web analytics
indositehost.com

Sepekan Jelang Lebaran, Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Antrean Kendaran

22 July 2014   1 views

01merakArus kendaraan roda empat di pelabuhan Merak, Banten pada H-6 menjelang hari raya idul fitri atau lebaran mulai terlihat di 5 dermaga yang tersedia di pelabuhan, Selasa (22/7/2014).

Antrean yang semula didominasi oleh truk sejak beberapa hari lalu, kini mulai berganti dipadati oleh bus angkutan umum dan mobil pribadi para pemudik yang hendak menyeberang menuju pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Marfudin, seorang pemudik yang tiap tahun pulang ke kampung halaman berharap kepada pemerintah dan PT. ASDP Ferry Cabang Merak bisa meningkatkan kualitas layanan.

“Selain agar bisa cepat masuk kapal, peningkatan fasilitas yang menunjang bagi calon penumpang kapal juga dibutuhkan,” ungkap pria yang akrab disapa Udin ini.

Pantauan detikcom sejak dini hari pukul 02:00 WIB di pelabuhan Merak, ribuan kendaran roda empat ini telah mengantri sejak memasuki pelataran gerbang masuk antrian. Hal tersebut membuat para pengendara harus menunggu kendaraannya naik keatas kapal bahkan hingga lebih dari 2 jam.

“Kecewa sama pelayanannya, saya sudah nunggu 2 jam lebih. Sebelumnya gak begini, padahal dermaga ada banyak,” tegas Ali, seorang pemudik yang berasal dari Bogor, Jawa Barat.
(detik.com)

Lingkar Nagrek Tak Masalah, Rancaekek Masih Belum Rampung

19 July 2014   8 views

nagrekLingkar Nagrek menjadi salah satu alur ‘horor’ kemacetan setiap musim mudik tiba. Kemacetan di titik ini bisa mencapai berjam-jam lamanya.

Salah satu penyebab kemacetan adalah adanya perlintasan kereta api sebidang pada jalur yang menuju Jawa Tengah via Malangbong. Selain itu kontur jalan yang naik turun dan kepadatan volume kendaraan juga berpengaruh.

“Kalau Nagrek ini relatif bagus. Tadi kita juga sudah simulasikan bersama Pak Wakapolda Jabar. Untuk sarana dan prasarana juga sudah bagus. Tinggal kita lihat volume kendaraan saja nantinya,” ujar Kapolres Kabupaten Bandung AKBP Jamaluddin di Mako Yonif 330, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/7/2014) malam.

Menurut Jamaluddin justru bukan Nagrek yang menjadi masalah tahun ini, tetapi Rancaekek. Di wilayah tersebut tepatnya dari arah Cijapati masih belum rampung pembangunannya.

“Kita sudah bicarakan dengan dinas PU dan Dishub. Target H-7 pokoknya sudah harus selesai,” imbuh Jamaluddin.

Bila jalanan di Rancaekek tersebut masih rusak, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetah hingga pintu tol keluar Cileunyi. Pintu tol tersebut juga menjadi salah satu titik potensi kemacetan karena ada persimpangan yang mengarah ke Sumedang dan ke Nagrek.

Sementara untuk lingkar nagrek sendiri, detikcom mencoba melintasi beberapa kali dan memang kondisi jalan sangat mulus. Hal yang menjadi kendala adalah apabila ada kendaraan besar yang tidak kuat menanjak sehingga kendaraan mati.

“Di Nagrek sendiri titik kemacetan di Limbangan. Kalau sudah macet hingga ekornya sampai Kabupaten Bandung, maka kami akan kordinasikan kepada Polres Garut untuk membuat satu arah saja,” pungkas Jamaluddin. (detik)

Dishubkominfo Kabupaten Cianjur Siapkan 275 Armada Mudik

19 July 2014   1 views

illustrasi-mudik-lebaranRatusan pemudik asal Kabupaten Cianjur di wilayah selatan diperkirakan akan mudik pada hari raya Idulfitri tahun ini.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur menyiapkan 275 armada angkutan umum (angkum) untuk mengangkut warga Kabupaten Cianjur yang ingin mudik ke wilayah Cianjur Selatan.

