web analytics
indositehost.com

KPK Tangkap Tangan 5 Orang di Karawang

18 July 2014   3 views

KPK (1)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan 5 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di kawasan Karawang, Jawa Barat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihak yang tertangkap itu adalah 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kelimanya kemudian langsung digiring menuju salah satu ruang.

“Memang benar penyidik melakukan tangkap tangan 5 orang,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Jumat (18/7/2014) dinihari.

Proses penangkapan yang dilakukan sejak pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB ini dijelaskan Johan, salah satunya di kediaman Bupati Karawang Ade Swara dan sebuah Mal di Kerawang.

“Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Di rumah Bupati Karawang 2 orang dan 3 orang lainnya di salah satu tempat,” kata Johan.

Johan sendiri belum dapat menjelaskan terkait apa praktik dugaan suap itu dilakukan. Namun, KPK tak ikut mengamankan Bupati Karawang dalam OTT tersebut.

“Tapi yang diamankan di antaranya itu saudaranya bupati Karawang,” kata Johan.

Saat ini, kelima orang tersebut sudah dibawa masuk ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal.

“Saat ini statusnya masih sebagai terperiksa. Akan diperiksa 1×24 jam,” terang Johan.

Pantauan Liputan6.com, kelima orang itu diangkut menggunakan sejumlah mobil. Di antaranya Toyota Soluna biru B 8134 CC dan Nissan Serena abu-abu B 1838 TH. Mereka langsung digelandang ke KPK melalui basement gedung.

(liputan 6)

Waspadai Wilayah Rawan Curanmor di Kabupaten Bekasi

16 July 2014   2 views

curanmorKejahatan jelang lebaran, harus diwaspadai. Jajaran Polresta Bekasi Kabupaten meminta bantuan masyarakat untuk melakukan pencegahan aksi kejahatan yang marak di hari Lebaran, salah satunya pencurian kedaraan bermotor (curanmor).

Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kabupaten, Kompol Dedi Murti Haryadi mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sejumlah langkah-langkah guna mengantisipasi aksi kejahatan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

“Salah satunya kasus kejahatan yang memang sangat sering terjadi yakni, kejahatan curanmor,” kata Dedi, Rabu (16/7/2014).

Dedi menambahkan, ada beberapa titik rawan kejahatan curanmor, diantaranya Cikarang Selatan, Tambun, Cibitung dan Cikarang Barat.

“Kita sering melakukan patroli dititik-titik tersebut,” tegasnya.

Selain itu, pengawasan juga terus dilakukan untuk menutup ruang gerak kawanan pelaku kejahatan. “Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan, jadi tidak hanya titik rawan yang dijaga melainkan semua titik juga harus tetap dijaga,” paparnya.

Dia pun berharap, semua masyarakat juga membantu tugas polisi untuk mengamankan wilayahnya masing-masing. Sehingga, tidak ada kesempatan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. “Sosialisasi terus kami lakukan untuk memberikan beberapa hal dalam menjaga keamanan wilayah,” tandasnya.

(okezone)

Jukir Monas yang Dibakar Oknum TNI Akhirnya Meninggal

14 July 2014   8 views

jukirTengku Yusri (40) juru parkir yang dibakar di kawasan Monas pada 24 Juni lalu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Senin (14/7/2014) pukul 05.30. Lelaki asal Aceh tersebut dirawat selama sekitar tiga minggu di RSCM dalam keadaan koma.
Kabar tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Jakarta (Impas) melalui pesan singkatnya kepada Warta Kota. “Innalillahi wainnailahi rajiun. Telah berpulang kerahmatullah Yusri (Juru Parkir) yang dibakar di Monas oleh Pratu Hery Ardiansyah,” ujar Muntasir Sekjen Impas.
Menurut Muntasir, meskipun sudah dirawat sekira 3 mingguan, kondisi Yusri tak kunjung membaik. “Kondisinya selama dirawat bukan makin membaik, tetapi malah makin menurun terus,” ucapnya.
Akhirnya keluarga mengikhlaskan Yusri, kemudian korban meninggal di RSCM sehabis sahur tadi. Muntasir menambahkan, setelah berbagai macam proses administrasi selesai jenasah akan disemayamkan di daerah asalnya yakni, Aceh. “Iya kesepakatan keluarga, korban dibawa ke Aceh saja,” katanya.
Sebelumnya, Yusri merupakan korban pembakaran yang dilakukan oknum TNI bernama Pratu Heru, anggota Tamtama Detasemen Markas Pusat Polisi Militer TNI AD. Penganiayaan itu terjadi di kawasan Monas, karena kurangnya uang setoran parkir yang diberikan Yusri kepada Heru.
Saat ini Pratu Heru sudah dipecat dari anggota TNI AD. Dan sedang menunggu proses pidana. Harapan keluarga korban, selain dipecat, istri Yusri berharap pelaku dihukum seberat-beratnya.

