Disebut Pro Korupsi, Sutan Berencana Polisikan ICW

by -3 views

181701_anggota-dpr-sutan-bhatoegana_663_382Anggota DPR, Sutan Bhatoegana merupakan salah satu nama yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai anggota dewan yang dinilai tidak pro pemberantasan korupsi. Dia pun keberatan.

Menyusul rilis itu, Sutan berniat melaporkan ICW ke Bareskrim Mabes Polri. Pelaporan itu, kata dia, bukan lantaran dirinya takut atau salah.

“Saya sudah kontak pengacara saya untuk mempelajari itu. Kenapa dibikin nama-nama itu dan indikatornya apa?” tegas Sutan yang juga Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Sutan mengaku dirugikan atas rilis namanya tersebut. Ia mengaku pemilihnya di dapil sempat menanyakan benar tidaknya informasi yang dirilis ICW itu.

Ia menambahkan,  dirinya merasa tidak menghalangi upaya pembarantasan korupsi. Sutan balik menantang ICW.

“Apa saya pro koruptor? Di Partai Demokrat, di Kongres Bandung, saya yang contohkan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Penjelasan ICW

Sebelumnya, aktivis ICW, Emerson Junto membantah lembaganya menuding DPR terkait rilis anggota DPR yang dinilai tak pro pemberantasan korupsi. “Kami tidak pernah bilang politisi busuk, kami tidak pernah bilang tidak pro anti korupsi, tapi kami bilang, komitmennya diragukan. Ini kan  pakai praduga tak bersalah. Makanya kami sampaikan ke publik, diragukan komitmennya,” kata Emerson.

ICW juga meragukan pernyataan anggota DPR yang katanya mendukung KPK. Sebab, hampir 40 orang anggota DPR yang terjerat KPK. Ditambah lagi, anggota DPR juga ingin merevisi Undang-Undang KPK. Padahal, KPK tak mau Undang-Undangnya direvisi.

Selain itu, kata Emerson, anggota DPR juga membuat proses penyadapan harus ijin ketua pengadilan. “KPK juga dibatasi nilai suap Rp5 miliar, ada pesan kalau mau nyuap anggota DPR jangan sampai Rp5 miliar. Penuntutan juga dikembalikan ke kejaksaan,” kata dia.

Dalam mengkategorikan 36 caleg tak pro pemberantasan korupsi, setidaknya ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi.

Kelima indikator itu yaitu, politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi, politisi bekas terpidana kasus korupsi.

Tak hanya itu, indikator lainnya adalah politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan KPK. [viva.co.id]