“Untuk penambahan tidak ada karena Kabupaten Cianjur memang hanya daerah perlintasan. Tapi armada dipersiapkan untuk warga yang mudik ke Kabupaten Cianjur. Dan jumlah itu cukup untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya,” kata Kabid Angkutan Umum, Afif Darmawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/7).

Terkait dengan tarif angkum tersebut, lanjut Afif, dipastikan tidak akan ada kenaikan. Selain tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak mengeluarkan tuslah. Tarifnya kmemungkinan besar akan disesuaikan dengan patokan harga yang dituangkan dalam peraturan bupati tentang tarif angkum.

“Di dalam peraturan bupati itu sudah ada patokannya. Baik itu batas atas dan batas bawah. Biasanya kalau ada hari raya, tarif angkum yang digunakan adalah batas atas,” kata Afif.(tribunnews.com)

Pembangunan Monumen Cadas Pangeran Harus Ada Kajian Teknis

15 July 2014   3 views

cadas-pangeranRencana pembangunan Monumen Cadas Pangeran (MCP) di kawasan Jalan Cadas Pangeran, Kec. Pamulihan, perlu dilakukan kajian teknis dan Feasibility Study (FS/studi kelayakan). Hal itu dengan pertimbangan, kondisi geografis di kawasan Cadas Pangeran relatif sulit.

Tanahnya labil dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi sehingga rawan longsor. Kalau pun dibangun, perlu ada penyiapan dan pematangan lahan. Pertimbangan lainnya, kebutuhan anggarannya cukup besar karena membangun kawasan dan MCP yang besar dan megah. .

“Namun demikian, rencana pembangunan Monumen Cadas Pangeran ini tetap akan kami laksanakan. Tahun ini, kami akan mengusulkan pembuatan kajian teknis, FS sekaligus pengajuan anggaran dalam APBD tahun 2015,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kab. Sumedang, Endah Kusyaman di kantornya, Senin (14/7/2014).

Ia menyebutkan, rencana pembangunan MCP diakui sudah digulirkan sejak 2005 berupa perencanaan teknis.

Akan tetapi, karena kondisi lahan dan geografisnya relatif sulit ditambah kebutuhan anggarannya cukup besar, sehingga pembangunannya sampai sekarang belum bisa dilaksanakan.

Meski MCP belum bisa dibangun, namun sebelumnya Disbudparpora sudah berusaha melakukan penataan kawasan Cadas Pangeran.

“Penataannya, di antaranya membuat patung Pangeran Kornel dan HW. Deandels yang baru dengan ukuran lebih besar. Kami juga menata tamannya serta membuat huruf Cadas Pangeran yang besar,” ujar Endah didampingi Kabid Kebudayaan Eli Suliasih

Upaya lainnya, kata dia, sebelumnya Disbudparpora sempat akan bekerjasama dengan Bank Jabar dan Banten (BJB) untuk menata kawasan objek daya tarik wisata (ODTW) Cadas Pangeran tahun 2012.

Penataannya menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) BJB, seperti membangun 43 kios atau outlet makanan dan kerajinan khas Sumedang, membangun 2 unit gapura dan 1 unit mushola.

“Namun karena saat itu terjadi pergantian pimpinan BJB, sehingga kerjasama itu sampai sekarang belum terlaksana. Namun, kami akan berupaya menjajaki lagi kerjasama dengan BJB, ” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Sujatmoko di kantornya mengatakan, pembangunan Bundaran Polres hingga kini masih berjalan.

Kegiatan tahun ini, diantaranya melanjutkan pembebasan lahan, bangunan dan tegakan (tanaman) di lokasi bundaran, membersihkan berbagai utilities PLN, Telkom, PDAM dan operator ponsel.

Selain itu, pemindahan saluran air serta membangun kantor pelayanan SIM di Mapolres Sumedang yang baru di Jln. Prabu Gajah Agung/Bypass senilai Rp 4,15 miliar.

“Jadi, sebelum pembangunan fisik, lokasi pembangunan Bundaran Polres sudah clear and clean dulu. Setelah di lokasi bersih, baru tahun depan kami akan melangkah pada pembangunan fisik,” ujarnya.

