PT KAI Segera Tutup 24 Perlintasan Kereta Api Liar di Jabotabek

by -71 views

keretaDEPOK – PT Kerata Api Indonesia (KAI) siap menutup puluhan perlintasan yang tidak dilengkap dengan pintu sepanjang perbatasan Bogor – Jakarta, terkait dengan seringnya terjadi kecelakaan antara Kereta Api dengan pengendara kendaraan bermotor. Namun, KAI pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, untuk segera membangun satu underpass di bagian selatan atau wilayah Cipayung yang selama ini rawan kecelakaan di perlintasan tersebut.

Humas Daop I PT KAI Agus Komarudin mengatakan, penutupan perlintasan liar Depok itu dilakukan lantaran tingginya angka kecelakaan seluruh perlintasan KRL liar tersebut. Yakni dalam setahun mencapai 78 sampai 82 kasus baik itu, pejalan kaki atau pengendara yang sedang melintasi di pintu perlintasan kerata api.

”Kami tak ingin tragedi Bintaro terulang di Depok atau di wilayah lain yang punya pintu perlintasan liar. Makanya akan segera kami tertibkan dan ditutup. Idealnya memang jalan dibawah tanah (Underpass) seperti yang ada di Pasar Minggu. Makanya kami minta kerja sama Pemkot,” katanya kepada INDOPOS (grup JPNN), Jumat (9/5).

Agus menjelaskan, permintaan pembangunan underpass telah diajukan PT KAI ke Pemkot Depok sejak 2007 silam. Mengingat, jumlah pintu perlintasan ilegal yang dibangun warga sangat menggangu aktivitas perjalanan KRL. Namun, permintaan itu tidak pernah direalisasikan aparatur pemerintah daerah berikon belimbing tersebut.

Terlebih, di kawasan tersebut sangat padat dengan volume kendaraan yang keluar masuk ke Kecamatan Cipayung dan Citayam. ”Nah kalau dibiarkan tidak ditutup, maka nyawa warga yang menggunakan pintu perlintasan akan sangat berbahaya. Perlu keperdulian semua pihak terkait menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Selain ilegal, pintu perlintasan itu kerap di jaga warga yang tidak memiliki keahlian dibidang perlintasan. Di tambah, mereka yang menggunakan pintu perlintasan itu sebagai lahan bisnis. Di mana, setiap pengendara dikutip uang saat hendak menyeberang. Mereka yang berjaga hanya menggunakan insting atau melihat lampu perlintasan untuk menutup pintu saat KRL melintas.

Permintaan pembangunan underpass, sambung Agus, dilatarbelakangi karena pihaknya segera memagari total seluruh perlintasan KRL sepanjang Bogor dan Jakarta. Kegiatan itu akan dilaksanakan setelah pihaknya merampungkan penyelesaian peluncuran gerbong 205 yang baru dibeli.

Data dari PT KAI ada sebanyak 24 pintu perlintasan liar dari Satasiun Citayam hingga Stasiun Universitas Indonesia (UI) yang dibuat warga. Akan tetapi, perlintasan yang resmi dibangun PT KAI hanya terdapat di dua titik. Yakni perlintasan di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pancoranmas dan Perlintasan 24 A Stasiun Pondok Cina, Kecamatan Beji.

”Kami masih menyelesaikan gerbong itu dulu, baru kemudian memegari perlintasan. Kami minta ini disikapi, karena sudah banyak kejadian yang merenggut korban jiwa akibat kecelakaan diperlintasan,“ imbuhnya.

Menyikapi itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Hardiono mengungkapkan, pembangunan underpass itu seharusnya menjadi tanggungjawab PT KAI. Karena, lahan itu masih milik perusahaan transportasi massal tersebut. Kejawiban BUMN itu untuk membangun lorong bawah tanah seperti dikawasan Pasar Minggu memang harus dilaksanakan untuk mengurangi kasus kecelakaan.

”Bukan kami yang berwenang, tetapi PT KAI. Jika ini kami bangun maka pasti terjadi pelanggaran, terkecuali asetnya diserahkan kepada Pemkot. Ini harus dimengerti oleh mereka agar tidak terjadi kesalah pahaman sama, “ tuturnya.

Masih Hardiono, kata dia, selain itu mereka pun tidak memiliki anggaran yang cukup dalam membangun underpass dibagian selatan kota ini. Sebab, dalam usulan pembangunan oleh dinas terkait yang menggunakan APBD murni itu hanya ditujukan pada lahan milik pemkot yang digunakan masyarakat.

“Mana ada usulan pekerjaan itu. Kami yakin jika PT KAI bisa membangun underpass. Kalau kami jelas tidak bisa mengabulkan permintaan yang disampaikan PT KAI,” pungkasnya.

(JPNN)