JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Garut bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Komisi V DPR RI resmi membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Kabupaten Garut Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, pada Selasa, 28 Juli 2026. Pembukaan SLG ini merupakan upaya kolektif untuk meningkatkan kewaspadaan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi melalui edukasi, simulasi, serta penguatan sistem mitigasi gempa.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada BMKG dan Komisi V DPR RI. Mereka terus mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana. Menurut Bupati, masyarakat perlu memahami potensi gempa bumi. Namun, tidak perlu panik berlebihan. Pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi gempa dan peringatan dini gempa.
“Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tetapi tidak usah panik berlebihan karena pemerintah sudah menyiapkan Earthquake Early Warning System (EEWS) atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi,” ujar Bupati Garut. Beliau menambahkan bahwa setiap bencana memiliki indikasi dan proses. Oleh karena itu, melalui Sekolah Lapang Gempabumi, masyarakat dibekali keterampilan menghadapi situasi darurat. Ini mencakup teknik berlindung saat gempa, proses evakuasi, hingga menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Kesiapsiagaan adalah bentuk ikhtiar nyata dalam menghadapi potensi bencana.
Dukungan Legislatif dan Kolaborasi Daerah
Anggota Komisi V DPR RI, Ade Ginanjar, menyatakan bahwa Sekolah Lapang Gempabumi adalah langkah konkret. Ini untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Pihaknya juga terus mendukung penyediaan peralatan pemantauan gempa bumi. Instalasi EEWS di wilayah-wilayah prioritas juga menjadi perhatian. “Bencana itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, dengan alat yang diupayakan oleh BMKG ini, potensi dampak risiko bencana bisa ditanggulangi sedikit presentasenya. Melalui kegiatan ini, ketika ada pemberitahuan dari sistem, masyarakat sudah tahu bagaimana dia harus menyikapinya,” kata Ade Ginanjar.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Suaidi Ahadi, menjelaskan pentingnya kolaborasi. Keberhasilan mitigasi bencana membutuhkan kerja sama antara BMKG dan pemerintah daerah. BMKG berperan dalam mendeteksi dan menyampaikan informasi peringatan dini gempa. Sedangkan pemerintah daerah, bersama BPBD, bertugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melindungi masyarakat.
Peserta Sekolah Lapang Gempabumi tidak hanya memperoleh materi mengenai potensi sumber gempa. Mereka juga mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi InfoBMKG. Aplikasi ini menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real-time. “Kita bukan memberikan ketakutan atau kepanikan, melainkan membangun kesiapsiagaan bersama teman-teman BPBD. Melalui Sekolah Lapang Gempabumi ini, kami berharap masyarakat akan lebih paham dalam menyikapi bencana demi mewujudkan Keluarga Cerdas Bencana,” pungkas Suaidi Ahadi.
