Pukat UGM Kritik Penunjukan Jaksa Agung: Politik Transaksional Lebih Kuat

by -9 views

jaksaagungprasetyoPusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertanyakan pengangkatan jaksa agung Prasetyo. Sebab Prasetyo dianggap tidak mempunyai prestasi menonjol
dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dinilai syarat kepentingan politik.

“Meski bekas orang dalam, namun pengangkatan Prasetyo perlu dipertanyakan kepada Presiden Jokowi,” ungkap Direktur Pukat Korupsi FH UGM, Zainal Arifin Mochtar kepada wartawan di kantor Kompleks Bulaksumur, Jumat (21/11/2014).

Meski pengangkatan tersebut adalah hak prerogratif presiden lanjut Zainal, keputusan presiden memilih Prasetyo justru tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, tidak menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Hal ini juga tidak memberi harapan akan adanya perubahan atau perbaikan mendasar dalam tubuh kejaksaan

“Dari sisi track record, prestasi Prasetyo tidak terlalu menarik, meski dia bekas orang dalam yakni pernah menjabat JAM Pidum tahun 2006,” kata dia.

Zainal mengatakan masyarakat berhak tahu alasan pengangkatan Prasetyo terutama soal penyaringannya. Masyarakat perlu meminta penjelasan dari presiden soal alasan pengangkatan jaksa agung.

“Publik harus minta penjelasan detail. Apa pertimbangan presiden memilihnya. Sebab masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai prestasi dan gagasan selama ini untuk membawa perubahan pada kejaksaan atau apa keunggulan dia dibandingkan nama-nama lain yang muncul,” kata
Zainal didampingi staf lainnya Totok Dwi Diantoro dan Zaenur Rohman.

Menurut Zainal, Prasetyo adalah anggota DPR RI saat ini dari Partai Nasdem dan sudah menyatakan mundur. Namun dikhawatirkan ada interest politik yang masuk terutama dalam masalah pemberantasan korupsi. Sebab sampai saat ini episentrum korupsi belum beranjak jauh dari parpol. Buktinya banyak kasus korupsi besar dilakukan para politisi dalam aktivitas politiknya.

Dia mengatakan penunjukkan seorang politisi menjadi jaksa agung dapat mempengaruhi independensi kejaksaan. Bagaimana nanti, jaksa agung memperlakukan masalah hukum jika menyangkut politisi dari bekas partai/koalisinya atau dari partai/koalisi rivalnya.

“Bagaimana nanti dia dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pembaharuan kejaksaan. Politik transaksional lebih kuat warnanya dalam penunjukan dia sebagai jaksa agung,” pungkas Zainal.(detik.com)