Pembangunan Monumen Cadas Pangeran Harus Ada Kajian Teknis

by -10 views

cadas-pangeranRencana pembangunan Monumen Cadas Pangeran (MCP) di kawasan Jalan Cadas Pangeran, Kec. Pamulihan, perlu dilakukan kajian teknis dan Feasibility Study (FS/studi kelayakan). Hal itu dengan pertimbangan, kondisi geografis di kawasan Cadas Pangeran relatif sulit.

Tanahnya labil dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi sehingga rawan longsor. Kalau pun dibangun, perlu ada penyiapan dan pematangan lahan. Pertimbangan lainnya, kebutuhan anggarannya cukup besar karena membangun kawasan dan MCP yang besar dan megah. .

“Namun demikian, rencana pembangunan Monumen Cadas Pangeran ini tetap akan kami laksanakan. Tahun ini, kami akan mengusulkan pembuatan kajian teknis, FS sekaligus pengajuan anggaran dalam APBD tahun 2015,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kab. Sumedang, Endah Kusyaman di kantornya, Senin (14/7/2014).

Ia menyebutkan, rencana pembangunan MCP diakui sudah digulirkan sejak 2005 berupa perencanaan teknis.

Akan tetapi, karena kondisi lahan dan geografisnya relatif sulit ditambah kebutuhan anggarannya cukup besar, sehingga pembangunannya sampai sekarang belum bisa dilaksanakan.

Meski MCP belum bisa dibangun, namun sebelumnya Disbudparpora sudah berusaha melakukan penataan kawasan Cadas Pangeran.

“Penataannya, di antaranya membuat patung Pangeran Kornel dan HW. Deandels yang baru dengan ukuran lebih besar. Kami juga menata tamannya serta membuat huruf Cadas Pangeran yang besar,” ujar Endah didampingi Kabid Kebudayaan Eli Suliasih

Upaya lainnya, kata dia, sebelumnya Disbudparpora sempat akan bekerjasama dengan Bank Jabar dan Banten (BJB) untuk menata kawasan objek daya tarik wisata (ODTW) Cadas Pangeran tahun 2012.

Penataannya menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) BJB, seperti membangun 43 kios atau outlet makanan dan kerajinan khas Sumedang, membangun 2 unit gapura dan 1 unit mushola.

“Namun karena saat itu terjadi pergantian pimpinan BJB, sehingga kerjasama itu sampai sekarang belum terlaksana. Namun, kami akan berupaya menjajaki lagi kerjasama dengan BJB, ” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Sujatmoko di kantornya mengatakan, pembangunan Bundaran Polres hingga kini masih berjalan.

Kegiatan tahun ini, diantaranya melanjutkan pembebasan lahan, bangunan dan tegakan (tanaman) di lokasi bundaran, membersihkan berbagai utilities PLN, Telkom, PDAM dan operator ponsel.

Selain itu, pemindahan saluran air serta membangun kantor pelayanan SIM di Mapolres Sumedang yang baru di Jln. Prabu Gajah Agung/Bypass senilai Rp 4,15 miliar.

“Jadi, sebelum pembangunan fisik, lokasi pembangunan Bundaran Polres sudah clear and clean dulu. Setelah di lokasi bersih, baru tahun depan kami akan melangkah pada pembangunan fisik,” ujarnya.

Dikatakan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJ) Wil. IV/DKI Jakarta, Jabar dan Banten, sudah menyiapkan anggaran kisaran Rp 7-8 miliar untuk pembangunan jalan di Bundaran Polres.

Sementara Pemkab Sumedang sudah menganggarkan Rp 6 miliar untuk membangun bundarannya, trotoar, saluran air, tembok penahan tebing (TPT), dll.

“Pak Bupati H. Ade Irawan dan saya optimis dan yakin, pembangunan fisik Bundaran Polres akan terwujud tahun depan. Sampai-sampai Pak Bupati sempat mendatangi langsung ke kantor BBPJ. Jadi, Pak Bupati tidak berwacana, tapi sudah tataran implementasi. Bahkan Pak Bupati akan melaksanakan satu per satu, 9 program unggulan termasuk membangun Bundaran Polres, Jalan Sukasari-Lembang dan Bendung Rengrang,” ujar Sujatmoko.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sumedang, Asep Tatang mengatakan, rencana pembangunan Bundaran Polres memerlukan lahan seluas 8.497 meter persegi.

Lahan seluas itu, dibagi menjadi 35 bidang yaitu milik masyarakat 27 bidang, instansi 7 bidang dan yayasan 1 bidang.

Pembebasan lahannya, sudah dilakukan sejak 2013 dan hingga kini sudah direalisasikan seluas 4.344 meter persegi atau sebanyak 22 bidang tanah masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun ini dapat membebaskan lahan sisanya seluas 4.152 meter persegi atau sebanyak 13 bidang,” tuturnya.

Untuk pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), lanjut dia, dari tahun ke tahun telah dan sedang dilaksanakan berbagai program kegiatan. Dari informasi UPTD Tahura Dishutbun Kab. Sumedang, untuk kegiatan pengelolaan Tahura pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi kantor pengelola Tahura Rp 13,7 juta dan pembuatan pagar Rp 95 juta.

“Nah, tahun 2014 dianggarkan Rp 130 juta untuk pengadaan sarana dan prasarana outbound, Rp 100 juta untuk kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan outbound dan Rp. 100 juta untuk penataan sarana dan prasarana Tahura,” kata Asep Tatang. (pikiran rakyat)