JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara tegas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayahnya. Ajakan ini merupakan bagian dari upaya serius Pemkab Bogor dalam memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 yang berlangsung di New Ayuda Hotel, Cipayung, pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan tema “Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor”.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemkab Bogor terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara berbagai instansi, meningkatkan kompetensi dalam penanganan kasus, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpihak terkait. Melalui koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berbagi informasi secara efektif, mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah masing-masing, dan merumuskan langkah tindak lanjut secara terpadu. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan inisiatif Pemkab Tasikmalaya dalam melindungi perempuan, menunjukkan komitmen regional.
Urgensi Pelaporan Dini dan Perlindungan Korban
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaporan dan pemberian perlindungan bagi korban kekerasan. Menurutnya, momentum awal setelah terjadinya kekerasan sangat krusial dalam proses perlindungan.
“Sehingga pelaporan perlu dilakukan sesegera mungkin agar korban dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan,” ungkap Achmadi. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa vitalnya respons cepat dari masyarakat dan pihak berwenang.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Dwi Susanty, menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor adalah langkah penting untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat sinergi dalam penanganan kasus.
“Kita ingin meningkatkan kompetensi dan komunikasi antarinstansi, menyamakan persepsi dalam penanganan kasus, serta memperkuat koordinasi dan komitmen bersama. Dengan saling berbagi informasi dan temuan kasus di wilayah masing-masing. Diharapkan penanganan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan tepat sasaran,” ujar dr. Dwi Susanty. Ini menunjukkan komitmen kolektif untuk penanganan yang efektif.
Langkah Tindak Lanjut dan Harapan Pemkab Bogor
Lebih lanjut, dr. Dwi Susanty menjelaskan bahwa tindak lanjut dari koordinasi ini mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya adalah penguatan akses layanan bagi korban, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Pengembangan jejaring koordinasi yang lebih luas, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan. Hasil koordinasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah penanganan secara berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan langkah Menteri PPPA dalam mengawal penanganan kekerasan seksual pada anak di Cianjur.
Pemkab Bogor berharap komitmen seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga melalui kolaborasi yang erat. Antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, tenaga layanan, dan masyarakat.
Pemkab Bogor juga mengajak masyarakat untuk tidak diam dan tidak takut melapor. Apabila mengalami, mengetahui, atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberanian melapor dan kepedulian bersama menjadi langkah penting untuk melindungi korban. Mencegah kekerasan berulang, serta mewujudkan Kabupaten Bogor yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Peningkatan kasus kekerasan perempuan di Cirebon menunjukkan urgensi dari upaya pelaporan ini.
