Keterangan harta kekayaan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kejujuran sang calon jika terpilih menjadi pemimpin rakyat. Calon gubernur (cagub) Jabar yang diusung PKS,PPP,PBB,dan Partai Hanura,Ahmad Heryawan mengaku harta kekayaannya masih diproses di KPK.Dalam waktu dekat, pendataan harta kekayaan selesai. ”Datanya sudah ada, tinggal diserahkan saja.Soalnya waktu pendaftaran kemarin berkasnya ketinggalan,” ujar Heryawan seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin.
Data kekayaan tersebut merupakan data terbaru nilai harta kekayaan hingga 2012. Namun, dia enggan menyebutkan besaran harta yang dilaporkan ke KPK. ”Yang pasti nilainya meningkat sekitar Rp20 jutaan. Hanya itu saja,”katanya. Sekretaris Pokja Pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur Jabar 2013-2018 KPU Jabar Teppy W Darmawan menjelaskan, baru dua orang yang sudah menyerahkan keterangan kekayaan pribadi. Keterangan harta merupakan salah satu syarat pencalonan.
Dua orang itu yakni Dede Yusuf dan mantan Sekda Jabar Lex Laksamana. ”Sesuai ketetapan, keterangan harta kekayaan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 17 November. Jika masih terlambat,kami akan menggelar rapat pleno untuk mencari keputusan yang harus ditanggung calon bersangkutan,” ujar Teppy.
Cagub dari PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan,keterangan harta kekayaan pribadinya masih diproses di KPK. Sedangkan, cawagubnya Teten Masduki sudah selesai diperiksa KPK. ”Uang saya agak rumit.Terjadi pengurangan cukup drastis.Pertama daftar mah ada,tapi sekarang setelah saya hitung lagi,kenapa hilang. Saya nggak tahu kemana. Kalau uang Kang Teten gampang ngitungnya,setengah jam juga beres,”kata Rieke.
Menurut dia, harta kekayaan itu di antaranya didapat dari sumbangan buruh Kabupaten Bekasi sebesar Rp5 juta dan sumbangan anak jalanan Rp36.000. ”Sumbangan ini sebagai simbol dukungan, kami tidak akan menolak,”ucapnya. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan,substansi keterangan harta kekayaan pribadi itu sebagai alat kontrol publik terkait proses pemenangan politik dan kinerja kepala daerah jika calon bersangkutan terpilih.
”Misalnya saat nyalon hartanya hanya Rp50 juta,kemudian terpilih dan baru setahun tiba-tiba menjadi Rp500 juta, itu patut dipertanyakan. Uangnya dari mana.Intinya keterangan harta kekayaan ini untuk menguji kejujuran sang calon,”ujar Muradi. Menurutnya, kekayaan yang dilaporkan ke KPU tidak banyak berpengaruh pada kepentingan politik setiap calon. Namun, pengaruhnya akan lebih mengarah pada kekuatan politik.”Pengaruhnya lebih ke daya tahan politik. Semakin mapan si calon, maka makin memungkinkan dia menopang biaya kampanye,”katanya.
Siap Rapat di Mobil Dinas
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meyakinkan kinerjanya tidak terganggu meski dirinya bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2013. Bahkan, dia siap rapat di mobil dinas. Hingga kemarin, kinerjanya sebagai gubernur berjalan normal. ”Sama sekali tidak terganggu.Saya bisa rapat di sini (mobil dinas),”katanya.
Dia mengatakan,setiap kali berpergian ada saja keputusan yang dikeluarkan untuk dijadikan landasan kerja bawahannya. ”Seperti saat ke Cirebon, saya terbitkan 2-3 SK,” ucapnya. Selain itu, dia juga mengandalkan berbagai alat komunikasi, salah satunya telepon seluler.
Sementara itu, cagub Jabar dari PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, akan mendesain ulang kemeja motif kotakkotak yang digunakan pada Pilgub Jabar. Pasalnya, baju motif kotak-kotak yang saat ini dipakai terlalu identik dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. ”Bandung ini kota kreatif, lebih bagus desain baju kotak- kotak ini disayembarakan saja,”ujar Rieke.
Dia mengaku tak punya banyak bekal uang untuk bertarung dalam Pilgub. Bahkan, untuk kebutuhan operasional, Jokowi akan meminjamkan beberapa mobil pribadinya untuk pasangan Rieke-Teten. atep abdillah kurniawan/ agung bakti sarasa
Sumber:seputar-indonesia.com
