web analytics

Bayi Korban Penculikan Dikembalikan ke Orang Tuanya

29 March 2014   11 views

245684_penculikan-bayi_663_382Tim gabungan Polrestabes Bandung dan Kepolisian Daerah Jawa Barat akhirnya menemukan bayi yang diculik dari RS Hasan Sadikin, Bandung. Setelah ditemukan pada Jumat, 28 Maret 2014 malam, bayi langsung dikembalikan ke orang tuanya.

Penyerahan bayi itu dilakukan langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Mochamad Iriawan kepada pasangan Lasmaria Boni Manulang dan Toni Manurung. Keduanya langsung histeris saat bertemu kembali dengan buah hati yang telah tiga hari hilang.

Lasmaria yang awalnya masih tampak murung saat dibawa ke Polsek Sukajadi, tak kuasa menahan tangis. Ia langsung mengangkat dan menggendong bayi perempuan yang rencananya akan diberi nama Valencia itu. Ia mengaku sangat senang bisa bersua lagi dengan bayinya.

Sedang Toni, ayah bayi, menuturkan dirinya belum bisa memaafkan pelaku. “Saya serahkan kepada pihak yang berwajib untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin. Saya belum bisa memaafkan pelaku ini,” ia mengatakan.

Seperti diketahui, tim gabungan kepolisian menemukan bayi korban penculikan di sebuah kamar kos di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Pelaku pun ada di sana. Namun saat akan ditangkap, dokter gadungan itu mencoba bunuh diri dengan lompat dari atas fly over Pasopati.

Sebelumnya, ia menculik bayi dengan mengajak berbincang orang tuanya di RS Hasan Sadikin, Selasa malam lalu. Pelaku yang mengenakan baju dokter meminta Lasmaria membersihkan diri ke kamar mandi karena ada bercak darah di pakaiannya. Saat kembali dari kamar mandi bersama sang suami, ia sudah tak menemukan bayinya di kamar. (viva.co.id)

SBY Kirim Lagi Surat ke Raja Saudi untuk Satinah, Tim Pelobi Temui Keluarga Korban

26 March 2014   25 views

save-satinahPresiden SBY kembali berkirim surat ke Raja Saudi guna membebaskan Satinah dari hukuman mati. Selain itu juga, tim pelobi dari pemerintah akan menemui keluarga korban pembunuhan yang dilakukan Satinah.

“Bapak presiden akan mengirim surat yang ke sekian kalinya ke Raja Saudi, untuk memohon, meminta raja untuk ikut bersama-sama dengan tim ini nanti melobi berkoordinasi dengan keluarga korban agar sedianya 3 April eksekusi pembayaran diyat itu bisa diperpanjang,” jelas Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Djoko menjelaskan, sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk Satinah. Sampai dengan batas akhir pembayaran diyat yang diminta keluarga masih terus diupayakan.

“Dalam 1, 2 hari ke depan juga akan kirim tim, yang sebenarnya sudah selesai kerjanya akhir tahun lalu tapi masih terus kita gunakan, yang dipimpin oleh Maftuh Basyuni, ke Saudi Arabia,” jelasnya.

Tim pelobi itu juga akan kembali mendekati pihak keluarga, mendekati para tokoh-tokoh masyarakat di Saudi, juga aparat pemerintah Saudi, untuk melobi dan melakukan upaya-upaya koordinasi.

“Agar eksekusi pembayaran diyat paling tidak bisa ditunda,” tambahnya.

Sebenarnya, titik cerah sudah didapatkan yakni sudah ada skema yang disepakati oleh kedua belah pihak, tim dari Indonesia dan keluarga korban.

“Skema ini yang akan kita matangkan ke depan, saya tidak ingin bicara seperti apa karena masih sedang dirundingkan. Akan tetapi skema itu yang ditawarkan oleh keluarga sudah disepakati oleh pemerintah, kita laporkan ke Bapak Presiden. Skema itu lah yang sedang kita tawarkan. Mudah-mudahan itu bisa menunda pelaksanaan eksekusi pembayaran diyat sehingga selamatkan satinah dari hukuman mati,” urainya.(detik.com)

KPK kembali sita 7 truk molen terkait Wawan

20 March 2014   18 views

vtz7t4pUD6Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu aset milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada Rabu 18 Maret 2014 malam, KPK menyita tujuh truk pengaduk semen (truk molen) dari perusahaan milik Wawan yakni PT Venontama Perkasa di Ciputat, Tangerang Selatan, anak perusahaan PT Bali Pasific Pragama.

