web analytics

Bandar Judi Penyuap Perwira Polda Jabar Ditahan

9 October 2014   1 views

polisiBareskrim Mabes Polri menunaikan janjinya mengembangkan kasus dugaan suap bandar judi online terhadap oknum perwira Polda Jawa Barat. Kali ini, tersangka yang diduga sebagai pemberi suap terhadap AKP DS, dijebloskan ke sel.

Kepala Subdit II Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Djoko Poerwanto menjelaskan, pemberi suap itu berinial AI. “Sudah ditahan pada Rabu 1 Oktober 2014,” kata Djoko dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (8/10).

Djoko menjelaskan,  AI diduga memberi suap kepada AKP DS, sebagai imbalan agar perwira itu membuka blokir 429 nomor rekening. Nomor rekening ini sebelumnya diblokir penyidik Polda Jabar, terkait pengusutan kasus judi online.

Menurut dia penyerahan uang ratusan juta itu dilakukan secara bertahap. Kata Djoko, pada 24 Juni 2014 terjadi penyerahan sebanyak Rp 240 juta. Kemudian, 14 Juli 2014 Rp 70 juta. “Serta  23 Juli 2014 sebanyak Rp 60 juta,” katanya.

Kini, sudah tiga tersangka yang ditahan terkait kasus tersebut. Yakni AKP DS, AKBP MB serta AI. DS dan MB diduga menerima suap dari bandar judi online hingga total Rp 5 miliar. Bareskrim masih terus mengusut kasus ini.

(jpnn)

Setelah Bupati Sumedang, Kejati Jabar Akan Periksa Anggota DPRD

9 October 2014   3 views

gedungKejaksaan Tinggi Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Cimahi tahun 2011 yang merugikan negara sekitar Rp 1,7 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar Suparman usai pemeriksaan terhadap Bupati Sumedang Ade Irawan di kantor Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/10/2014).

Dalam hal ini, Ade diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Cimahi tahun 2011 itu. Ade menjalani pemeriksaan selama 9 jam dengan 50 pokok pertanyaan.

“Kemungkinan ada untuk memeriksa anggota DPRD lainnya karena mungkin yang menerima tidak hanya Pak Ade sendiri saja dan Pak Ade juga memberikan keterangan seperti itu,” kata Suparman.

Ia mengatakan, meski demikian sampai saat ini Kejati Jabar belum menjadwalkan pemanggilan untuk pemeriksaan para anggota DPRD Cimahi. “Belum, belum dijadwalkan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan terhadap keterlibatan Ade, dilakukan sejak tanggal 11 Agustus 2014. Kasus ini disidik sejak pertengahan tahun 2013. Kejati menemukan adanya laporan hasil audit BPK tahun 2012 dengan penemuan kelebihan anggaran total pengeluaran perjalanan dinas DPRD tahun 2011 sekitar Rp 1,7 miliar.

Penanganan kasus oleh Kejati Jabar untuk kasus tersebut merupakan bagian daripada pengembangan kasus yang sudah dilakukan penyidikannya oleh kejaksaan Negeri Cimahi. Sebelum politisi Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka, Kejati sudah menetapkan 9 tersangka lainnya.

(kompas)

Polres Purwakarta Bertekad Gulung Rampok Bersenjata Api

9 October 2014   2 views

pistolPolres Purwakarta bertekad menggulung komplotan garong bersenjata api yang sepekan ini meresahkan masyarakat Purwakarta, Jawa Barat.

“Saya telah mengumpulkan satuan reskrim dan intel untuk menanggulangi persoalan pelaku 3 C (curat,curas dan curanmor) secara serius. Saya menginginkan komplotan bersenjata api terbongkar dan cepat tertangkap,” ujar Kapolres Purwakarta AKBP Slamet Hariyadi dihubungi Pos Kota.