Dikatakan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJ) Wil. IV/DKI Jakarta, Jabar dan Banten, sudah menyiapkan anggaran kisaran Rp 7-8 miliar untuk pembangunan jalan di Bundaran Polres.

Sementara Pemkab Sumedang sudah menganggarkan Rp 6 miliar untuk membangun bundarannya, trotoar, saluran air, tembok penahan tebing (TPT), dll.

“Pak Bupati H. Ade Irawan dan saya optimis dan yakin, pembangunan fisik Bundaran Polres akan terwujud tahun depan. Sampai-sampai Pak Bupati sempat mendatangi langsung ke kantor BBPJ. Jadi, Pak Bupati tidak berwacana, tapi sudah tataran implementasi. Bahkan Pak Bupati akan melaksanakan satu per satu, 9 program unggulan termasuk membangun Bundaran Polres, Jalan Sukasari-Lembang dan Bendung Rengrang,” ujar Sujatmoko.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sumedang, Asep Tatang mengatakan, rencana pembangunan Bundaran Polres memerlukan lahan seluas 8.497 meter persegi.

Lahan seluas itu, dibagi menjadi 35 bidang yaitu milik masyarakat 27 bidang, instansi 7 bidang dan yayasan 1 bidang.

Pembebasan lahannya, sudah dilakukan sejak 2013 dan hingga kini sudah direalisasikan seluas 4.344 meter persegi atau sebanyak 22 bidang tanah masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun ini dapat membebaskan lahan sisanya seluas 4.152 meter persegi atau sebanyak 13 bidang,” tuturnya.

Untuk pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), lanjut dia, dari tahun ke tahun telah dan sedang dilaksanakan berbagai program kegiatan. Dari informasi UPTD Tahura Dishutbun Kab. Sumedang, untuk kegiatan pengelolaan Tahura pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi kantor pengelola Tahura Rp 13,7 juta dan pembuatan pagar Rp 95 juta.

“Nah, tahun 2014 dianggarkan Rp 130 juta untuk pengadaan sarana dan prasarana outbound, Rp 100 juta untuk kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan outbound dan Rp. 100 juta untuk penataan sarana dan prasarana Tahura,” kata Asep Tatang. (pikiran rakyat)

Sempat Duel, Anggota TNI Tangkap Pelaku Jambret

12 July 2014   5 views

Seperti film action, begitulah anggota TNI ini. Adu duel dengan pelaku jambret, akhirnya anggota TNI berhasil membekuknya.

Peristiwa ini terjadi, Jumat (11/7/2014) di Jl Tanjung Rokan II, Kel Tanjung Rhu, Pekanbaru. Adalah anggota Koramil 04/ Kecamatan Limapuluh, Peltu Hasra Joko yang berhasil menangkap pelaku jambret.

Saat itu, anggota Peltu Joko tengah berpatroli dalam rangka untuk mengamankan penghitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan. Dalam perjalannya, dia melihat seorang wanita dengan anaknya mengendarai sepeda motor berteriak jambret. Korban belakangan diketahui bernama Dona (35).

Korban mengaku kalung emasnya dirampas pelaku jambret yang mengendari sepeda motor. Spontan, Peltu Joko memburu pelaku. Setelah berhasil merapatkan kendaraan pelaku, keduanya terlihat adu duel.

Anggota TNI ini bergumul di tengah badan jalan. Tak lama warga yang melintas melihat kejadian ini menolong anggota TNI. Begitu juga anggota TNI lainnya yang melihat kejadian itu turut menangkap pelaku jambret.

Nazar, pelaku jambret sempat menjadi bulan-bulanan amuk warga sekitar. Melihat banyaknya warga yang terus berdatangan, anggita TNI langsung saja mengamankan pelaku untuk dibawa ke Markas Koramil.

“Kini tersangka pelaku jambret sudah kita serahkan ke Polsek setempat,” kata Danramil 04/Limapuluh, Kapten Inf Junaidi kepada wartawan.