Truk molen itu sudah terparkir disamping gedung KPK dan sampai  sekitar pukul 23.00 WIB. Truk-truk itu bernomor polisi masing-masing B 9240 SIN, B 9239 SIN, B 9164 SIN, B 9166 SIN, B 9163 SIN, B 9188 SIN, dan B 9237 SIN.

Hingga saat ini, Penyidik KPK sudah menyita delapan dari perusahaan Wawan, PT Jaya Beton Pragama, di kawasan Ciputat. Truk-truk itu berwarna putih dengan cap ‘PT Jaya Beton Pragama’ di tubuh mesin pengaduk semen. Mobil itu sudah tiba di KPK sudah sejak semalam.

Sebelumnya, KPK menyita puluhan mobil dan 1 motor Harly Davidson terkait TPPU adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Diantara mobil itu ada lima mobil yang tergolong mewah.

(sindonews.com)

Dikabarkan Punya Hotel di Bali, Ini Jawaban Anas

15 March 2014   20 views

237503_anas-urbaningrum_663_382Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sejumlah aset milik Anas pun telah disita oleh penyidik KPK.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dikabarkan mempunyai aset berupa hotel di kawasan Seminyak, Bali. Namun, saat dikonfirmasi, Anas mengelak untuk menjawabnya.
“Hotel apa, di Bali ada banyak hotel, ada hotel bintang 5, bintang 4, hotel melati juga ada,” ujar Anas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jumat 14 Maret 2014.
Saat didesak terus mengenai kepemilikan hotel di Pulau Dewata itu, Anas masih enggan untuk menjawabnya. “Doakan saja 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, sampeyan doakan saja mudah-mudahan,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pada Rabu 5 Maret 2014. Anas disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Terkait penetapan itu, KPK telah menyita sejumlah aset mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu yang diduga terkait pencucian uang. Antara lain, 2 bidang tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogjakarta dengan luas 7.670 M2 dan 200 M2 atas nama Attabik Ali, Tanah dan bangunan di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur serta tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Az, anak Attabik Ali. (viva.co.id)

KPK Cecar Anak Buah Gubernur Atut Selama 11 Jam

22 February 2014   147 views

233975_ratu-atut-chosiyah-ditahan-di-rutan-pondok-bambu_663_382Asda (Asisten Daerah) II Provinsi Banten, M. Husni Hasan, menjalani pemeriksaan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hampir 11 jam, Jumat 21 Februari 2014. Husni diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan alkes Banten.

“Iya tadi saya dimintai keterangan mulai dari jam 10 pagi. Dimintai keterangan terkait dengan kasus Ibu Ratu Atut Chosiyah,” ujar Husni usai menjalani pemeriksaan.

Menurutnya, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan kepada dirinya. Namun dia enggan mengungkapkan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik.

“Sudah disampaikan pada penyidik. Ada 30an pertanyaan, saya jawab semua,” tuturnya.

Dalam kasus korupsi pengadaan alkes Banten, KPK sendiri telah menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka proyek alkes Provinsi Banten, Selasa 7 Januari 2014.

Informasi yang dikumpulkan VIVAnews, Ratu Atut diduga menerima fee dari adiknya, Tubagus Chaeri Wardana karena Ratu ikut mengatur PT Bali Pasific Pragama milik Wawan sebagai pemenangan tender.

Atut diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013. Atut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain Ratu Atut, KPK juga menetapkan adiknya yakni Tubagus Chaery Wardana alias sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Wawan juga dijerat pasal yang sama dengan Ratu Atut oleh penyidik KPK. (viva.co.id)

KPK Sita Lagi Mobil Anggota DPRD Banten

12 February 2014   53 views

240015_kpk-kembali-sita-mobil-milik-wawan_663_382Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita sebuah mobil yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Kali ini penyidik KPK menyita Honda CR-V hitam B 287 SON dari anggota DPRD Banten, Sonny Indra Djaya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pengembalian mobil tersebut dari Sonny ke Wawan dilakukan melalui pengacara Wawan, Tubagus Sukatma. Setelah diserahkan kepada KPK, penyidik kemudian melakukan penyitaan. “STNK masih atas nama TCW (Tubagus Chaery Wardana),” kata Johan.

Menurut Johan, KPK hingga kini masih menelusuri konteks pemberian mobil ke anggota DPRD Banten oleh adik Ratu Atut tersebut, apakah memang memberi atau sekedar meminjami. “Harus dilihat dulu konteks pemberiannya apa, apakah ini gratifikasi atau bukan. Baru nanti disimpulkan. Sekarang masih tahap pemeriksaan,” ujar Johan.