Kapolres menampik anggapan kasus kriminalitas 3 C ini meningkat dalam kurun satu bulan. Menurut dia, secara kuantitas jumlah kasus ini masih sama seperti bulan sebelumnya. “Tak ada peningkatan tindak kriminalitas 3 C. Jumlahnya masih dibawah 10 kasus/bulan,” tepis Kapolres.

Hanya saja, diakui Kapolres Slamet, modus operandi yang dilakukan komplotan 3 C yang diubah. Seperti sasarannya tidak lagi motor yang diparkir di pinggiran jalan, perkantoran, pusat pembelanjaan dan halaman rumah.

Akan tetapi, diubah dengan menyatroni langsung ke rumah korban berbekal dugaan kepemilikan senpi untuk menakuti-nakuti korbannya. ” Jam operasional mereka lewat pukul 03.00 atau menjelang shubuh,” imbuh dia.

Menilik dari serangkain kasus curas baik di Sukatani dan Wanayasa, Kapolres yakin bahwa ada kesamaan dalam tindak kriminalitas komplotan tersebut. “Sasarannya merampas barang. Ini murni pencurian,” jelasnya.

Indikasi ini diketahui setelah dalam dua kasus garong bersenpi ternyata tidak melukai pemilik rumah. “Jadi senpi itu dipakai bukan untuk melukai, tetapi untuk menakut-nakuti suyapa aksi pencurian itu lancar,” ungkap kapolres.

Tak hanya itu, Kapolres menegaskan, pihaknya juga akan mengawasi mantan napi kasus 3 C yang kini telah menghirup udara bebas. Pasalnya, dicurigai komplotan ini dilakukan oleh residivis yang semula modusnya konvensional sekarang berubah menggunakan senpi. “Mereka akan terus diawasi,” seru Kapolres.

Termasuk menyelidiki dugaan senpi yang mereka gunakan, lanjut Kapolres, apakah benar benar senpi atau sejenis air soft gun atau rakitan. “Masih didalami menyoal senpi ini,” tambahnya.

Tak hanya upaya preventif, sebut Kapolres,pihaknya meminta jajaran ditingkat Polsek kembali mengintensifkan patroli pada jam jam rawan tindak kriminalitas. “Patroli dilakukan rayonisasi polsek. Seperti Polsek Kiarapedes, Wanayasa, Pasawahan bersamaan menggelar patroli dan operasi simpatik pada kendaraan R2 dengan sasaran pelaku 3C,”ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, komplotan garong bersenpi menyatroni rumah warga di Kp Sukadami, Kec Wanayasa, dinihari kemarin. Kesal motor urung dicuri, pelaku menembaki rumah pemilik motor membabi buta. Kondisi ini meresahkan masyarakat Purwakarta.

(poskota)

Hakim Bansos Terancam 20 Tahun Penjara

8 October 2014   2 views

hakimHakim terdakwa kasus suap bantuan sosial (bansos) Kota Bandung tahun 2009-2010, Ramlan Comel mulai disidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E. Martadinata, Selasa (7/10). Selain Comel, ikut disidang juga Pasti Serefina Sinaga.

Comel merupakan mantan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Bandung, dan Pasti adalah mantan hakim di Pengadilan Tinggi Jabar. Sidang dipimpin oleh majelis hakim Barita Lumban Gaol, Basari Budi, dan Djoko Indiarto.

Sidang berlangsung di ruang sidang I Pengadilan Tipikor. Ruang sidang dipadati oleh pengunjung, yang sebagian besar keluarga terdakwa. Sementara di luar area pengadilan, sejumlah orang dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) melakukan aksi unjuk rasa menuntut hakim memberikan hukuman setinggi-tingginya kepada kedua terdakwa.

Sidang tersebut dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu sidang untuk terdakwa Ramlan Comel. Pembacaan dakwaan dilakukan secara bergiliran oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Dzakiyul Fikri.

