Bupati Purwakarta Tolak Kenaikan BBM

by -13 views
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tidak setuju rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) meski program kompensasi menyertai atas kebijakan pemerintah pusat itu.

Alasannya berbagai persoalan kerap muncul begitu kompensasi tersebut digulirkan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau penambahan kuota raskin. Dampak yang bakal dirasakan semua daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta adalah bakal meningkatnya biaya produk. Ujung-ujungnya menjadikan harga barang dan jasa melonjak. “Solusinya jangan menaikkan BBM agar situasi ekonomi tetap stabil,” ujar Dedi, kemarin.

Meski demikian, ketika rencana kenaikan BBM terealisasi, dia tidak bisa berbuat apaapa selain mendorong masyarakat miskin menerima kompensasi daripada tidak sama sekali. Hanya, Dedi berharap agar pembagiannya lebih sempurna dan meminimalisasi persoalan di lapangan. Soal penambahan kuota yakni raskin ke 13, 14, 15, dan 16, orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta ini berharap dalam pendistribusian tidak ada perubahan pola penjualan, tetap sesuai ketentuan dijual dengan satuan kilogram bukan liter.

Selama ini, penjualan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dengan satuan liter, alasannya tidak ada dana operasional. “Jika kendala di lapangan seperti itu (tidak ada dana operasional), kami akan menyubsidinya. Tapi, jangan sampai subsidi diberikan, tapi penjualan tetap saja dengan menggunakan satuan liter,” kata Dedi.

Di bagian lain, Pemprov Jabar menilai pemerintah pusat tidak tegas terkait kebijakan menaikkan harga BBM. Akibatnya, sejumlah harga kebutuhan pokok merangkak naik. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan, harga kebutuhan pokok telah mengalami kenaikan berkisar 5%. “Diperkirakan kenaikan tersebut akan terus berlanjut hingga pemerintah menetapkan kebijakannya terkait harga BBM,” kata Ferry.

Dia menganggap ketidaktegasan pemerintah menaikkan harga BBM mengakibatkan keresahan di kalangan pedagang dan produsen. Kondisi tersebut akhirnya dimanfaatkan spekulan untuk mempermainkan harga di pasaran. Selain ulah spekulan, kenaikan harga kebutuhan pokok diduga akibat aksi penimbunan oleh distributor besar. “Biasanya begitu, pedagang menaikkan harga dulu karena harus tambah modal,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di antaranya telur ayam dari Rp15.500 per kg menjadi Rp17.500 per kg,cabai merah keriting dari Rp20.000 per kg menjadi Rp25.000 per kg, gula putih dari Rp11.000 per kg menjadi Rp12.500 per kg, serta kentang dari Rp6.000 per kg menjadi Rp7.500 per kg.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku tak bisa berbuat banyak menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia meminta masyarakat tidak resah karena pemerintah pusat telah menyiapkan kebijakan berupa kompensasi dari kenaikan harga BBM. asep supiandi/ agung bakti sarasa

sumber:koran-sindo.com