Dalam mengusut dugaan pemberian sejumlah mobil dari Wawan kepada beberapa anggota DPRD Banten, KPK memeriksa sejumlah saksi, antara lain atas nama Jaeng Rana, Agus Puji Raharjo dan Aeng Haerudin. Usai diperiksa penyidik magrib tadi, Aeng menolak berkomentar.

KPK juga sudah memeriksa 4 anggota DPRD Banten. Mereka adalah Eddy Yus Amirsyah, Media Warman, dan Sonny Indra Djaya dari Demokrat, serta Thoni Fathoni Mukson dari PKB.

Media Warman sudah mengembalikan satu mobil Honda CR-V hitam, B 710 MED. Mobil tersebut kemudian langsung disita KPK. KPK juga menyita Toyota Vellfire hitam B 818 TTA dan Mercedes-Benz hitam B 818 WWN. Kedua mobil itu disita dari rumah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Golkar Pandeglang, Gunawan.

Mobil-mobil tersebut diduga masih terkait dugaan pemberian mobil dari Wawan kepada anggota DPRD. Namun kabar mengenai pemberian mobil itu telah dibantah Wawan. Menurut dia, mobil tersebut hanya dipinjamkan, bukan diberikan. (viva.co.id)

KPK Resmi Tetapkan Atut sebagai Tersangka

17 December 2013   83 views

245067_620Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka. Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar (kini mantan Ketua MK) dalam pemilihan Bupati Lebak, Banten.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyidik telah menggeledah rumah Atut di Jalan Bhayangkara Nomor 51, Cipocok, Serang. KPK, kata Samad, telah menemukan bukti yang mengaitkan Atut dalam kasus dugaan suap. “Yang bersangkutan diduga bersama-sama dan turut serta dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana,” kata Samad.

Samad mengatakan, surat perintah penyidikan terhadap tersangka Atut telah ditandatangani pada 16 Desember 2013.

Samad menambahkan, Atut juga telah menjadi tersangka dalam pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. “Hanya sprindik-nya belum ditandatangani dan harus didalami,” katanya.

Samad mengatakan bahwa KPK mungkin saja akan melakukan penahanan Atut. Namun, kata Samad, penahanan Atut harus menunggu pemberkasan perkara selesai 50 persen. (tempo.com)

Marzuki Alie: Panggil Boediono, Timwas DPR Langgar Keputusan Paripurna

5 December 2013   93 views

230619_keterangan-wapres-boediono-usai-diperiksa-kpk_663_382Pimpinan Tim Pengawas (Timwas) Century, Marzuki Alie, menyatakan tidak setuju dengan pemanggilan DPR pada Wakil Presiden Boediono terkait kasus Century.

Menurutnya, timwas DPR harus membuka lagi keputusan paripurna, apakah keputusan tersebut masih menugaskan timwas untuk melakukan tugas-tugas pansus yang sebelumnya sudah selesai atau tidak.

“Saya minta itu saja. Tidak perlu dikomentari lebih jauh lagi,” kata Marzuki, di Gedung DPR, Jakarta, 4 Desember 2013.

Marzuki juga menambahkan, tugas timwas itu ialah melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Karena dengan pemanggilan terhadap Boediono itu sudah masuk ke dalam proses politik.

“Kalau memanggil-manggil itu kan arahnya ke politik. Diseret-seret terus ke politik. Tindakan itu tidak sehat dan hanya membuat kegaduhan politik. Itu sudah melanggar keputusan paripurna,” ujarnya.

Marzuki juga masih enggan berkomentar mengenai arah politik dari pemanggilan terhadap Boediono. “Intinya, saya minta timwas membuka kembali keputusan rapat paripurna tentang pembentukan timwas Century,” kata Marzuki.

Sebelumnya juru bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat menegaskan Boediono dipastikan tak hadir dalam pemanggilan Timwas Century untuk ke dua kalinya. Dengan alasan, tak mau intervensi dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Baginya proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Ia mengatakan tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR, adalah mengawasi para penegak hukum.

