Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp3,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi melakukan berbagai upaya intensif, salah satunya melalui operasi gabungan penagihan pajak.
Operasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga aparat Kepolisian dan TNI. Tujuannya adalah untuk memastikan penagihan pajak dilakukan secara efektif dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Titik-titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat menjadi fokus utama dalam operasi ini.
Fokus pada Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, operasi gabungan ini difokuskan pada penagihan pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah dari sektor opsen. Operasi ini akan dilaksanakan secara berkala setiap bulan sepanjang tahun 2026, dengan lokasi yang berpindah di berbagai kecamatan.
Strategi jemput bola diterapkan agar penagihan pajak dapat mencapai lebih banyak wajib pajak. Dana yang terkumpul dari kegiatan ini akan masuk ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian didistribusikan ke pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil atau opsen pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Iwan menjelaskan bahwa pendapatan dari sektor opsen dihitung berdasarkan persentase tertentu dan disalurkan ke kas daerah setiap hari. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, Bapenda juga mengoptimalkan forum rapat minggon dengan melibatkan pemerintah desa. Ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keterlibatan desa dinilai penting karena adanya mekanisme bagi hasil yang turut mendukung anggaran desa.
Tantangan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak
Meski ada berbagai strategi yang diterapkan, Iwan mengakui bahwa ada tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Namun, kewajiban pembayaran pajak tetap harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami memahami kondisi ekonomi global, tetapi kewajiban pajak tetap harus dipenuhi. Kami juga berupaya transparan dalam menyampaikan capaian target,” ujarnya.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Berdasarkan data hingga Sabtu (4/4/2026), realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bekasi telah mencapai Rp625,33 miliar dari berbagai sektor. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp186,76 miliar, disusul Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp221,81 miliar.
Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat baru mencapai Rp51,36 miliar. Dari sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan mencapai Rp91,76 miliar, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp60,92 miliar.
Adapun sektor lainnya meliputi pajak reklame sebesar Rp8,73 miliar, pajak air tanah Rp3,75 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Rp231,44 juta, serta pajak sarang burung walet sebesar Rp1,4 juta.
Harapan untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap berbagai langkah optimalisasi tersebut dapat mendorong peningkatan PAD secara signifikan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, diharapkan target PAD tahun 2026 dapat tercapai.