Dalam surat dakwaan, Dzakiyul menyatakan, terdakwa Ramlan Comel diancam pidana dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. “Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” tuturnya.

Setelah jaksa selesai membacakan dakwaannya, hakim menanyakan apakah terdakwa paham terhadap dakwaan. “Paham Yang Mulia,” jawab Ramlan.

Ketua Majelis Hakim, Barita Lumban Gaol kemudian menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Ramlan kemudian berkonsultasi dengan pengacaranya. “Kami tidak akan mengajukan eksepsi,” ujar pengacara Ramlan.

Dalam persidangan tersebut, Ramlan melalui penasihat hukumnya juga meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan usulannya terkait pelaksanaan sidang. Ia meminta agar sidang bisa digelar seminggu dua kali agar proses persidangan cepat rampung.

“Kami berharap hakim dapat mempertimbangkan sidang dilakukan satu minggu dua kali. Masalahnya kami ada di Riau. Tapi di sisi lain juga bisa memproses percepatan persidangan,” ujar penasihat hukum Ramlan.

Atas permintaan penasihat hukum, majelis hakim menanyakan kesiapan JPU. “Kami belum siap minggu depan (sidang digelar seminggu dua kali). Tapi untuk ke depannya kami bisa,” ujar salah seorang JPU KPK.

Ketua Majelis Hakim, Barita Lumban Gaol kemudian menutup sidang dan atas kesepakatan kedua pihak, sidang akan dilanjutkan pada 14 Oktober mendatang. Agenda sidang mendatang yaitu mendengar keterangan saksi dari jaksa KPK.

Dipecat

Ramlan Comel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 4 Maret 2014. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia mengundurkan diri sebagai hakim ad hoc di PN Bandung dan melayangkan surat kepada Mahkamah Agung (MA).

Isi surat pengunduran diri antara lain menyatakan bantahan Ramlan soal keterlibatannya dalam kasus suap hakim yang menangani perkara bansos Kota Bandung. Salah satu poin, Ramlan menyebut dirinya berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung No. 087/Pidsus/TPK/2013/ Pn.Bdg atas nama Setyabudi Tedjocahyono, terbukti tidak terkait kasus korupsi/suap.

Ia juga menyebut soal pembagian uang oleh Setyabudi Tedjocahyono tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran. Sehingga dianggap tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (PPH). Akan tetapi di satu poin lain, Ramlan mengakui, atas ketidaktahuannya, pernah ke tempat karaoke atas ajakan pimpinan Setyabudi Tedjocahyono.

Beberapa hari kemudian, Ramlan pun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim. Selain itu, jabatannya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi di PN Bandung pun ikut dicopot. Ia dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin berat karena menerima sejumlah uang dan fasilitas dari Toto Hutagalung, orang yang terkait dengan kasus bansos Pemkot Bandung yang sedang disidangkan.

Putusan pemecatan Ramlan itu dibacakan oleh Ketua Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Artidjo Alkostar.

Keberatan

Sementara itu, setelah sidang terhadap Ramlan Comel selesai, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung melanjutkan sidang dengan terdakwa Pasti Serefina Sinaga. Mantan hakim di Pengadilan Tinggi Jabar itu juga terseret kasus suap majelis hakim bansos Kota Bandung tahun anggaran 2009-2010.

Dakwaan terhadap Pasti disampaikan oleh JPU dari KPK. Sama halnya dengan Ramlan Comel, Pasti juga didakwa dengan pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Atas dakwaan jaksa, Ketua Majelis Hakim, Barita Lumban Gaol kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi (keberatan) atau tidak. Terdakwa kemudian berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dan memilih untuk mengajukan eksepsi.

