Larangan Praktik ‘Nuthuk’ Harga di Tempat Wisata Sleman
Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman telah mengeluarkan larangan terhadap praktik “nuthuk” atau melambungkan harga tidak wajar oleh pelaku usaha, petugas parkir, maupun pedagang kuliner selama momen liburan sekolah. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen serta menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi ratusan ribu wisatawan yang diprediksi akan berkunjung ke Bumi Sembada.
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata (Dinpar) Sleman, Kus Endarto, menjelaskan bahwa imbauan tarif wajar menjadi fokus utama dalam menyambut liburan sekolah tahun ini. Imbauan ini disampaikan kepada seluruh pihak terkait, termasuk para pelaku wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pengelola desa wisata.
Larangan tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 500.13/655 Tahun 2026. SE ini mewajibkan pengelola destinasi, terutama yang berisiko tinggi, untuk meningkatkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini mencakup uji kelaikan fasilitas, persiapan mitigasi bencana, mematuhi batas daya tampung, serta memperkuat sinergi dengan UMKM lokal demi keselamatan para pelancong.
Target Kunjungan Wisatawan
Dinpar Sleman memiliki target besar dengan proyeksi pergerakan wisatawan ke berbagai destinasi di wilayah Bumi Sembada bisa mencapai 450 ribu kunjungan selama periode musim libur sekolah. Angka ini mencakup masa dari 20 Juni hingga 22 Juli 2026. Target kunjungan ini diharapkan mampu mendongkrak perputaran uang dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Rata-rata belanja wisatawan diestimasi berada di angka Rp750 ribu hingga Rp1 juta per orang untuk setiap kunjungan. Namun, angka perkiraan rata-rata belanja saat ini diturunkan pada batas bawah Rp750 ribu karena kondisi ekonomi yang dianggap sedang kurang baik. Meski demikian, potensi total peredaran uang di Sleman selama musim liburan ini tetap diprediksi tinggi, yaitu berkisar antara Rp337,5 miliar hingga Rp1,2 triliun.
Imbauan Kepala Dinpar
Kepala Dinas Pariwisata Sleman Edy Winarya melalui surat edaran Nomor 500.13/655 TAHUN 2026 mengimbau kepada seluruh stakeholder pariwisata untuk memastikan pelaksanaan SOP keselamatan dan kesehatan kerja di destinasi pariwisata dan usaha pariwisata secara ketat.
Pihak pengelola diimbau melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan dan perbaikan terhadap fasilitas jika terdapat kerusakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan serta wisatawan. Pengelola juga diimbau menyediakan informasi yang jelas mengenai jam operasional, aturan-aturan khusus, dan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama periode liburan baik secara fisik pada papan informasi di lokasi maupun secara digital.
Selain itu, pengelola diminta menyediakan tempat peristirahatan (rest area) bagi pengemudi dan operator transportasi wisata serta lahan parkir yang memadai. Juga penting untuk menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah yang cukup.
Perhitungan Kapasitas Daya Tampung
Pengelola juga diharuskan memperhitungkan kapasitas daya tampung serta berperan dalam penghitungan jumlah pengguna kendaraan dan jumlah wisatawan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kelebihan kapasitas baik dari sisi pengguna transportasi maupun wisatawan di destinasi wisata. Pengelola juga berperan aktif dalam pengawasan aktivitas wisatawan di lokasi daya tarik wisata.
“Terutama di lokasi daya tarik wisata dengan risiko tinggi untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung,” tambahnya.
