50 Karung Beras Sintetis Ditemukan di Bogor

23 May 2015

berasPolsek Klapa Nunggal menemukan 50 karung beras yang diduga sintetis dari seorang pedagang, Jumat (22/5/2015) siang. Beras sebanyak itu disimpan di sebuah gudang di Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Polisi mengamankan pemilik beras berinisial AR (45) untuk dimintai keterangan.
Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto saat dimintai konfirmasi membenarkan temuan 50 karung beras yang diduga mengandung bahan plastik dari sebuah gudang di Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
“Iya betul, tadi siang Polsek Klapa Nunggal menemukan gudang beras yang diduga sintetis dengan jumlah 50 karung. Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan dan memeriksa pemilik beras tersebut,” ujar AKBP Suyudi Ario Seto, Jumat (22/5/2015) malam.
Terungkapnya gudang beras tersebut kata Kapolres bermula dari adanya laporan warga yang mengeluh kalau beras yang dimasaknya tidak kunjung matang.
“Anggota kemudian mendatang rumah warga itu untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampel beras yang sudah dimasak,” kata AKBP Suyudi Ario Seto.
Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menemukan penjual beras berinisial AR. Pria itu kemudian dibawa ke kantor Polsek Klapa Nunggal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada petugas AR mengaku, menyimpan berasnya di sebuah gudang.
“Setelah diperiksa, digudangnya terdapat 50 karung beras. Kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk mengecek beras tersebut,” ujar Suyudi.
Guna memastikan apakah beras tersebut mengandung bahan plastik, petugas mengambil sampel untuk diperiksa di laboratorium.”Ini masih dugaan awal, untuk membuktikannya, kita menunggu hasil laboratorium,” katanya.

(Tribunnews)

Pencarian Polisi Terhadap Produsen Beras Plastik Masih Gelap

21 May 2015

berasDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat (Jabar) telah menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait penyebaran beras sintesis atau yang dikenal secara umum dengan sebutan beras plastik.
Namun sejauh ini belum ditemukan rumah produksi maupun distributor beras sintesis tersebut di wilayah Jabar.
“Kami sudah menindaklanjuti adanya temuan beras sintesis di Bekasi kemarin terutama untuk menelusuri penyebarannya di wilayah Jawa Barat. Sejauh ini belum ada,” kata Direktur Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Wirdhan Denny, kepada Tribun melalui sambungan telepon, Rabu (20/5) malam.
Dikatakan Wirdhan, tim khusus tersebut juga melakukan penyelidikan ke sejumlah distributor di Kabupaten Karawang. Sebab sesuai informasi yang diterima Ditreskrimsus Polda Jabar, produksi beras sintesis itu berada di wilayah Kabupaten Karawang.
“Kami sudah koordinasi dengan kapolres di kota/kabupaten yang masuk wilayah Polda Jabar khususnya Kabupaten Karawang untuk melakukan penyelidikan,” kata Wirdhan.
Wirdhan menyebut, sejauh ini di Kabupaten Karawang belum ditemukan adanya indikasi rumah pembuatan beras sintesis. Pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai informasi pembuatan beras sintesis di Kabupaten Karawang.
“Intinya kami terus melakukan penyelidikan dan masih fokus di daerah Kabupaten Karawang untuk menelusuri tempat produksi pembuatan beras sintesis ini,” kata Wirdhan.

(Tribunjabar)

Sulit Membedakan Beras Asli dengan yang Plastik

20 May 2015

berasPemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan uji laboratorium terhadap temuan beras yang diduga diproduksi menggunakan bahan baku sintetis di wilayah setempat.

“Sampel beras kita peroleh dari salah satu kios di Pasar Mutiara Gading, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, di Bekasi, Selasa (19/5/2015).

Menurut dia, sampel beras tersebut akan diuji di salah satu laboratorium selama tiga hari mulai Selasa (19/5).

“Beras itu akan kita uji di laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bulog Jakarta,” katanya.

Menurutnya, sampel itu diperoleh dari seorang pedagang beras bernama Sembiring yang kini masih berstatus sebagai saksi di kepolisian setempat.

“Hasil uji laboratorium ini yang akan membuktikan apakah benar beras itu berbahan baku sintetis atau asli beras,” katanya.

Dikatakan Herbert, beras tersebut tidak dapat dibedakan secara kasat mata karena dari fisiknya mirip dengan beras asli.

“Pedagang memperoleh beras itu dari kawasan Karawang, Jawa Barat,” katanya.

Menurut dia, hasil uji sampel tersebut akan dilaporkan ke kepolisian sebagai bahan pertimbangan atas pengusutan dugaan kasus itu.

“Kalau terbukti beras palsu akan kita (Disperindag) buat laporannya ke polisi,” katanya.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak resah dengan kabar tersebut dan tetap teliti dalam membeli beras.

“Kita tunggu hasil uji laboratorium seperti apa hasilnya,” katanya.

(Kompas)

Dugaan Korupsi Stadion, Aher Sebut Pemkot Bandung sebagai Penanggungjawab

16 May 2015

aherGubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak terima disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Gede Bage, Bandung. Diketahui, penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri tengah mengusut dugaan korupsi di dalamnya.