Penasihat hukum Pasti Sinaga secara bergantian membacakan nota keberatannya atas dakwaan yang disampaikan jaksa. Penasihat hukum meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela. Yaitu menerima dan mengabulkan nota keberatan, menilai dakwaan JPU rancu, tidak cermat dan kabur, batal demi hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Penasihat hukum juga meminta majelis hakim memerintahkan JPU KPK untuk membebaskan terdakwa dari tahanan Lapas Wanita Sukamiskin setelah putusan diucapkan. Selain itu, juga meminta agar majelis memulihkan harkat martabat dan nama baik Pasti Sinaga dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Atas nota keberatan itu, majelis hakim mempersilakan kepada JPU untuk menanggapinya. JPU menyatakan kesiapannya memberikan tanggapan pada sidang yang akan digelar 14 Oktober mendatang.

Nama Ramlan Comel dan Pasti Sinaga disebut-sebut dalam sidang perkara suap majelis hakim bansos Kota Bandung. Perkara itu juga menyeret nama Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi Tedjocahyono yang kini sudah menjadi terpidana. Kasus itu juga menyeret nama mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi. Setelah beberapa kali pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan Ramlan dan Pasti sebagai tersangka.

(galamedia)

Kamar Pemain Dibobol Maling, Mess Persib Akan Dijaga Petugas Keamanan

8 October 2014   1 views

persibSelain menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang, Manajer Persib, Umuh Muchtar berencana memperketat keamanan dengan menempatkan beberapa penjaga keamanan di Mes Persib.

Hal itu dilakukan setelah terjadinya pencurian di kamar pemain M. Agung Pribadi dan Sigit Hermawan beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, jika perlu pengamanan dilakukan selama 24 jam.

“Kita akan pikirkan seperti apa bagusnya. Mungkin dengan memperketat dan menempatkan petugas keamanan bisa menjadi salah satu solusinya. Saya juga berharap nanti kepolisian dapat menangkap pelakunya,” kata Umuh, Selasa (07/10).

Umuh menjelaskan, sistem keamanan yang akan diterapkannya adalah dengan menyiagakan dua petugas. Satu untuk ikut dengan tim sedangkan satu lagi berjaga di Mes. Hal itu dilakukan secara bergantian. Tidak hanya itu, tamu yang datang pun tidak bisa langsung naik ke lantai dua atau ke kamar pemain .

“Jadi kalau ada pertandingan atau agenda keluar, tetap ada yang berjaga di Mes. Jadi, jangan semua orang ikut meninggalkan Mes. Tapi yang jelas kejadian ini harus jadi pelajaran dan semua harus lebih waspada,” ucapnya seperti dikutip dari situs resmi Persib.

Seperti diketahui, kerugian yang ditaksir kedua pemain sekitar Rp 20 juta setelah kamar mereka dibobol maling. Uang sebesar Rp10 juta, beberapa pasang sepatu bola, kets, Tv LCD 21′ dan celana milik Agung raib digondol maling. Sedangkan Sigit kehilangan empat pasang sepatu bola, paspor, berkas kontrak pemain dan celana jeans.

(tribunnews)

Setelah 10 Hari Kabur, 4 Tahanan Polsek Pondok Gede Dibekuk

23 September 2014   4 views

sel4 Dari 6 tahanan kabur dari Mapolsek Pondok Gede pada Jumat 12 September lalu, dibekuk tim Reskrim Polsek Pondok Gede di 3 tempat berbeda. Sedangkan 2 tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

“4 Dari 6 tahanan Polsek Pondok gede yang kabur kini sudah ditangkap, sedangkan 2 tahanan yang belum tertangkap kini masih diburu petugas,” kata Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo kepada Liputan6.com di Mapolresta Bekasi Kota, Senin (22/9/2014).

4 Tahanan tersebut yaitu Edi Saputra alias Aceh dan Andi Ali alias Ketel ditangkap di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, saat sedang duduk di warung pada Sabtu 20 September. Arif Setiawan ditangkap di warnet di daerah Pondok Melati, Pondok gede, Bekasi. Sedangkan Fitri alias Petruk ditangkap di Pademangan, Jakarta Utara pada Senin 22 September.

