Ini Komentar Ridwan Kamil Soal Kota Bandung Jadi Terkorup Versi TII

by -8 views

emilWali Kota Bandung Ridwan Kamil menanggapi hasil survei yang menyebutkan Kota Bandung masuk paling korup dari 11 Kota yang disurvei organisasi nirlaba Transparency International Indonesia (TII), akan dijadikan pelajaran untuk perbaikan.
“Ya semua berhak survei dan tentunya survei masing-masing punya sudut pandang, jika Bandung dinilai kurang baik tentunya harus diperbaiki” ujar kang Emil ke tribunjabar dikutip Jabarmedia, Selasa (15/09/2015).
Menurut Emil, ia bersama jajarannya bekerjasma dengan KPK sedang membersihkan diri dari Korupsi. “Saya dengan. KPK sedang berusaha memberantas dan bebas korups, tapi jika ada lembaga yang survei dan menilai terburuk mungkin saja masih ada yang belum baik,” ujarnya.
Emil juga minta keadilan dalam pemberitaan tentang kondisi Kota Bandung yang jauh sudah baik dalam pelayanan publik yang semula banyak rapor merahnya, dan kini menjadi hijau semua. Bahkan KPK akan menjadikan Bandung. Kota percontohanan kota antikorupsi.
Emil tidak menolak dinilai terburuk dari 11 kota jika benar.di lapangan begitu, apalagi surveinya ke pengusaha mungkin terkait perizinan masih ada oknum. “Di Indonsia ada 500 lebih kota dan kabupaten, jadi yang disurvei 11 dan Kota Bandung urutan 11 artinya harus ada perbaikan, saya akan berupaya menjadi kota yang terbaik,” tutup Emil.
Sementara itu Kota Banjarmasin, Kalsel, dinilai relatif bebas korupsi karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2015 ini mencapai skor 68. Raihan Kota Banjarmasin ini mengalahkan Kota Surabaya dan Kota Semarang yang IPK masing-masing adalah 65 dan 60.
Sedangkan raihan Kota Bandung hanya 39, posisi paling buncit. Dua wilayah di atasnya adalah Kota Pekanbaru, Riau, dan Kota Makassar, Sulsel, yang masing-masing meraih skor 42 dan 48. IPK atau Corruption Perception Index (CPI), dilaksanakan antara 20 Mei sampai 17 Juni 2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik stratified random sampling yang bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

(Tribunjabar)