(tribunnews)

Perampok Beraksi Siang Bolong di Bogor, Seorang Satpam Kena Tembak

10 July 2014   2 views

20140523_093816_pistol-diacungkanM Suparto (35), satpam Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bogor ditembak perampok di depan rumahnya di Kampung Cipayung RT 2/3, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (10/7/2014) pukul 14.00 WIB.
Pelaku penembakan berjumlah empat orang menggunakan dua sepeda motor yang hendak menggasak motor Satria FU milik Suparto.
Korban yang melawan mengalami luka tembak di dada kiri tembus ke ketiak kiri. Saat ini korban masih dalam perawatan di UGD RS PMI Bogor.
“Korban masih dalam penanganan medis untuk mengetahui apakah pelurunya bersarang atau tidak,” ujar Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Didik Purwanto di RS PMI Bogor.
Didik menjelaskan, aksi penembakan terjadi saat korban akan berangkat kerja. Saat itu Suparto akan mengeluarkan motor dari rumahnya. Tiba-tiba dihadang dua pelaku yang mengendarai motor.
“Pelaku mencoba merampas motor, tapi korban melawan. Saat itu, pelaku lainnya melepaskan tembakan dan mengenai dada korban,” ujar Didik.
Setelah menembak korban, keempat pelaku melarikan diri tanpa membawa sempat membawa motor korban.”Hasil olah TKP diketahui, pelaku menembak korban dari samping kanan, sehingga mengenai dada kiri,” katanya.
Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihaknya sedang memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sedangkan Suparto yang terbaring lemah di UGD RS PMI belum bisa dimintai keterangan.

(tribunnews)

Tersangka Tabloid “Obor Rakyat” Dicecar 40 Pertanyaan

10 July 2014   7 views

obor rakyatPemred Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Redaktur Obor Redaktur Dermawan Sepriossa akhirnya selesai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, Kamis (10/7/2014) sore.
Menurut keterangan dari Hinca Panjaitan, kuasa hukum Setyardi diketahui kliennya diperiksa sebagai tersangka terkait administrasi pidana denda UU Pers Pasal 18.

“Pemeriksaan hari ini melengkapi saja. Dan tadi sudah selesai semua, dianggap selesai pemeriksaan,” kata Hinca di Mabes Polri.

Lalu saat ditanya ada berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik, Hinca mengatakan ada sekitar 40-an pertanyaan.

Dan seluruh pertanyaan seputar UU Pers yang tidak berbadan hukum.
Lebih lanjut, Hinca menuturkan hari ini baik Setyardi dan Darmawan datang ke Mabes Polri untuk melanjutkan pemeriksaan yang lalu.
Namun dengan status tersangka untuk pidana administrasi denda menurut UU Pers.

“Sebelumnya kan dipanggil tapi kami belum hadir karena kesibukan. Sebagai saksi kan sudah, sebagai tersangka baru hari ini,” tambah Hinca.

(tribunnews)

Hariono Kena Tipu Mencapai Rp 3,5 M

3 July 2014   5 views

HarionoGelandang bertahan Persib Bandung siang tadi tampak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung untuk menjadi saksi dalam perkara penipuan yang menimpanya pada Kamis, (3/7). Dalam kesaksiannya Hariono mengaku bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa Anada Welyanshah dengan kerugian yang mencapai Rp 3,5 miliar.