Masih menurut Kapten Junaidi, ketika pelaku jambret dijemput pihak kepolisian, warga yang berkumpul di Koramil sempat tersulut emosi.

“Ketika pelaku akan dibawa pihak kepolisian, warga kembali mengamuk. Warga mencoba untuk kembali menghakimi pelaku. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan, dan akhirnya warga bisa kembali tenang,” kata Kapten Junaidi.
(detik.com)

Masih Diburu, Ortu yang Tega Kubur Bayi Hidup-hidup di Simalungun Sumut

7 July 2014   0 views

bayiDusun Huta Kahean I, Desa Kahean, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mendadak ramai. Seorang warga menemukan bayi yang masih hidup di gundukan tanah. Siapa orangtua yang tega melakukannya?

Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan Umian Izrail (34) di ladangnya, Minggu (6/7/2014) sekitar pukul 10.00 WIB. Awalnya, Umian yang hendak membenahi tanaman singkong, penasaran dengan suara tangis bayi. Ia berputar-putar di ladang yang terletak di samping rumahnya.

“Eh nggak tahunya suaranya dari dalam gundukan tanah,” katanya.

Umian membongkar gundukan di dekat pepohonan pisang itu. Ia kaget bukan kepalang karena di dalamnya ada bayi. Pria lajang itu segera lari memanggil warga.

Oleh warga, bayi dibawa ke bidan desa setempat. Kemudian baru dilarikan ke RS Mina Padi Simalungun untuk mendapatkan perawatan intensif. Kondisi bayi stabil meski di tubuhnya terpaksa dipasang infus.

Polisi turun tangan. Mereka memeriksa lokasi dan saksi-saksi. Siapa orangtua yang tega mengubur bayi hidup-hidup?

“Diduga kuat itu (bayi) hasil hubungan gelap. Anggota masih mencari data warga yang hamil,” tutur Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Wilson BF Pasaribu.

Berdasarkan pemeriksaan tim medis, kata Wilson, bayi tersebut diperkirakan berumur 2-3 hari. Tak diketahui kapan ia dikuburkan. Polisi masih melakukan pendalaman.
(detik.com)

Bupati Bagi-bagi Insentif Rp 7,3 Miliar untuk Ketua RT/RW Se-Banyuwangi

5 July 2014   5 views

bupati banyuwangi, Abdullah Azwar AnasPemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan insentif sekitar Rp 7,3 miliar kepada 12.277 Ketua RT/RW se-Kabupaten Banyuwangi. Nilai yang diberikan kepada setiap perangkat pemerintahan terkecil ini setiap tahun adalah Rp 600.000.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap insentif yang diberikan bisa membuat RT/RW lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain memberikan insentif, Abdullah juga merencanakan agenda pertemuan dengan seluruh Ketua RT/RW secara rutin untuk melaporkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

“Pertemuan dengan seluruh ketua RT/RW ini merupakan alternatif forum penyampaian pertanggungjawaban publik kepada rakyat. Ini melengkapi berbagai sarana pertanggung-jawaban lainnya seperti melalui media konvensional, media sosial, dan pertemuan dengan stakeholders lain. Tentu saja pertanggungjawaban juga kami sampaikan ke forum resmi melalui legislatif Banyuwangi,” ujarnya, Jumat (4/7/2014).

Dia mengatakan nanti secara bergiliran, forum pertanggungjawaban serupa juga digilir ke kecamatan-kecamatan lain, baik disampaikan secara langsung oleh bupati, wakil bupati, maupun kepala dinas.

Anas mengatakan, pertanggungjawaban publik melalui RT/RW ini adalah bagian dari tata kelola kepemerintahan yang baik yang berprinsip transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

“Apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah harus transparan, ada pihak yang bertanggung jawab, dan bisa dicek akuntabilitasnya,” ujar Anas.
(kompas.com)

