Korban Jalan Rusak Laporkan Walikota dan Gubernur ke Polda Jabar

by -4 views

jalanrusakcovHimpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) mewakili korban kecelakaan akibat jalan rusak resmi melaporkan Walikota Bandung, Bupati Bandung dan Gubernur Jabar ke Polda Jabar. Tak hanya para kepala daerah, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten Bandung serta Ketua DPRD Jabar juga turut dilaporkan.

Hal itu disampaikan Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Tumantara saat dihubungi detikcom, Minggu (5/5/2013).

“Kuasa hukum dari HLKI telah menyerahkan surat laporan pada Polda Jabar mewakili korban jalan rusak,. Kami serahkan suratnya Sabtu (4/5/2013) kemarin,” ujar Firman.

Ia menyebutkan, setidaknya ada 4 korban meninggal dunia akibat jalan rusak di Bandung dalam 1 tahun terakhir. Mereka yaitu Rini Novitasari (19) yang tewas seketika setelah tubuhnya tergilas bus di Jalan Soekarno Hatta pada Minggu (24/6/2012), Wijono (56) yang terjatuh menghindari jalan berlubang kemudian terindas bus di Jalan Dr Djundjunan (depan Grand Aquila) pada Rabu (26/12/2012), Neli Soleh Hasti (19) yang tewas saat mengendarai motor akibat jalan berlubang di Jalan Peta pada Kamis (3/1/2013), dan terakhir, Nani Monica (22) yang juga meninggal dunia setelah jatuh menghindari jalan rusak dan tertabrak mobil.

“Dari empat korban meninggal dunia tersebut, keluarga Neli teah memberikan kuasanya pada kami untuk melakukan proses hukum,” tuturnya.

Selain keempat kejadian maut tersebut, ia menyebut ada sekitar 250 warga yang telah mengisi formulir pengaduan jalan rusak dan menjadi bagian dari laporan ke Polda Jabar tersebut. Berdasarkan aduan yang masuk, lokasi jalan rusak ada di jalan milik provinsi, dan kabupaten Bandung sehingga Bupati Bandung dan Gubernur Jabar turut dilaporkan.

“Yang dilaporkan dari eksekutif (kepala daerah) dan legistatif (DPRD), bukan pada kepala dinas terkait. Kami melihat, Dinas Bina Marga tidak punya kebijakan yang mandiri dalam mengambil keputusan atau dalam sisi anggara. Karena mereka ada di bawah perintah kepala daerah dan dari sisi anggaran dari DPRD,” tutur Firman.

Ia berharap, laporan ini bisa menjadi pelajaran dan terobosan, supaya pemerintah tidak lagi lalai dalam kewajibannya dalam hal penyediaan jalan yang laik bagi masyarakat.

sumber: detik.com