Dalan persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Janverson Sinaga, saksi Hariono menjelaskan bahwa dirinya sejak tahun 2010 lalu, tepatnya bulan Oktober, sudah bertemu dengan terdakwa Anada yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang General Manajer PT KS Widya Utama yang bertempat di Jalan Ir Djuanda (Dago).

Dengan tipu dayanya, pemain Persib ini akhirnya mau menyerahkan uang Rp 300 juta untuk biaya administrasi balik-nama perusahaan tersebut atas nama Hariono. Kemudian pada 14 Oktober 2010, di Bank BCA Ahmad Yani, Hariono menyerahkan buku tabungan BCA beserta kartu ATM dan nomor PIN kepada terdakwa. Setiap bulan, gaji Hariono pun mengalir ke rekening tersebut. Hariono sendiri mengaku tiap bulan dirinya digaji sebesar Rp 50 juta oleh Persib dan uang tersebut selalu diambil terdakwa. Hakim pun sempat heran, mengapa Hariono sampai rela memberikan ATM dan no PIN-nya kepada terdakwa.

Pada akhir 2012, di Mess Persib, Hariono menyerahkan lagi kartu ATM Bank BTPN. Di rekening tersebut terdapat saldo sekitar Rp 51 juta. Dan dalam rentang waktu 2010-2014, terdakwa melakukan penarikan uang dan transfer hingga Rp 3,5 miliar tanpa seijin Hariono.

“ATM, buku tabungan untuk gaji saya dan nomor PIN saya dikasihkan ke dia. Hampir empat tahun gaji saya diambil dia,” ujar Haryono dalam kesaksiannya.

Proses balik nama tidak pernah terjadi karena diketahui PT KS Widya Utama tersebut tidak ada alias fiktif. Terdakwa Ananda pun mengaku kepada Hariono menjanjikan akan menjodohkan anak bosnya ke pemain bernomor punggung 24 itu.

Terdakwa sendiri diancam pasal 372 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Saat ditanya jaksa Lia Pratiwi, terdakwa mengakui perbuatannya. Dan dikatakan olehnya bahkan uang yang diambil dari ATM Hariono tersebut dipakai untuk pergi ke karaoke, biaya hidup sehari-hari dan juga biaya menikah.

(simamaung)

Lacak Mahasiswi Pembuat Laporan Palsu, Polisi Akan ke Malaysia

2 July 2014   4 views

kapoldaSetelah memastikan bahwa pemerkosaan dan perampokan yang dialami oleh mahasiswi Universitas Padjadjaran asal Malaysia, JS, merupakan laporan palsu, pihak kepolisian masih kesulitan mendapat keterangan langsung dari yang bersangkutan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Mochamad Iriawan, mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan terhadap JS dan jatuh tempo pada 27 Juni 2014. Namun hingga kini JS tidak datang.

“Kita sudah buat surat panggilan buat dia. Tapi sampai sekarang memang belum ada kabar dan belum datang,” ungkapnya, Rabu (2/7/2014).

Selain diberikan langsung kepada JS, lanjut Iriawan, surat tersebut juga ditembuskan ke berbagai instansi, seperti Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia, NCB Interpol, Mabes Polri, dan kepolisian di Malaysia.

Ia menegaskan, bila JS tidak juga hadir hingga pemanggilan selanjutnya, pihaknya akan mengirimkan tim ke Malaysia untuk melacak keberadaannya.

“Dua atau tiga orang ke sana (Malaysia). Mungkin nanti setelah Operasi Mantap Brata dan Operasi Ketupat,” ucapnya.

Seperti diketahui, JS telah membuat laporan pemerkosaan dan perampokan beberapa waktu lalu. Ia mengaku diculik oleh seseorang di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Subang, lalu dibuang di Kawasan Grafika Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Namun dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, dan hasil visum, tidak ditemukan adanya pemerkosaan atau perampokan yang menimpa JS. Sejak membuat laporan tersebut, JS pulang ke Malaysia dan hingga saat ini belum kembali ke Indonesia.

