Jumlah itu lebih rendah dibandingkan penghitungan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Penduduk (DP4) sebanyak 36 juta jiwa.
Setelah dilakukan cek dan ricek di lapangan,DPS didapati angka 34 juta pemilih. Padahal dalam DP4 mencapai lebih dari 36 juta.“Setelah para petugas KPU sampai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pendataan di lapangan, didapati angka DPS hanya 34 juta suara. Angka ini kemungkinan masih bisa berubah sampai didapatkan angka Daftar Pemilih Tetap (DPT),” papar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di kantornya, Jalan Garut,Kota Bandung,kemarin.
Dia menjelaskan,penyusutan itu terjadi karena dalam DP4 masih terdapat pemilih ganda, calon pemilih yang beralih profesi menjadi TNI/Polri, pindah ke luar daerah,atau pemilih yang meninggal dunia. Saat ini, lanjut dia, DPS yang telah masuk dari 26 kabupaten/ kota telah mencapai 90%. “Sisanya kebanyakan berasal dari tingkat kecamatan akibat data yang belum lengkap. Nanti tanggal 13 Desember, DPS sudah final dan kami akan melakukan rapat pleno terkait batas akhir DPS masuk,” ucapYayat.
Seusai rapat itu, kata dia, KPU akan menyerahkan DPS ke setiap pasangan calon gubernur – calon wakil gubernur Jabar pada 18 Desember. Setiap pasangan calon diharapkan melakukan pemeriksaan DPS secara seksama. “Kalau tim kampanye setiap pasangan mendapati pemilih yang tidak masuk ke DPS, maka bisa disampaikan ke PPS setempat,” ucapnya. Dia berharap agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS segera melapor ke PPS setempat agar hak suaranya tidak sia-sia waktu pencoblosan pada 24 Februari 2013 nanti.
“DPS tertinggi di Kabupaten Bogor,sedangkan DPS terendah dari Kota Banjar. Proses pengumpulan DPS ini sudah dilakukan para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dengan cara mengunjungi rumah penduduk secara langsung,”katanya. Penetapan DPT akan dilakukan KPU pada 2- 4 Januari 2013. Kemudian penetapan DPT tersebut oleh para petugas PPS pada 5 Januari.
“Setelah ditetapkan, kami hanya akan melakukan perbaikan data tidak lebih dari satu kali.Jangan salahkan KPU kalau namanya tidak terdaftar sebagai DPT.Dari sekarang silahkan cek sendiri ke kelurahan masing-masing apakah namanya terdaftar atau tidak,” tegas Yayat. Sementara itu,Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar menegaskan masyarakat tidak perlu ragu melaporkan KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kepada pihaknya, apabila dua lembaga itu tidak memberikan informasi yang memadai.
KIP menegaskan merasa berkewajiban untuk memberikan kontribusi atas jalannya Pilgub termasuk pemilukada kabupaten/ kota,dalam mengurangi potensi konflik terkait penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.“ Kami belajar dari sengketa pemilukada antara KPU dan Panwas Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Penyebabnya berkaitan dengan persoalannya bermuara pada persoalan informasi. Nah, jangan sampai pada Pilgub Jabar 2013 ini terjadi masalah serupa termasuk konflik dengan masyarakat,”kata Komisioner KIP Jabar Mahi M Hikmat di Cilaki Bandung kemarin.
Dia mengatakan,sejak awal pihaknya sudah menjajaki kerja sama dengan KPU dan PanwasluJabaruntukmencarijalan tengah soal layanan informasi yang harus diberikan kepada masyarakat atau badan publik. Pada bagian lain, pakar komunikasi politik Suwandi Sumartias mendorong masyarakat kritis menyikapi iklaniklan layanan masyarakat di televisi yang menampilkan sosok bakal calon gubernur .Apalagi jika iklan itu dibiayai APBD. “Masyarakat kini sudah cerdas,” ungkap akademisi dari Fikom Unpad tersebut.
Jualan Kalender
Pasangan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur Jabar Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki berjualan kalender di tengah para relawannya yang didominasi kaum buruh di Bekasi. Uang hasil jualan akan diberikan kepada para relawan yang ikut berjuang memenangkannya bersama Teten. Aksi jualan kalender itu dilakukan saat dilakukan peresmian posko relawan Pita-Mas di kawasan Cikarang Trade Center, Cikarang,Kabupaten Bekasi, kemarin.
Rieke dengan semangat menawarkan kalender seharga Rp1.000 tersebut kepada orang-orang sekitar.“Ayo sini beli kalendernya,cuma seribu rupiah. Bayarnya jangan ke sayaya,tapi ke Pak Teten karena dia antikorupsi. Kalau bayar ke saya nanti uangnya dipakai buat demo,”ucap Rieke. atep abdillah kurniawan
Sumber:seputar-indonesia.com