“Keduanya ditangkap di wilayah Kabupaten Purwakarta. Mereka ditangkap tim yang dipimpin Kanit Reksrim Pondok Gede, Iptu Untung Riswaji saat berada di warung,” sambung Siswo.

Hari ini juga, sambung Siswo, tim pemburu tahanan kabur itu juga baru saja menangkap tersangka Arif Setiawan di Warnet Chandra Baru, Pondok Melati, Kota Bekasi. “Tersangka Arif Setiawan ini baru saja ditangkap sekitar pukul 12.30. Satu tersangka lagi, yaitu Fitri alias Petruk di Pademangan Timur, Jakarta Utara ditangkap pagi sekitar pukul 09.00,” terang dia.

Menurut Siswo, 2 tahanan yang masih diburu jajarannya adalah Pandiaman Situmorang dan Alindra alias Hendra. Keduanya merupakan tahanan kasus narkoba. Alindra sempat kabur bertiga bersama Edi Saputra dan Andi Ali.

Setelah Kabur dari Mapolsek Pondok Gede, sambung Siswo, mereka bertiga langsung ke rumah salah satu rekan mereka di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Karena rekannya tidak bersedia ditumpangi, mereka bertiga langsung ke Solo, Jawa Tengah.

Dari Solo, kata Siswo, mereka melanjutkan pelarian ke Purbalingga, Jawa Tengah dan terus ke Purwakarta dengan menumpangi bus. Di wilayah Purwakarta, Hendra memisahkan diri. Sementara Edi Saputra bersama Andi Ali bertandang ke rumah rekannya.

“Tersangka Edi Saputra dan Andi Ali alias Ketel ini ditangkap di warung, di dekat rumah rekannya,” kata Siswo.

Siswo mengimbau kepada keluarga Pandiaman Situmorang dan Alindra alias Hendra, yang kini masih buron, agar segera menyerahkan diri ke kepolisian terdekat.”Hal ini dilakukan untuk tidak menyulitkan proses penyelidikan,” pungkas Siswo.

(liputan 6)

6 Tahanan Kabur Belum Tertangkap, Kapolda Datangi Polsek Pondok Gede

19 September 2014   5 views

polsekKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dwi Priyatno, mendatangi Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi, Kamis (18/9/2014) siang. Kedatangan Irjen Pol Dwi Priyatno untuk mengecek kondisi bangunan, pasca kaburnya enam orang tahanan dari sel di Polsek Pondok Gede, Jumat (12/9) lalu.

Kasi Humas Polsek Pondok Gede, Kusnandar membenarkan kedatangan Kapolda sekitar pukul 11.30 WIB. Kapolda juga sempat menanyakan tahun berapa Polsek Pondok Gede dibangun.

Sementara itu Kasubag Humas Polresta Bekasi, AKP Siswo mengakui bahwa setelah kasus kaburnya enam tahanan dari Polsekta Pondok Gede, ruang tahanan kemudian direhab dengan mencontoh kondisi ruang tahanan di Polda Metro Jaya.

“Fokus rehabnya di kamar mandi, lubang teralis yang semula agak besar, sekarang diperkecil sehingga kalau pun digergaji teralisnya, tahanan nggak bakalan bisa lolos,” ujarnya.

Untu diketahui, kaburnya 6 orang tahanan pada Jumat (12/9/2014) pekan lalu, sampai dengan hari ini, Jumat 19/9/2014, aparat Polsek Pondok Gede dan Polresta Bekasi, belum berhasil menangkap satu pun dari enam tahanan yang kabur.

(radar bekasi)

Korupsi Dana Bos Rp700 Juta, Kepsek Diperiksa Inspektorat

17 September 2014   4 views

DEMO-WALIMURID-1KEPALA SEKOLAH Dasar Negeri Mustikajaya 1 Agus Supriyatna, diperiksa Inspektorat Kota Bekasi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp 700 juta lebih.