“Pak Boediono berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century, dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun,” katanya. (viva.co.id)

Usut THR SKK Migas ke DPR, KPK Periksa Politisi Demokrat Tri Yulianto

3 December 2013   80 views

231257_rudi-rubiandini-dan-deviardi-menjadi-saksi-di-tipikor_663_382Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Tri Yulianto, Selasa 3 Desember 2013. Tri diperiksa untuk diminta keterangan terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

“Yang bersangkutan saksi untuk RR (Rudi Rubiandini),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Nama anggota Komisi VII DPR itu sempat disebut dalam sidang kasus suap SKK Migas yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat itu mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, mengakui pernah menyetor uang sebanyak US$200 ribu ke Komisi VII DPR.

Uang itu diberi Rudi melalui pelatih golfnya Deviardi untuk Tunjangan Hari Raya para anggota Komisi VII yang diminta Sutan Bathoegana, selaku Ketua Komisi VII.

“Saya sampaikan US$200 ribu ke Komisi VII,” kata Rudi bersaksi untuk komisaris Kernel Oil Indonesia Simon Tanjaya di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

“Periode pertama THR itu sudah saya serahkan ke seseorang bernama Tri Yulianto,” lanjut Rudi.

Terkait hal itu, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana mengaku telah berkomunikasi dengan Tri Yulianto, anggota DPR dari Fraksi Demokrat. Menurut Sutan, Tri sudah membantah bahwa dia tidak pernah menerima THR dari Rudi Rubiandini.

“Tidak ada orang-orang Komisi VII untuk delegasikan kepada orang lain minta-minta, Pak Tri Yulianto sudah kami panggil dan mengatakan tidak menerima apapun,” kata Sutan di Gedung DPR, Senin 2 Desember 2013.

Sutan juga membantah dirinya menerima suap dari SKK Migas. Ia menyatakan Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tidak pernah menyebut namanya. Politisi Demokrat itu juga menganggap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu tidak benar.

“Saya kan diminta kesaksian oleh KPK, tidak ada cerita tetang itu. Ini fakta,” kata dia. (viva.co.id)

Ahmad Fathanah Divonis Senin Ini

4 November 2013   166 views

212352_sidang-lanjutan-ahmad-fathanah_663_382Ahmad Fathanah, terdakwa kasus korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan kasus pencucian uang, bakal mendengar putusan hakim hari ini, Senin 4 November 2013. Vonis terhadap kolega Luthfi Hasan Ishaaq itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Jaksa sebelumnya telah menjatuhkan tuntutan selama 17 tahun enam bulan kurungan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan atas kejahatan Fathanah untuk kasus korupsi. Jaksa juga menuntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun penjara untuk tindak pidana pencucian uang.

Fathanah sendiri mengaku tak menyangka dituntut dengan pidana penjara mendekati ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

“Ya kaget juga. Ya sebagai manusia biasa mendengar itu. Was-was juga. Tapi nanti ada pembelaan,” kata Fathanah usai persidangan, Senin 21 Oktober 2013 lalu.

Sementara, saat membacakan pembelaannya, Fathanah tidak menyebutkan penyesalannya. Dia justru menyatakan kekecewaannya terhadap jaksa yang menurutnya menjiplak tuntutan perkara dugaan suap dan pencucian uang pengurusan kuota impor daging sapi yang ditujukan kepadanya.

Sambil terisak, Fathanah menyebutkan tuntutan jaksa tersebut sama seperti tuntutan yang pernah diberikan terhadap Wa Ode Nurhayati, terpidana perkara dugaan suap dan pencucian uang pengalokasian anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

“Tuntutan jaksa hanya bermodal copy paste tuntutan dari terdakwa lain. Jelas, dari terdakwa Wa Ode yang sudah diputus tidak ada kaitannya dengan perkara saya,” kata Fathanah saat membacakan nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin malam, 28 Oktober 2013.

Fathanah mengaku kecewa dengan sikap jaksa yang dinilainya tidak profesional itu. Dia sama sekali tak mau disamakan dengan Wa Ode, yang juga bekas anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PAN. “Saya Ahmad Fathanah alias Olong, Pak. Bukan Wa Ode Nurhayati,” katanya. (viva.co.id)

Next Page »

PERSIB

Sejarah Hari Ini (17 April): Persib Juara Perserikatan Terakhir, 1994

Tepat hari ini, 20 tahun yang lalu digelar laga bersejarah di kompetisi sepakbola... 

Persib Bandung Siap Hadapi Tantangan Ajax Amsterdam

Pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman mengaku senang timnya direncanakan akan... 

Hari Ini Bobotoh-The Jack Mania Berdamai di Bogor

Pendukung Persib Bandung (Bototoh) dan suporter Persija Jakarta (The Jack Mania)... 

Informasi Sebelumnya