Terminal Baranangsiang Molor, Warga Diminta Bersabar

28 June 2014   5 views

terminal-baranangsiangWalikota Bogor, Bima Arya, Senin (23/6) menegaskan, ada dua hal utama dalam menyikapi kelanjutan proyek optimalisasi Terminal Bus Baranangsiang. Kedua hal itu diantaranya landasaan hukum yang harus dipatuhi, yaitu optimalisasi terminal harus sesuai dengan aturan-aturan termasuk peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.
Hal yang kedua menurut walikota, yaitu mesti berdimensi jangka panjang. Artinya setiap ada kegiatan pembangunan proyek wajib dilakukan kajian-kajian yang mendalam serta melibatkan berbagai unsur. Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus dilibatkan semua. Jangan sampai ada yang tidak dilibatkan dalam kajian tersebut.
“Saya sudah mendapatkan jawaban dan kebijakan tentang Terminal Baranangsiang, saat ini sudah jelas. Kini tinggal dikoordinasikan saja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pihak pengembang yang akan melakukan optimalisasi Terminal Baranangsiang,” jelasnya.
Selain itu, walikota pun menginginkan supaya permasalahan Terminal Baranangsiang ini tidak kembali menjadi konflik seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu di saat kepemimpinan mantan Walikota Diani Budiarto.
Bima juga meminta kepada masyarakat Kota Bogor untuk bersabar dalam menindaklanjuti optimalisasi Terminal Baranangsiang. “Pada intinya semuanya harus bersabar. Saat ini masih dikoordinasikan dan dirapihkan, supaya polemik Terminal Baranangsiang itu tidak berkembang menjadi kontraproduktif dan tidak terjadi konflik berkepanjangan seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu,” papar Bima.
Hal senada pun disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Taufik Khusnun. Menurutnya, selama tidak melanggar peraturan-peraturan, optimalisasi terminal harus segera diwujudkan dan dibangun karena kondisinya yang memang sudah sangat memprihatinkan.
“Intinya kami (Komisi C-red) berharap terminal itu segera dibangun dan diperbaiki. Kondisinya sudah tidak layak lagi menjadi terminal yang berada di pusat Kota Bogor. Selama tidak ada pelanggaran, maka pembangunan bisa segera dilaksanakan,” tuturnya.(jurnalbogor.com)

Warga “Kampung Singkong” Tak Perlu Nasi

18 June 2014   49 views

cirendeuPada 1924, sesepuh masyarakat Kampung Cireundeu menjadikan singkong sebagai makanan pokok dan sejak itu anak cucu mereka pun tak pernah makan nasi.

Karena kenyataan tersebut, banyak orang menyebut daerah yang terletak sekitar 11 km dari pusat Kota Bandung itu sebagai “kampung singkong”.

Kampung Cireundeu terletak di Kota Cimahi, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Dengan luas permukiman empat hektare, kampung yang disebut sebagai kampung singkong itu dihuni oleh 330 orang dari 70 kepala keluarga.

Sebutan sebagai “kampung singkong” juga diperkuat dengan keberadaan patung singkong di gerbang kampung tersebut. Apalagi kampung itu juga dikelilingi oleh kebun singkong seluas 20 hektare.

Mereka tidak pernah makan nasi, karena mereka memang tak pernah berurusan dengan beras. Tapi mereka punya rasi. Rasi merupakan kependekan dari beras singkong, yaitu olahan singkong yang mereka jadikan bahan utama makanan pokok.

Bagi masyarakat adat Cireundeu, nasi singkong tak ada bedanya dengan nasi beras. Sebagai hasil olahan dari rasi, nasi singkong mereka makan dengan lauk pauk dan sayur seperti halnya orang yang makan nasi beras.

Menurut tokoh masyarakat Cireundeu Asep Wardiman (47), sebenarnya tak ada aturan yang mengharuskan anggota masyarakat desa adat itu untuk hanya makanan nasi singkong.

Tapi, kata Asep, mereka hidup dengan penuh kesadaran akan adat serta budaya yang diwariskan nenek moyang.

“Karena kesadaran akan budaya itulah, dengan sendirinya kami terbiasa mengikuti aturan-aturan yang diwariskan oleh nenek moyang,” katanya.

Menurut Asep, dia dan penduduk Cireundeu lainnya ingin menjaga warisan itu dengan konsisten. Maka, ketika bepergian ke luar kampung pun mereka tetap tidak makan nasi.