“Pemeriksaan dimulai pekan lalu, namun karena auditornya sedang ada Bintek (bimbingan teknis-red), pekan depan kami targetkan selesai pemeriksaannya,” ujar Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu Syamsudin pada Gobekasi, Rabu (17/9).

Dijelaskan Cucu, laporan awal tentang kasus dugaan penyelewengan dana BOS itu berasal dari UPTD Pendidikan setempat dan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Atas laporan tersebut Agus Supriyatna akhirnyadiperiksa Inspektorat.

“Laporan awalnya hanya Rp73 juta, setelah auditor turun, ternyata yang bersangkutan masih belum bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dananya senilai Rp 700 juta lebih,” bebernya.

Lebih jauh kata Cucu, pihaknya mencurigai adanya joki Surat pertanggunjawaban (SPJ) dalam kasus pertanggungjawaban dana BOS Agus Supriyatna tersebut.

“Indikasinya, SPJ itu dibuat orang lain, jadi istilahnya semacam joki SPJ. Inspektorat sendiri, masih belum memastikan dana BOS mana yang telah dicairkan. Namun Cucu menyebutkan bahwa dana BOS yang dicairkan Agus Supriyanto adalah untuk tahun 2013 dan sebagian tahun 2014,” tandasnya.

(gobekasi)

Mantan Wabup Bogor Terancam 12 Tahun Penjara

17 September 2014   1 views

borgolMantan Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturahman (Karfat) terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ia didakwa telah memerintahkan seseorang untuk menyebarkan video porno dengan pemeran mirip mantan ketua Partai Politik (Parpol) di Jabar, RHT.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurhidayat, usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (17/9/14). Dalam sidang perdana itu, Karfat dihadirkan sebagai terdakwa.

Sidang yang digelar di Ruang V itu digelar secara tertutup. Pasalnya perkara yang disidangkan berbau pornografi. Sidang dipimpin oleh Pranoto dengan agenda pembacaan dakwaan JPU. “Ya, sidangnya tertutup. Jadi wartawan tidak boleh meliput di dalam,” ujar Nurhidayat.

Saat ditanya soal kronologis kejadian, Nurhidayat juga enggan memberikan penjelasan rinci seperti yang tertulis dalam dakwaan.

“Yang jelas, Karfat disidang hari ini (kemarin,red) dengan agenda dakwaan. Dia dijerat dengan dakwaan primer pasal 29 ayat 1 Undang Undang Pornografi dan dakwaan subsider pasal 29 ayat 2 Undang Undang Pornografi,” tuturnya.

Untuk ancaman dalam pasal itu, serendah-rendahnya kurungan 6 bulan penjara dan setinggi-tingginya 12 tahun penjara. Pasal itu juga memuat denda, dengan ancaman denda yang dikenakan minimal Rp 250 juta dan maksimal Rp 6 miliar.

Seperti diketahui, Karfat tersangkut penyebaran video porno. Pada Selasa (2/9/14) lalu Karfat ditahan di rumah tahanan Kebon Waru, Jln. Jakarta, oleh JPU Kejaksaan Tinggi (Kejatil) Jabar, setelah menerima pelimpahan dari Polda Jabar.

Saat itu, Nurhidayat mengatakan penahanan dilakukan karena dalam perkara yang sama yakni penyebaran video porno mirip mantan pimpinan DPRD Jabar, RHT, dengan terdakwa Indra sudah divonis bersalah. Perkara Karfat ini merupakan splitsing dari kasus tersebut yang sudah terbukti dan ditahan.

Pada saat itu, Nurhidayat juga menuturkan, berdasarkan berkas perkara dan termuat dalam dakwaan, petunjuk dan alat bukti, tersangka merupakan orang yang membiayai, menyuruh dan melakukan untuk menyebarkan video porno tersebut.

