Dia menyebutkan, abrasi yang terjadi di Sungai Cimanuk semakin parah.Pada 2009, jarak sungai dengan rumahnya masih sekitar 10 meter.Namun, pada 2011, abrasi tersebut telah sampai hingga bagian belakang rumahnya. Menurut dia, kondisi ini akan semakin parah dengan datangnya musim hujan yang membuat arus sungai semakin deras.
“Dapur dan kamar mandi milik saya sudah roboh akibat tergerus air sungai yang meluap saat musim hujan tahun lalu. Sebelumnya, pada 2009, jarak dari rumah ke sungai sekitar 10 meter.Tapi sekarang akibat abrasi,sudah tidak ada jarak lagi antara rumah dan sungai,”papar dia. Barsih mengaku, tidak hanya rumahnya yang terancam dengan bencana tersebut. Beberapa kepala keluarga lainnya yang tinggal di dekat Sungai Cimanuk juga mengalami hal serupa.Karena itu,kata dia, musim hujan yang turun saat ini membuat keluarganya trauma.
“ Kami takut, kejadian tahun lalu terulang lagi. Sekarang, jika hujan turun kami mengungsi ke rumah tetangga yang lebih aman,”ujar dia. Sementara itu,Kaur Umum Desa Ampel Sudarta mengatakan, sedikitnya 27 KK di desa tersebut tinggal di dekat bantaran Sungai Cimanuk.Kondisi itu sudah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Majalengka. Namun,kata dia,laporan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah setempat. “Kami sudah melaporkan ini ke pemkab.Tapi, belumadatanggapan,” ungkap dia.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Majalengka segera merespon laporan masyarakat setempat. Terutama untuk menghindari terjadinya korban atau kerugian materil yang lebih besar. Menurut dia, pemerintah daerah bisa membuat tembok penahan tanggul di tepi sungai tersebut. “Melihat beberapa rumah warga yang sudah mulai retak, dikhawatirkan bisa membahayakan. Karena itu, kami berharap ada penaggulan di Sungai Cimanuk,”papar dia.
Terpisah,Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka Bayu Jaya mengaku, pihaknya sudah menerima laporan terkait kondisi tersebut.Sebagai tindak lanjut dari laporan itu, Bayu mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).“Dari tahun 2011 sudah kita data, dan awal 2012 sudah ditembuskan ke BNPB untuk pembuatan TPT. Tapi sampai sekarang kita belum menerima tanggapannya,” jelas.
Bayu menjelaskan, pemerintah sudah merencanakan untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan rawan tersebut. Namun, dari hasil sosialisasi, warga yang hendak direlokasi itu menolak. “Kami pernah mengusulkan untuk melakukan relokasi kepada warga yang tinggal di zona rawan itu.Namun saat itu warga tidak mau,”tandas dia. inin nastain
Sumber : seputar-indonesia.com
