Mahkamah PPP Instruksikan Elit Partai untuk Islah

by -6 views

pppDinamika internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai mengarah pada situasi kontraproduktif. Ada baiknya seluruh elit partai menahan diri dan segera melakukan islah demi kebaikan bersama.

Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Drs. HA. Chozin Chumaidy berharap para pimpinan partai di DPP PPP segera melakukan islah, dengan mengembalikan semua permasalahan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah, sebagai prinsip dasar yang melandasi khittoh Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan.

“Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan sebagai institusi yang memiliki wewenang menyelesaikan perselisihan internal partai, siap untuk memfasilitasi terwujudnya islah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Mahkamah juga menginstruksikan kepada seluruh warga Partai Persatuan Pembangunan untuk tetap tenang dan tidak melibatkan diri dengan kekisruhan di DPP PPP. Para kader harus tetap fokus bekerja menyelesaikan tugas menuntaskan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dengan mengawal penghitungan suara sampai tahap akhir, sehingga suara Partai Persatuan Pembangunan tidak hilang di tengah jalan.

Demi terciptanya situasi kondusif di antara para pengurus maupun di tataran grass root, Mahkamah Partai juga meminta para pimpinan dan warga partai untuk menahan diri tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan yang dapat memperkeruh kekisruhan. “Justru sebaliknya harus semakin memperkokoh ukhuwah dan kebersamaan,” tegasnya.

Prahara di internal PPP bermula dari kehadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali bersama Djan Farid dan KH Nur Iskandar SQ dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di GBK, beberapa waktu lalu.

Sejumlah pengurus lantas menuding tindakan ini memicu kurang maksimalnya perolehan suara partai dalam coblosan 9 April 2014 dan mulai melakukan manuver politik. Resistensi semakin membuncah kala Suryadharma Ali secara resmi mendeklarasikan Gerindra sebagai mitra koalisi dan mengusung Prabowo sebagai calon presiden yang akan diusung. Kubu yang kontra menegaskan bahwa koalisi harus diputuskan dalam forum Rapimnas, bukan semata atas keputusan ketua umum. Kekisruhan akhirnya masuk pada babak saling pecat di antara sesama pengurus pusat.

(Okezone.com)