“Baru dapat laporan dan baru dianalisis,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad, di Kejaksaan Agung, Senin (22/7/2013).
Saat ditanya hasil analisis yang dilakukan pihaknya, Abraham enggan menjawab. “Belum ada (hasil analisis),” katanya singkat.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto mengungkapkan ada potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalur pantura.
“Diduga ada potensi korupsi, yes. Tapi KPK masih dalam kajian-kajian,” kata Bambang, Jumat (19/7/2013).
Menurut Bambang, KPK membuat program “Indonesia Memantau Jalan” sekitar tiga tahun lalu. Melalui program tersebut, KPK menemukan informasi-informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dalam pembangunan infrastruktur jalan nasional dan provinsi.
“Di ‘Indonesia Memantau Jalan’, masalahnya, jalan nasional di daerah kan ada, persoalannya kualitas infrastruktur itu, bahan, nilai. Kedua, menyangkut informasi mengenai panjang jalan tidak sesuai, baru diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi di tempat yang sama,” ujar Bambang.
Dia juga menyatakan, potensi korupsi dalam pengadaan jalan ini masih dalam penanganan bidang pencegahan KPK, belum masuk ke bidang penindakan. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, berharap KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut. (*)
sumber: Kompas.com
