Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berjanji tidak akan menggunakan pengawalan polisi (voorijder), kecuali untuk hal mendesak. Bila ini dilakukan, Jokowi-Basuki dapat menekan anggaran khusus pengawalan pejabat Pemprov DKI.
Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dari Perda APBD 2012, tercatat alokasi anggaran pengawalan (vooridjer) pada tahun 2012 mencapai Rp 610 juta. Anggaran itu mencakup alokasi untuk pengamanan dan pengawalan untuk tingkat wilayah kota.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi menjelaskan, alokasi pengawalan dan pengamanan ini naik dari tahun 2011. “Alokasi anggaran pengamanan dan pengawalan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan yang amat dratis sebesar Rp 410 juta,” ujar Ucok, Minggu (23/9/2012).
Dalam beberapa kesempatan Jokowi mengatakan tidak akan menggunakan voorijder. Pasangannya Basuki juga demikian. Menurutnya saat pergi dan pulang kantor, voorijder tidak perlu digunakan. “Tapi kalau ada acara mendadak atau ada tamu pejabat ya kita pakai. Kalau tidak mendesak tidak dipakai,” katanya.
Ucok mengapresiasi komitmen Jokowi-Basuki. Menurutnya langkah itu akan menghemat anggaran. “Bila Jokowi-Basuki hanya menggunakan voorijder untuk waktu dan keadaan yang mendesak misal rapat mendadak atau yang lainnya, otomatis penggunaan anggaran berkurang banyak. Ini bisa menghemat anggaran yang dialokasikan,” tutur Ucok.
sumber:detik.com
