembaga ini dinilai krusial untuk memastikan tata kelola administrasi dan pemenuhan regulasi hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tim gabungan dijadwalkan kembali menggelar pertemuan taktis serta peninjauan lapangan lanjutan di lokasi pada 21 Oktober mendatang.
Pemerintah daerah juga menggarisbawahi pentingnya mitigasi sosial dalam proyek ini. Pasalnya, tim lapangan mendeteksi adanya sejumlah warga yang saat ini menduduki atau memanfaatkan beberapa titik di sekitar area lahan negara tersebut secara informal.
Penyelesaian Humanis Bagi Warga di Kawasan Terdampak
Menyikapi keberadaan pemukiman warga di sekitar lahan Komdigi Depok, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan penggusuran paksa secara sewenang-wenang. Skema penyelesaian masalah akan dirumuskan secara humanis melalui dialog terbuka.
Otoritas terkait akan mencari format terbaik yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat tanpa mengorbankan rencana tata kelola dan perubahan struktur kawasan modern ke depan. Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu melahirkan solusi penataan kota satelit yang inklusif sekaligus memangkas angka defisit perumahan nasional.
