Inilah Jaminan Asuransi Untuk Risiko Banjir

by -2 views

jakarta-banjirPada dasarnya perusahaan asuransi akan menjamin kerugian akibat banjir sesuai jaminan yang diberikan dalam polis.

“Jadi masyarakat yang memiliki polis dengan perluasan banjir segera melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan polis baik secara lisan maupun tertulis,” ujar Kornelius Simanjuntak, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Kornelius juga meminta masyarakat yang memiliki polis asuransi atas bangunan, kendaraan dan harta benda lainnya untuk memperhatikan polis asuransi yang dimiliki apakah diperluas dengan risiko banjir atau tidak. “Sebab tidak semua polis asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor secara otomatis diperluas dengan risiko banjir dan cover asuransi risiko banjir tidak bisa dibeli secara terpisah,” ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta masyarakat yang memiliki asuransi banjir untuk mengambil tindakan yang selayaknya untuk memelihara dan menjaga harta bendanya. Hal ini agar kerugian tidak bertambah besar. Khusus untuk pemilik kendaraan bermotor yang terendam banjir agar tidak menyalakan kendaraannya karena akan dapat memperparah kerusakan.

Dalam perluasan dengan risiko banjir standar AAUI (endorsement 4.3A) banjir didefinisikan sebagai genangan air yang bersifat sementara. Ini untuk daerah yang seharusnya tidak tergenang air. Risiko tersebut disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut terasuk akibat langsung dari hujan.

Dalam persyaratan tenggat waktu pelaporan yang diatur dalam polis di Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) disebutkan selambatnya 7 hari kalender dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Selain itu selambatnya 5 hari kalender setelah kerugian terjadi.

“Namun dalam kasus kebanjiran ini kami meminta industri asuransi memberikan toleransi waktu batas pelaporan klaim disesuaikan dengan kondisi lapangan,” tuturnya.

AAUI juga meminta industri asuransi untuk mempermudah proses administrasi untuk persyaratan klaim. Jika dokumen tidak ditemukan atau mengalami kerusakan akibat banjir dapat dibantu melalui dokumen dan database yang ada di perusahaan asuransi.

Menurut Kornelius, dalam praktik penanganan klaim, setelah menerima laporan klaim dari tertanggung maka asuransi akan melakukan survei lapangan dan akan menarik kendaraan bermotor ke bengkel rekanan asuransi. “Khusus untuk klaim properti akibat banjir, mengingat harus dihitung secara pasti kerugian yang dialami maka perusahaan asuransi akan bekerjasama dengan penilai kerugian independen (loss adjuster) untuk menilai kerugian yang dialami,” katanya.

Berdasarkan regulasi yang berlaku apabila telah disepakati nilai klaim antara perusahaan asuransi dan tertanggung maka paling lambat 30 hari perusahaan asuransi wajib membayarkan klaim.

Sementara terkait isu water hammer yang tidak akan dibayar klaimnya, Kepala Departemen Kendaraan Bermotor AAUI Wayan Pariama menyampaikan memang ada perusahaan asuransi yang dalam klausula kontrak polisnya mengecualikan penjaminan atas water hammer ini. “Tapi kalau tidak mencantumkan pengecualian water hammer, klaim tetap akan dibayar kecuali ditemukan kesengajaan,” katanya.

Dia juga mengakui kalau polis tidak secara tegas mencantumkan perluasan water hammer ini bisa menimbulkan perdebatan.
sumber: inilah.com