Orang Cireundeu selalu membawa bekal beras singkong bila bepergian. Begitu juga dengan Asep dan keluarganya. Mereka belum pernah merasakan rasanya nasi.

“Setiap bepergian istri saya selalu membekali rasi. Ini demi menjaga kebiasaan turun-temurun,” kata pria pemilik perusahaan pengeboran CB Purnama Tekhnik itu.

Kebiasaan membawa bekal olahan singkong juga dijalankan oleh pemuda dari Cireundeu yang bekerja atau kuliah di kota lain. Para “nonoman”, begitu para pemuda itu disebut dalam bahasa sunda, juga berupaya menjaga kebiasaan turun-temurun tersebut.

“Karena rasi pengolahannya hampir sama dengan beras yang ditanak menjadi nasi, setiap pulang sudah pasti saya membawa rasi untuk bekal di tempat kos,” ujar Dewi Lismiati (29), perempuan dari Cireundeu yang kuliah di Universitas Pasundan, Bandung.

Kampung adat

Tokoh Kampung Cireundeu Mira Sukma (37), yang biasa dipanggil Kang Going, menyatakan, masyarakat luar sering menyebut kampung mereka sebagai kampung adat walau warga asli maupun instansi berwenang tidak pernah ada yang secara resmi menyebut permukiman itu sebagai kampung adat.

“Kebiasaan cireundeu yang berbeda dengan masyarakat lainnya membuat para pengunjung menyebut Cireundeu sebagai kampung adat. Kami minoritas,” kata Going.

Menurut Going, tak perlulah ada pengakuan resmi karena kesadaran penduduk untuk menjaga kebiasaan tak makan nasi dan sebutan dari pengunjung mengenai kampung mereka itu cukup menguatkan Cireundeu meneruskan kekhasan mereka.

Namun sebagai kampung adat, Cireundeu berbeda dengan Kampung Naga di Tasikmalaya dan Baduy di Banten. Perbedaan itu, misalnya, dapat dilihat dari penampilan lingkungan tempat tinggal. Permukiman di Kampung Cireundeu tak berbeda dengan permukiman pada umumnya dengan keragaman rumah tembok.

Tak ada larangan mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan alat transportasi bagi warga Kampung Cireundeu. Masyarakat Cieurende memiliki prinsip “ngindung ka waktu, mibapa ka zaman”, yang artinya tetap mengikuti arus perkembangan zaman, khususnya perihal teknologi dan komunikasi.

Maka, secara fisik, penampilan kehidupan sosial mereka tak ada bedanya dengan orang lain. Mereka menggunakan telepon seluler, televisi ada di setiap rumah, banyak orang Cireundeu yang memiliki kendaraan, dan rumah di kampung itu merupakan bangunan permanen.

Namun, kata Asep Wardiman, perkembangan teknologi tak menjadi penghalang bagi mereka untuk mempertahankan kearifan lokal.

“Kami tetap mengikuti perkembangan zaman dengan catatan tidak lupa akan budaya sendiri,” kata Asep.

Sebuah bangunan sekolah dasar yang berdiri di antara kebun singkong dan perumahan warga Cireundeu, kata tokoh masyarakat Abah Emen, membuktikan bahwa mereka juga peduli akan pendidikan.

“Minimal anak cucu kami bisa tamat pendidikan sekolah dasar,¿ ujar Abah Emen.

Abah Emen (75) merupakan sesepuh Cireundeu yang pernah menjadi kepala sekolah. Ia mengaku sangat peduli akan pendidikan anak-anak di lingkungan masyarakat adat itu.

Selain mempertahankan singkong sebagai makanan pokok, masyarakat Cireundeu juga meneruskan kegiatan berkesenian warisan nenek moyang mereka. Di sebuah tempat yang disebut bale saresehan, terdapat beberapa gamelan sunda yang digunakan untuk bermusik.

Para “nonoman” terampil memainkan alat musik sunda tersebut.

Kreatifitas dan keterampilan bermusik “nonoman” Cireundeu kadang diperlihatkan kepada orang-orang yang mengunjungi kampung tersebut.

