JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Dinas Koperasi dan UKM, memperkuat pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini adalah implementasi arahan Bupati Bogor. Tujuannya memastikan UMKM memiliki legalitas usaha kuat dan tertata di area strategis. Salah satu fokus kegiatan adalah Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Area ini merupakan jalur wisata penting Kabupaten Bogor.
Pendataan komprehensif telah dilakukan. Area pendataan mulai dari perbatasan Desa Bojong Koneng hingga Kantor Desa Cijayanti. Dari 101 UMKM yang ditemui, 68 UMKM masih aktif. Sebanyak 31 UMKM sudah tidak beroperasi atau tutup. Dua UMKM lainnya tidak bersedia didata. Selain pendataan, fasilitasi legalitas juga digencarkan. Hasilnya, 90 UMKM kini memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebanyak 19 UMKM makanan telah memperoleh Sertifikat Halal. Lalu, 10 UMKM mendapatkan dukungan branding dari Bank BJB.
Pentingnya Legalitas dan Penataan UMKM
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, menjelaskan pentingnya pendataan. Ini adalah langkah fundamental untuk mendapatkan gambaran aktual kondisi UMKM. Data ini menjadi pijakan pemerintah dalam merancang program pembinaan dan fasilitasi yang tepat sasaran.
“Pendataan ini bukan hanya untuk mengetahui jumlah UMKM yang masih aktif, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang tepat, terutama dalam hal legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi halal. Dengan legalitas yang lengkap, UMKM akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program dan fasilitasi pemerintah,” ujar Iman.
Menurut Iman, kepemilikan NIB sangat krusial. Ini memberikan identitas dan aspek legal bagi keberlangsungan usaha. Sertifikasi halal juga esensial, khususnya bagi produk makanan. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Iman juga menyoroti lokasi Desa Cijayanti yang strategis. Desa ini merupakan jalur wisata, dilalui masyarakat, wisatawan, serta tamu dan pejabat negara. Oleh karena itu, penataan UMKM di kawasan tersebut vital. Ini mendukung citra wilayah Kabupaten Bogor.
“Kami ingin UMKM di sepanjang jalur wisata Kabupaten Bogor tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga semakin tertata, memiliki identitas usaha yang jelas, legalitas yang lengkap, serta mampu memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas. Ini penting agar UMKM menjadi bagian dari wajah kawasan wisata sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Iman.
Ia menegaskan, pembinaan tidak hanya sebatas legalitas. Aspek kebersihan, kerapihan lingkungan usaha, kualitas produk, pelayanan, dan branding juga perlu perhatian. Hal ini penting agar pelaku UMKM mampu berkembang. Mereka juga diharapkan memiliki daya saing yang kuat.
Inisiatif Awal
Pendataan di Desa Cijayanti diharapkan menjadi inisiatif awal. Tujuannya mendorong UMKM agar semakin tertata dan berkembang secara berkelanjutan. Data yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi. Ini juga dasar bagi pemerintah dalam memberikan intervensi dan fasilitasi sesuai kebutuhan pelaku usaha.
“Pendampingan akan terus kita dorong secara berkelanjutan. Harapannya UMKM semakin tertib secara administrasi, semakin kuat dari sisi kapasitas dan kualitas, serta mampu naik kelas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor,” tandas Iman.
Melalui serangkaian pendataan dan pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen penuh. Mereka memfasilitasi UMKM dalam memperoleh legalitas. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas usaha serta memperluas akses ke berbagai program pengembangan. Upaya ini tidak hanya memperkuat sektor UMKM. Ini juga mendukung penataan kawasan Desa Cijayanti sebagai jalur wisata yang nyaman, bersih, rapi, dan memiliki potensi ekonomi kuat serta berkelanjutan.