(Okezone)

Korupsi Hambalang, Eks Petinggi Adhi Karya Dituntut 7 Tahun Penjara

17 June 2014   33 views

220951_teuku-bagus-mohammad-noor_663_382Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Tbk, Teuku Bagus Muhammad Noor, hukuman 7 tahun penjara serta denda sebesar 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menuntut agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Teuku Bagus Muhammad Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 17 Juni 2014.

Jaksa menilai Teuku Bagus telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Selan itu, Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Teuku Bagus dengan membayar uang pengganti sebesar Rp407.558.610.

“Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun penjara,” kata Jaksa Kresno.

Jaksa menilai hal yang memberatkan bagi Teuku Bagus adalah karena perbuatan dia tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, serta melakukan efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.

Perbuatan terdakwa juga dianggap telah mengakibatkan proyek pembangunan P3SON Hambalang menjadi tidak tercapai. Sementara hal yang meringankan adalah Teuku Bagus dianggap berlaku sopan serta mengakui perbuatannya.

“Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang menguntungkan yang dinikmati dirinya dalam perkara tindak pidana korupsi. Serta Terdakwa belum pernah dihukum,” kata Jaksa Kresno.

Pihak kuasa hukum Teuku Bagus mengaku akan mengajukan pledoi yang akan dibacakan pada tanggal 24 Juni 2014. Sementara Teuku Bagus sendiri enggan mengomentari tuntutan jaksa tersebut.(viva.co.id)

Jadi Tersangka Haji, SDA Terancam 20 Tahun Penjara

23 May 2014   71 views

034906_508110_sdaMeski memenuhi sejumlah kendala, KPK akhirnya berhasil meningkatkan penyelidikan kasus penyelenggaraan ke tingkat penyidikan. Menteri Agama Suryadharma Ali pun menjadi korban pertama yang ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan pejabat yang kerap dipanggil SDA sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas, Kamis (22/5). “Kasusnya sudah naik ke penyidikan dengan tersangka SDA dan kawan-kawan,” ujarnya. Pernyataan Busyro itu kemudian diikuti pengumuman yang disampaikan Juru Bicara, Johan Budi.

Dalam jumpa persnya, Johan mengatakan, setelah dilakukan ekspose atau gelar perkara KPK menyimpulkan telah terjadi korupsi dalam penyelenggaraan haji 2012-2013. ’’Karena itu kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan SDA selaku menteri agama sebagai tersangka,” jelas Johan.

Penetapan Surya sebagai tersangka dilakukan setelah KPK mendapatkan dua alat bukti cukup. Johan menjelaskan, selama proses penyelidikan KPK telah melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

Dalam perkara ini, Suryadharma dianggap melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), juncto pasal 55 ayat 5 ke 1 dan pasal 65 KUHPidana. Dengan jeratan itu, SDA bisa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

SDA selaku menteri dianggap menyalahgunakan kewenangannya dan memperkaya diri sendiri serta orang lain. Dari hasil telaah KPK, SDA dan sejumlah orang diduga menyalagunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp 1 triliun. Dana itu berasal dari APBN dan tabungan haji yang disetorkan masyarakat.

“Anggaran yang digunakan sebesar Rp 1 triliun, tapi kerugian negaranya masih kami hitung,” ungkap Johan.

Ada beberapa komponen yang diduga dimainkan dalam perkara ini. Antara lain pemanfaatan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering dan pemberangkatan haji pejabat dengan dana masyarakat dan lainnya.

Informasi yang dihimpun INDOPOS (Grup JPNN.com), SDA dijerat terlebih dulu karena perannya yang begitu sentral. Penetapan Ketua Umum PPP itu sebagai tersangka memang mengejutkan. Sebab biasanya penyidikan KPK menggunakan pola dari bawah ke atas.

KPK seringkali menjerat pejabat pembuat komitmen (PPK) kemudian naik hingga level penguna anggaran (menteri). Hal inilah yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa penetapan ini berbau politis. Apalagi sempat terjadi persoalan di tubuh partai SDA dalam hal dukung mendukung capres.