“Kami akan berusaha ‘ngamumule’ seni sunda karena jika bukan kita sebagai warga Sunda, siapa lagi yang akan menjaganya,” kata Kang Going. “Ngamumule” merupakan kata dalam Bahasa Sunda yang berarti memelihara atau melestarikan.

Di sebuah sudut bale saresehan itu ada sepotong kayu hitam yang ditulisi prinsip hidup warga Cireundeu, yang merupakan ajaran yang diterapkan oleh nenek moyang mereka.

Tulisan pada kayu hitam itu berbunyi “Teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal bisa dahar, teu dahar asal kuat” itu selalu mendapat perhatian khusus orang-orang yang mengunjungi kampung tersebut. Prinsip hidup yang tertulis itu kira-kira sama dengan “tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal bisa masak nasi, tidak masak nasi pun asal bisa makan, dan meskipun tidak makan asalkan kuat”.

Menurut Going, tulisan itu selalu menjadi bahan utama pertanyaan pengunjung soal Cireundeu.

Kepada setiap penanya, Going menyatakan bahwa prinsip hidup masyarakat adat Cireundeu tersebut menjadi salah satu bukti bahwa mereka tak bergantung pada ketersediaan beras sejak dahulu kala.

Sebenarnya, kata dia, pada 1918 masyarakat adat Cireundeu pernah menyimpan beras, karena nenek moyang mereka pun tak mengharamkan anak cucunya untuk menyimpan beras atau makan nasi. Sebelum mereka memilih singkong sebagai makanan pokok, mereka mencoba beberapa untuk menjadi makanan pokok, yaitu jagung, ubi, singkong, dan kacang-kacangan.

“Dan akhirnya setelah para leluhur mencoba makanan-makanan tersebut, mereka memilih singkong sebagai makanan pokok untuk keberlangsungan hidup anak cucunya mendatang,¿ kata kata Abah Widi, sesepuh kampung adat itu. Keputusan itu diambil pada 1924.

Ketahanan pangan

Dengan luas hutan 60 Ha, nenek moyang warga Kampung Cireundeu membagi hutan di lingkungan mereka dalam tiga kategori, yaitu hutan larangan yang digunakan untuk resapan air, hutan baladahan untuk bercocok tanam, dan hutan tutupan yang diyakini sebagai hutan cadangan air dan cadangan untuk bercocok tanam.

Selama ketiga hutan tersebut terjaga dengan baik, menurut Abah Asep, masyarakat adat Cireundeu tidak akan kekurangan air sebagai sumber kehidupan maupun singkong sebagai sumber pangan bagi mereka.

Abah Asep mengatakan, dalam hal bercocok tanam pun mereka tidak sembarangan. Mereka tetap menjaga serta mengikuti aturan-aturan nenek moyang. “Kami akan selalu menjaga adat serta budaya berharga yang telah diwariskan oleh para leluhur, termasuk bertahan hidup tanpa nasi,” kata Asep.

Kang Going mengatakan bahwa dengan luas hutan baladahan yang mencapai 20 Ha, masyarakat Cireundeu bisa mempertahankan hidup dalam jangka waktu yang panjang tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah.

“Tanpa bantuan dari pemerintah, kami bisa bertahan hidup dengan 20 Ha kebun singkong itu,” ujar Going.

Menurut Kang Going, dari 20 hektare lahan untuk kebun singkong tersebut sebagian milik pribadi dan sebagian milik desa. Seluruh kebun milik desa digunakan untuk kepentingan bersama, katanya, dan itu yang membuat mereka tidak pernah kekurangan bahan makanan pokok.

Kalaupun ada hasil panen yang dijual ke sejumlah pribadi, kata dia, maka uang hasil penjualan singkong itu sepenuhnya digunakan untuk kegiatan bersama, seperti peringatan 1 Syura, dan menambah kas kampung.

Berkat konsistensi itu, Cireundeu dikenal sebagai kampung yang berhasil menjaga ketahanan pangan. Mereka tak pernah kekurangan singkong, berbeda dengan petani-petani padi yang terkadang mengalami gagal panen hingga akhirnya harus membeli beras.

