Anggaran Besar, Sampah Bertebar

by -9 views

sampahPERSOALAN sampah di wilayah Kabupaten Bekasi lagi-lagi mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Meskipun ‘dihadiahi’ anggaran yang lumayan besar, namun pada praktiknya penanganan sampah malah terkesan jalan di tempat.
Bahkan, sang Wakil Bupati (Wabup) pun sempat menyampaikan kekhawatirannya kalau Kabupaten Bekasi akan masuk status darurat sampah dalam dua atau tiga tahun lagi, jika persoalan sampah tidak segera diatasi.

Yang lebih ironis, bagaikan pepatah semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) kerap mempertontonkan berbagai program penanganan sampah di sejumlah titik di wilayah Kabupaten bekasi, sementara sampah di lingkungan Pemkab Bekasi sendiri seperti kurang mendapat perhatian.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, menyesalkan lemahnya kinerja instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, kata Politisi Partai Gerindra tersebut, akan sulit meraih Piala Adipura jika persoalan sampah tidak segera menemukan solusi.

Kendala apapun seperti minimnya personel ataupun armada pengangkut sampah, menurut Daris, seharusnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Bekasi. ’’Dengan anggaran yang ada, seharusnya instansi terkait dapat menyelesaikan persoalan sampah. Kalau kurang mobil beli, kalau kurang personel atau SDM ya disampaikan. Kalau dibilang SDM-nya kurang harusnya dicari SDM yang benar dan tepat. Apalagi dinas terkait sering studi banding lihat daerah yang lain,” tegasnya kepada Radar Bekasi.

Kepala DKPPK Kabupaten Bekasi, sambung pria berkumis ini, harus memiliki konsep kerja yang baik dan keinginan yang besar terkait penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi. Pengguna anggaran seharusnya mengajukan anggaran melalui DPRD, dan hal teknis seperti persoalan personel dan armada semestinya tidak menjadi masalah yang besar. ’’Nah dengan mengajukan anggaran harusnya sudah ada rancangan dan pengajuannya. Harusnya mudah dan tidak susah,” paparnya.

Diakuinya, Kabupaten Bekasi akan sulit untuk memperoleh Piala Adipura. Namun, kata dia, yang terpenting bukan hanya memperoleh Adipura, tetapi bagaimana akhirnya Kabupaten Bekasi ini dapat bersih. ’’Minimal bersih saja dulu, di pemda saja masih kotor,” katanya.

Saat ini, sambung dia, pihaknya tengah berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengawasi kinerja SKPD. Supaya persoalan kebersihan dapat segera diselesaikan oleh Pemkab Bekasi. ’’Saya sedang membenahi semua pengguna anggaran yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita akan sedikit maksimalkan kinerja SKPD, akan diperketat,” tandasnya.

Kepala DKPPK Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati sendiri masih belum mengklarifikasi mengenai hal tersebut. Yang bersangkutan pun tidak membalas pesan singkat ataupun mengangkat telepon ketika dihubungi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK), Dody Agus Suprianto, mengakui anggaran yang digelontorkan untuk dinasnya memang terbilang besar di tahun 2014 ini, namun kata dia anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk sarana dan prasana dinasnya, mulai pembelian enam belas mobil operasional sampah, pembelian dua mobil tinja, motor bak sampah, hingga beberapa kegiatan lainnya yang memang menyerap anggaran.

Begitu juga dengan penataan TPA Burangkeng, sambung dia, akan dilakukan. Sebab selama ini keadannya sudah sangat semerawut dan tidak tertata dengan rapi. “Kita buat beberapa zonase, dan dari sini sampah yang ada dirapikan sehingga ada ruang untuk membuang sampah kembali,” terangnya.

Selain perapihan kata Dody, TPA Burangkeng juga akan dibuat jembatan timbang, untuk mengetahui sampah apa saja yang masuk ke TPA Burangkeng, begitu juga muatan yang ada di jembatan timbang ini akan diketahui.

“Nanti ada perapihan jalan lingkungan untuk masuk kezona baru yang sudah dirapikan, dan beberapa pembangunan lagi seperti pembuatan gapura dan kantor yang ada di dalam TPA Burangkeng, artinya semua anggaran yang ada akan dialokasikan, begitu juga pemagaran beton disekitaran TPA juga akan dilakukan dan pembuatan pupuk kompos,” terangnya.

Untuk tahun ini kata dia memang lebih memfokuskan kepada TPA Burangkeng. Sebab bila TPA tertata dengan rapi, maka persoalan sampah yang ada disekitar bisa terangkut. Disinggung untuk  Tempat pembuangan Sementara (TPS) yang memang diperlukan, Dody mengaku hal itu perlu tahapan yang sangat panjang perizinannya terutama kepada warga sekitar.

Sedangkan ditahun 2015 nanti, kata Dody, konsentrasi pihaknya akan mengarah pada persoalan sampah yang ada dilingkungan masyarakat.

“Bertahaplah untuk pengerjaannya, selesai satu baru mengerjakan yang lainnya, dan ini menjadi skala prioritas dalam bekerja,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, meminta DKPPK memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Ia pun mengungkapkan anggaran untuk DKPPK sebesar Rp10 miliar setiap tahunnya selalu habis digunakan. ’’Anggarannya masih kurang. Aturannya Rp30 miliar,” ungkap warga Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan ini.

Pemkab Bekasi, kata dia, baru menambah armada truk dan alat berat untuk penanganan kebersihan, sehingga tidak ada alasan jika instansi terkait mengeluhkan kurangnya sarana prasarana.

’’Kalau sarana prasarana selalu diberikan. Bidang Kebersihan makanya membuat rencana kerja ke depan. Apa yang dibutuhkan ke depannya. Jangan yang tidak penting malah dibeli, kalau kurang SDM ya tinggal diajukan saja,” paparnya.

Ia pun memperkirakan kemungkinan besar di tahun mendatang Kabupaten Bekasi akan mengalami status darurat sampah, karena saat ini masyarakat di perumahan sudah menjerit mengenai sampah yang telat diangkut oleh Bidang Kebersihan. Akhirnya warga pun memilih untuk membuang sampah sembarangan.

’’Sudah kesadaran masyarakat membuang sampah masih kurang, ditambah lagi dinasnya kurang kreatif dan tidak tepat dalam menggunakan anggaran, ya sudah persoalan sampah menjadi semakin kompleks,” tandasnya.

(gobekasi)