Johan buru-buru menepis anggapan tersebut. Menurutnya tidak selalu pola yang digunakan KPK menjerat pelaku dari bawah ke atas. “Upaya ini bagian dari penegakan hukum, tidak ada unsur politis. Kalau ada orang luar yang mempersepsikan seperti itu, ya terserah,” katanya.

Menurut Johan, tidak menutup kemungkinan jika ditemukan dua alat bukti yang cukup kasus ini akan menyeret tersangka lain. Apalagi pasal yang diterapkan pada Suryadharma memang memungkinkan, yakni pasal 55 KUHPidana. Pasal itu menunjukan adanya keterlibatan pihak lain.

Dalam sprindik, KPK juga menggunakan kalimat SDA dan kawan-kawan. Sayangnya, siapa saja nama yang masuk dalam kalimat “dan kawan-kawan” itu, KPK masih belum membeberkan. Johan beralasan hingga kemarin masih belum ada penetapan tersangka selain SDA.

Informasi lain, penyidikan kasus ini akan menyasar pada sejumlah orang yang menjadi anak buah Suryadharma di Kementerian Agama. Nama Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu dan Direktur Penyelenggaraan Haji Bidang Luar Negeri Sri Ilham Lubis kabarnya juga masuk dalam daftar “dan kawan-kawan”.

Kasus ini juga kabarnya akan mengarah pada pembahasan anggaran penyelenggaran haji. Persis dengan pembahasan anggaran proyek-proyek yang terjadi korupsi lain, ada sejumlah nama anggota DPR yang disebut kecipratan fulus saat pembahasan anggaran.

Selama ini memang ada anggota DPR yang pernah dimintai keterangan saat kasus ini, yakni Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar. Tidak menutup kemungkinan juga kasus ini akan menyeret pihak yang bertindak selaku rekanan pengadaan, termasuk mereka yang berada di Arab Saudi.

Selain menetapkan sebagai tersangka, KPK kemarin juga langsung melakukan pencegahan terhadap SDA. Penyidik KPK juga bergerak cepat dengan menggeledah sejumlah tempat di Kementerian Agama. Diantaranya kantor Anggito di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Johan mengaku sangat menyayangkan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan haji. Menurut dia harusnya wilayah suci steril dari tangan-tangan yang melakukan korupsi. “Kami tentu sangat prihatin. Tapi kasus ini bukan yang pertama, sebelumnya juga ada korupsi yang terjadi di wilayah suci yakni pengadaan alquran,” ungkapnya.

(JPNN)

Merusak Hutan Jadi Perumahan. RY Sulap Tata ‘Uang’