Dengan menjaga ketahanan pangan, menurut Going, mereka tak pernah merasa kekurangan bahkan tak pernah mengalami krisis pangan. Stok singkong yang mereka simpan bisa menghasilkan makanan-makanan yang berbahan baku singkong seperti keripik bawang, eggroll, kembang goyang, dan dendeng kulit singkong.

Menurut Abah Asep, Cireundeu menjadi populer justru ketika pada 2005 bukit sampah di TPA Leuwigajah longsor dan memakan korban jiwa.

Cireundeu, ketika itu, menjadi tempat persinggahan bagi orang- orang yang ingin melihat tempat terjadinya longsoran sampah. Bersamaan dengan itu, kata Abah Asep, rupanya banyak orang yang tertarik dengan kehidupan masyarakat di kampung tersebut.

“Saat longsor TPA Leuwigajah terjadi, banyak orang yang singgah ke kampung ini, termasuk Pak Jusuf Kalla,” Ujar Abah Asep.

Setelah peristiwa TPA Leuwigajah, katanya, mulai banyak orang yang sengaja datang ke Cireundeu untuk berwisata dan kemudian banyak mahasiswa yang melakukan observasi maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kampung itu.

Fadli, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang ditemui di Cireundeu, mengatakan, ia berkunjung ke kampung itu karena tertarik dengan kearifan lokalnya.

“Sebelum observasi ke kampung adat Cireundeu, saya dan teman-teman membaca sekilas informasi di internet hingga akhirnya tertarik dengan nilai budayanya,” ujar Fadli.

Karena kemampuan Cireundeu menjaga kemandirian dalam produksi pangan pokoknya, Menteri Pertanian memberikan piagam penghargaan ketahanan pangan pada tahun 2008 kepada kampung itu.

Menurut Asep. selain piagam dari menteri pertanian, di bale saresehan juga terdapat piagam penghargaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah maupun mahasiswa-mahasiswa yang berkunjung ke Cireundeu.

“Semua penghargaan itu tak lain karena sebakul rasi yang menjadi identitas masyarakat adat Cireundeu, dan kami bangga akan hal itu,” kata Asep.
(antarajawabarat.com)

Longsor di Bogor Timbun 5 Rumah dan Tewaskan 6 Orang

17 June 2014   47 views

longsor-purwakarta_22_1Hujan deras yang terjadi sejak Senin (16/6/2014) pukul 21.00 Wib hingga pagi hari menyebabkan tanah longsor dan menimbun 5 rumah di Kampung Neglasari, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan tebing setinggi 30 meter longsor pada Selasa (17/6/2014) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Material longsor dengan bongkahan pohon bambu menimbun 5 rumah yang berada di bawahnya. Kondisi rumah rata dengan tanah.

Sebelumnya rumah masyarakat dibangun di daerah rawan longsor dengan kemiringan lereng 40-50 derajat. Total jumlah penduduk di 5 rumah tersebut 17 orang. Saat ini telah ditemukan 6 orang dalam kondisi meninggal dunia, 3 orang masih dalam pencarian karena tertimbun tanah longsor, dan 7 orang selamat. Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, TNI, Polri, Tagana, Basarnas, PMI, relawan dan masyarakat masih melakukan pencarian korban dengan peralatan manual. Dua alat berat akan segera didatangkan untuk membantu pencarian korban.

Enam korban meninggal yang telah diidentifikasi adalah Dedeh (38), Risma (13), Wahyu (17), Mardi (37), Hajah Sopiah (60) dan Riski (4). Saat ini korban sudah dimandikan dan berada di rumah kerabatnya di Desa Mekarwangi. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor dihimbau untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan. BMKG memprediksikan bahwa potensi hujan berintesitas tinggi masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sehingga dapat menimbulkan banjir lokal, longsor dan puting beliung. Hujan berintensitas tinggi di beberapa wilayah yang terjadi pada awal musim kemarau ini menurut beberapa ahli merupakan salah satu indikasi awal dari hadirnya pengaruh El Nino, yang kemudian musim kemarau akan lebih panjang dan kering. (tribunnews.com)

Next Page »