Kemampuan Logika Anak Indonesia Tertinggal

by -21 views

anakJika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development, kemampuan logika peserta didik Indonesia tiga tahun tertinggal. Kemampuan logika ini dilihat dari kemampuan membaca dan berhitung. Ini merupakan salah satu hasil kajian lembaga itu terhadap kebijakan pendidikan yang baru pertama kali dilakukan.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan seusai peluncuran hasil kajian atas kebijakan nasional bidang pendidikan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) “Pendidikan di Indonesia Siap Menyongsong Tantangan”, Rabu (25/3), di Jakarta. Dalam peluncuran itu hadir Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro.

“Kita akan fokus pada peningkatan kemampuan membaca dan berhitung atau Matematika karena ini logika. Tetapi sebelum mendorong anak untuk membaca, gurunya juga harus membaca,” kata Anies.

Dalam kajian ini, OECD mengingatkan adanya tantangan bagaimana mengonsolidasikan pencapaian pendidikan dan mengembangkan sistem pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan terampil sesuai kebutuhan zaman dan mendukung kebutuhan ekonomi.

Sekjen OECD Angel Gurria mengatakan, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dan Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan sosial ekonomi di mana pembangunan SDM merupakan hal strategis. “Terlepas dari besarnya kesenjangan antarwilayah yang membatasi akses terhadap pendidikan, Indonesia sudah membuat kemajuan mengesankan di berbagai jenjang sektor pendidikan,” kata Gurria.

Prioritas PAUD

Kajian ini memberikan beberapa rekomendasi, antara lain memprioritaskan pendidikan anak usia dini, terutama untuk masyarakat miskin, meningkatkan kualitas, meningkatkan partisipasi dan proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar, mengelola keberagaman, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan relevansi di tingkat pendidikan menengah. Selain itu, ada juga rekomendasi untuk memperkuat koordinasi dan keterlibatan industri dalam sistem pendidikan kejuruan dan teknis.

Terkait dengan sistem pendidikan dan angkatan kerja, OECD merekomendasikan reformasi sistem penilaian modern yang diintegrasikan ke dalam kerangka kerja evaluasi nasional dan memperbaiki produktivitas, meningkatkan kapasitas dan status profesional, dan mengadopsi pendekatan terbaru untuk mereformasi pendidikan di Indonesia.

Menanggapi hasil kajian ini, Anies menilai kajian ini menunjukkan apresiasi terhadap praktik terbaik internasional dalam pendidikan yang bisa menjadi masukan peningkatan program di sektor pendidikan dengan penyusunan akhir Rencana Strategis Kemdikbud 2015-2019. “Ini momentum yang tepat untuk menetapkan prioritas nasional,” ujarnya.

Memperkuat aktor pendidikan

Anies memaparkan, pihaknya akan konsentrasi pada tiga area, yakni memperkuat aktor-aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru. Area kedua adalah meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan. Adapun area ketiga, meningkatkan efektivitas birokrasi pendidikan dan pelibatan masyarakat atau publik dalam solusi isu pendidikan. “Memang masih banyak pekerjaan rumah di dunia pendidikan yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Strategi utama pemerintah, dalam rencana Kemdikbud, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran adalah memperkuat kurikulum yang mendukung kompetensi murid dengan keterampilan abad ke-21 dan memungkinkan murid untuk mengembangkan potensi seluas-luasnya.

Kajian OECD dilakukan sejak Oktober 2012 hingga Februari 2013 dengan menggabungkan data primer di lapangan dan data sekunder dari laporan-laporan sebelumnya. Riset lapangan dilakukan di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Laporan ini menggunakan bahan-bahan dari Laporan Latar Belakang Negara yang dibuat oleh Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) sesuai permintaan Pemerintah Indonesia.

(Kompas)