(galamedia)

Maraknya Pemerasan yang Mengaku Wartawan dan Jaksa Membuat Kades Gerah

17 September 2014   2 views

Duit_DihitungKepala desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya mengaku gerah dengan maraknya pemerasan oleh orang yang mengaku Jaksa dari Kejaksaan Negeri Singaparna, dan orang yang mengaku sebagai wartawan. Bahkan, korban pemerasan dengan cara seperti ini diklaim telah ratusan orang dan sering terjadi.

Salah seorang kepala desa yang mengaku menjadi korban pemerasan mengatakan, biasanya orang yang mengaku jaksa dan wartawan ini datang ke kantor-kantor kepala desa. Para pelaku membawa surat panggilan atas kasus tertentu. Namun, setelah pengantar surat dari kejaksaan keluar ruangan, orang yang mengaku wartawan tersebut meminta sejumlah uang dengan dalih untuk menutup supaya kasusnya tidak diberitakan.

“Bukan hanya saya saja yang diperas seperti ini. Bahkan si orang yang ngaku wartawan dan jaksa itu suka minta langsung uang supaya pemanggilan oleh jaksa tidak jadi. Ini bukan pertama kali terjadi, saya punya bukti ada ratusan orang kepala desa yang sudah membuat pernyataan sudah diperas oleh oknum jaksa yang bekerjasama dengan wartawan seperti ini,” terang kepala desa yang bertugas di wilayah desa Kecamatan Jatiwaras, tapi namanya enggan disebutkan kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2014).

Dengan maraknya kejadian seperti ini, kata kepala desa itu, pihaknya meminta perhatian dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi untuk segera menyelidiki oknum pegawainya yang biasa bermain seperti ini di lapangan. Apalagi untuk oknum kejaksaan ini identitasnya sudah diketahui dan sering melakukan pemerasan secara berulang-ulang.
“Kalau saya nama si jaksanya sudah tahu, tapi oknum wartawannya bukan dari media yang terkenal. Saya belum bisa berikan namanya siapa ke bapak sekarang. Saya minta Kejagung, Kejati atau pihak pusat segera turun tangan,” kata dia.

Pemerasan dengan dalih penyelesaian sebuah kasus terhadap pegawai pemerintah seperti ini pun diketahui sering terjadi di tataran para pejabat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Intinya sama, meminta sejumlah uang dari seseorang pejabat yang terkena sebuah kasus tertentu oleh oknum kejaksaan untuk pengamanan. Bahkan, uang pengamanan pun sering mengatasnamakan untuk para pekerja media di Kabupaten Tasikmalaya.

Kejadian seperti ini baru terungkap karena sebelumnya para korban pemerasan enggan membuka suara akibat takut melawan aparat hukum.

“Di kawasan Cigalontang pernah terjadi para kepala desa memberikan sejumlah uang kepada wartawan yang mengaku dari Koran Kompass Indonesia dengan dua SS di belakangnya. Dia mengaku kepada saya sebagai wartawan dari Kompas, begitu mereka setiap mengaku kepada korban saat meminta sejumlah uang untuk menutup pemberitaan sebuah kasus,” kata seorang kepala desa di wilayah Cigalontang, yang juga enggan menyebutkan nama.

Dikonfirmasi terkait temuan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna Tri Karyono sempat mengatakan, ada laporan seorang pegawai honorer di wilayahnya yang menjadi kurir mengantarkan surat panggilan kepada kepala desa untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungutan liar (pungli) oleh pihak desa dalam garapan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau penerbitan sertifikat tanah gratis.

“Sempat ada kepala desa datang ke sini mempertanyakan adanya oknum. Saya tegaskan di internal kami tidak ada oknum yang seperti itu. Bahkan sering kami mendapatkan laporan ada yang mengatasnamakan kejari meminta uang kepada kepala desa. Itu tidak betul,” ungkap Tri.

(tribunnews)

Next Page »