JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor baru-baru ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Ground Check terhadap Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Non Aktif. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketepatan sasaran data penerima bantuan. Ini juga mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC) di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan pentingnya pelaksanaan ground check ini. Upaya ini memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi dasar utama pengambilan kebijakan, termasuk dalam memastikan keberlanjutan program UHC.
“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor,” tegas Ajat.
Sekda juga menyoroti tantangan besar Kabupaten Bogor dalam pengelolaan data sosial. Tantangan tersebut meliputi dinamika tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Kondisi ini harus disikapi dengan kerja kolaboratif lintas sektor.
“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC,” tambahnya.
Sinergi BPS dan Pemda untuk Data Akurat
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor Bambang Pamungkas menegaskan komitmen pihaknya. Mereka terus mendorong penguatan kualitas data. Caranya melalui verifikasi lapangan dan pembaruan data berbasis kondisi riil masyarakat. BPS juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD, hingga unsur pendamping sosial di lapangan.
Bambang menjelaskan, “Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini menjadi sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor.” Dalam forum tersebut, turut dibahas tantangan pelaksanaan ground check PBI JK Non Aktif yang masih berjalan di lapangan. Ini termasuk perlunya percepatan, pemerataan capaian, serta peningkatan kualitas verifikasi. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penetapan kepesertaan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan proses ground check ini selesai optimal. Penyelesaiannya harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ini penting agar tidak mengganggu keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor dan BPS menegaskan komitmen bersama. Mereka ingin memperkuat tata kelola data terpadu. Tujuannya mempercepat perbaikan data sosial ekonomi. Ini juga memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata. Tujuannya mewujudkan data yang akurat. Ini juga untuk kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, penguatan program UHC demi pelayanan kesehatan yang semakin merata di Kabupaten Bogor.
“Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan data yang akurat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penguatan program UHC demi pelayanan kesehatan yang semakin merata di Kabupaten Bogor,” tutup Bambang Pamungkas.
