JABARMEDIA – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola keuangan desa dan pembangunan desa yang lebih akuntabel dan transparan.
Pemkab Bogor menyambut baik inisiatif BPKP ini. Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi mendalam. “Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik pelaksanaan workshop ini. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujar Ajat.
Pentingnya Tata Kelola di Kabupaten Terpadat
Kabupaten Bogor memiliki 416 desa, 19 kelurahan, serta dihuni lebih dari 6,1 juta jiwa. Kondisi ini menjadikannya daerah terpadat di Indonesia. Situasi demografis dan geografis ini menuntut tata kelola pemerintahan yang prima. Terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Menurut Ajat, tata kelola yang baik harus selaras dengan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak hanya harus memenuhi aspek administrasi dan regulasi. Namun, juga harus mampu menghasilkan program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan orientasi pada dampak positif dan kesejahteraan.
Capaian dan Pengembangan Ekonomi Desa
Sepanjang tahun 2025, Pemkab Bogor telah meraih sejumlah capaian membanggakan di bidang pemerintahan desa. Salah satunya adalah penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada Desa Ciomas Rahayu. Penghargaan ini atas capaian kematangan pengadaan tingkat nasional. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan. Ini diberikan atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
Ajat menegaskan bahwa prestasi-prestasi tersebut harus menjadi motivasi. “Prestasi-prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua. Kita harus bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, dan menyampaikan setiap kebijakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya. Motivasi ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja seluruh jajaran di desa.
Selain pengelolaan keuangan desa, Ajat juga menyoroti peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data DPMD, saat ini terdapat 262 BUMDes aktif dan 154 BUMDes yang belum aktif. Ia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi penguat bagi pengembangan BUMDes. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Perbaikan tata kelola desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik di semua tingkatan. “Kalau desa-desa kita baik, tata kelola pemerintahannya baik, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita bangun Indonesia dari desa, dan kita mulai dari Kabupaten Bogor,” tegas Ajat.
Sekda Kabupaten Bogor mengajak seluruh peserta workshop untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Mereka diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa. Harapannya, kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola desa yang semakin profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