10 May 2014   89 views

yassinCisarua | Tertangkapnya Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp4,5 miliar, menyingkap kebobrokan penegakan aturan tata ruang di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Suap dari PT Bukit Jonggol Asri (BJA) kepada pimpinan daerah di Bumi Tegar Beriman itu, seolah merupakan konfirmasi dari akar persoalan selama ini, yakni maraknya bangunan liar dan vila bodong tanpa izin di atas tanah negara (garapan) dan di area hutan lindung di kawasan Puncak tak lepas dari prilaku korupsi yang dilakukan pejabat dan pemegang kewenangan.
Melalui miliaran uang suap itu, PT BJA tentunya berharap agar mendapat rekomendasi dan surat perizinan lengkap dari RY selalu Bupati Bogor berikut kepala dinas terkait untuk menyulap hutan menjadi perumahan mewah.
Dari informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, luas kawasan hutan yang dimohon oleh PT BJA mencapai 2.754 hektar. Dan, 200 hektare di antaranya berlokasi di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, dan sebagian di wilayah Kecamatan Megamendung. Sebagian besar di kawasan jalur Puncak II.
Padahal, kawasan Puncak selama ini dikenal sebagai kawasan konservasi tanah dan air bagi wilayah aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane, termasuk konservasi bagi flora dan fauna. Maka, daerah Puncak mendapat perlakuan khusus dalam penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya.
Pemerintah telah memagari khusus kawasan Puncak dengan Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, ditambah Perpres No 114 Tahun 1999 tentang penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Ditambah Peraturan Daerah (Perda) Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010, serta Perda Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Bogor yang kemudian direvisi.
Peneliti Senior pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (IPB), DR. Ernan Rustiadi, M.Agr., kepada Jurnal Bogor, Jumat (9/5), mengatakan, dengan tertangkapnya RY semakin membuat ia yakin bahwa akar persoalan tata ruang yang semrawut sehingga menyebabkan maraknya bangunan dan vila liar di kawasan Puncak adalah korupsi.
“Tapi ibarat piramida, ini baru pucuk piramidanya. Persoalan besar mengenai tata ruang di kawasan Puncak masih harus terus dibenahi. Jadi, dengan tertangkapnya kepala daerah di Bogor dalam kasus suap alih fungsi tata ruang di Puncak ini, bisa menjadi pintu gerbang bagi penataan tata ruang kawasan Puncak ke depan,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Pertanian IPB ini menjelaskan, pembenahan tata ruang Puncak tidak hanya bisa dilakukan secara fisik dengan membongkar vila-vila liar. “Karena akar persoalannya adalah korupsi, maka harus ditertibkan pula para pengawas dan pegawai di lapangan agar tidak korup menerbitkan perizinan. Benahi sistemnya, termasuk aksi jual beli lahan garapan,” tandasnya. Ernan menambahkan, P4W IPB akan menerjunkan tim untuk melakukan penelitian ke beberapa lokasi lahan hutan yang disebut akan dikonversi menjadi perumahan oleh PT BJA.
Di tataran masyarakat Kecamatan Cisarua dan Megamendung, ditetapkannya RY sebagai tersangka penerima suap alih fungsi tata ruang Puncak dinilai bertolak belakang dengan aksi pembongkaran ratusan vila dan gencarnya aksi penanaman pohon. Jika benar terbukti dan inkrah RY sebagai tersangka suap alih fungsi lahan hutan untuk kepentingan komersil, warga menilai sama artinya telah merusak kawasan Puncak sebagai kawasan konservasi.
“Kasus RY ini sangat ironis sekali. Mengingat atas perintahnya Satpol PP melakukan pembongkaran ratusan vila yang berdiri tanpa IMB. Namun kini pihaknya akan merubah tata ruang wilayah Puncak. Ini saja sama merusak Puncak. Kami masyarakat Puncak berharap kepada Pemerintah Pusat jangan mengubah tata ruang Puncak. Karena sejak lama kawasan Bopuncur sudah dipayungi Kepres 114, yang isinya ada batasan-batasan tentang penggunaan lahan di wilayah Puncak,” kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pariwisata Puncak, Yudi Wiguna, Jumat (9/5).

Pemilik Vila Riang
Ditangkapnya RY oleh KPK ditanggapi beragam berbagai kalangan masyarakat. Ada yang prihatin dan ada pula yang gembira.
Mereka yang prihatin lebih kepada masyarakat yang tak paham kasusnya dan para loyalis RY. Sedangkan mereka yang gembira, adalah para pemilik bangunan dan vila yang dibongkar oleh Satpol PP atas perintah RY.
“RY ditangkap KPK itu merupakan imbalan bagi kami yang sudah mengalami kerugian akibat bangunan diluluhlantakkan. Alih fungsi lahan hutan untuk pemukiman sungguh bertolak belakang dengan program kerja RY di wilayah Puncak dengan membongkar vila yang tidak memiliki IMB,” ujar David, pemilik vila seharga Rp5 miliar yang telah rata dengan tanah.
David mengemukakan, pergerakan RY kerap menuai kontroversi. “Pembongkaran ratusan vila beberapa bulan lalu, ada di antaranya milik staf KPK di Megamendung. Bisa jadi ini menimbulkan balas dendam dan permusuhan. Buktinya pada saat itu masyarakat Megamendung melakukan perlawanan. Masyarakat di sana melawan karena dampaknya mereka sekarang banyak yang jadi penggangguran,” imbuh David.

(Jurnal Bogor)

Next Page »