Usai diperiksa sebagai saksi nyaris sekitar 16 jam di depan gedung Bareskrim Polri, Jumat (15/5/2015) malam, Aher mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan stadion tersebut sepenuhnya adalah Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebut Aher, hanya ikut membantu dari sisi keuangan saja.

“Bantuan keuangan Pemprov Jabar kepada Pemkot Bandung sudah sesuai perundang-undangan. Begitu uang sudah masuk ke rekening Pemkot Bandung, ya sudah tanggung jawab di sana dong,” ujar Aher.

Aher menjelaskan, program pembangunan stadion itu adalah ide Pemkot Bandung, yakni pada tahun 2006, setahun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Penggelontoran anggaran secara ‘multi years’ pun mulai dilakukan oleh Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2007, 2009, 2011, 2012 dan 2013. Total, Pemprov Jabar menyuntikan dana sebesar Rp 335 miliar atas pembangunan stadion itu.

Aher mengakui, selama lima tahun anggaran itu, pihaknya tidak pernah mendapatkan hasil analisis pembangunan stadion oleh Pemkot Bandung. Hasil analisis baru keluar tahun 2014 di mana menyatakan ada penyimpangan di dalam pelaksanaannya.

Aher juga mengatakan bahwa pembangunan stadion tersebut diawasi penuh oleh sejumlah pihak mulai dari pengawasan umum Pemprov Jabar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aher tidak menyebutkan apa hasil pengawasan itu. Namun, begitu penyidik menduga ada unsur korupsi di dalamnya, Aher pun kecewa.

“Kalau sekarang ada dugaan korupsi, semua kecewa. Jangankan masyarakat, saya saja jadi kecewa. Kita mengidam-idamkan stadion yang akan jadi kebanggaan, tapi kok dalam perjalannya ada penyimpangan,” ujar Aher.

Aher mengatakan, penjelasan itu yang diberi ke penyidik selama hampir 16 jam pemeriksaan di Bareskrim, Jumat ini. Dia mengatakan tidak tepat jika penyidik menyasar Pemprov Jabar yang terlibat dalam korupsi stadion tersebut.

“Itu namanya lompat,” ujar Aher.

Dalam perkara ini sendiri, penyidik telah menetapkan seorang bernama Yayat Ahmad Sudrajat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Gedebage, Bandung. YAS merupakan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kota Bandung.

Dalam gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri melihat bahwa YAS terlibat aktif dalam praktik dugaan korupsi pembangunan stadion yang menelan biaya sebesar Rp 545 miliar tersebut.

(Kompas)

Telantarkan 5 Anak, Dosen Ini Ditangkap Polda Metro Jaya

15 May 2015

anakPolda Metro Jaya mengamankan pasangan suami istri UP dan NS karena diduga menelatarkan lima anaknya. Selain mengamankan UP dan NS, petugas telah membawa kelima anak kecil tersebut ke rumah aman.

Penangkapan terhadap UP dan NS ini dilakukan petugas di rumahnya di Perumahan Citra Grand Cluster Nusa 2 Blok E Nomor 37, Cibubur, Kota Bekasi. Kanit I Subditumum Jatanras Polda Metro Jaya Kompol Budi Towoliu mengatakan, UP yang merupakan dosen teknik di salah satu kampus swasta di Cileungsi bersama istrinya hanya bisa pasrah ketika petugas membawanya ke Polda Metro Jaya.

“Diduga kuat UP dan NS ini melakukan kekerasan psikis dan menelantarkan kelima anaknya yang berinisial LA (10), CK (10), DI (8), AL (5) dan DIN (4),” kata Budi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (14/5/2015).

Budi menuturkan, penangkapan terhadap UP dan NS ini berdasarkan laporan masyarakat yang melihat mereka menelantarkan kelima anaknya yang masih kecil-kecil tersebut. Pantauan Sindonews, CK dan DI menjerit histeris dan enggan keluar dari mobil Kijang Innova warna hitam nomor polisi B 2281 SFH.

Diduga kuat dua bocah ini mengalami trauma saat melihat kedua orang tuanya. Oleh petugas Satgas Perlindungan Anak dua bocah tersebut dibujuk hingga akhirnya keluar dan pindah ke mobil petugas Jatanras untuk dievakuasi ke tempat aman.

(Sindonews)

Pasca-eksekusi Mati, Indonesia Harus Siap dengan Kecaman Internasional

29 April 2015

ambulanPengamat hubungan internasional Yasmi Adriansyah, mengatakan, Indonesia perlu mengantisipasi berbagai kecaman dan reaksi masyarakat internasional terkait eksekusi mati terpidana narkoba. Kejaksaan Agung telah mengeksekusi delapan terpidana mati kasus narkoba pada Rabu (29/4/2015) dini hari di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Reaksi dunia internasional cenderung menyudutkan Indonesia. Pernyataan bernada keras dari berbagai pemimpin dunia, seperti Presiden Perancis Francois Hollande, Menlu Australia Julie Bishop, dan bahkan Sekjen PBB Ban Ki Moon menunjukkan Indonesia perlu mengantisipasi berbagai kecaman dan reaksi keras itu,” kata Yasmi, seperti dikutip Antara, Rabu pagi.

Kandidat doktor Hubungan Internasional pada Australian National University (ANU) ini, menilai, Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kontra-reaksi agar tidak semakin memperkeruh hubungan bilateral dengan negara sahabat.

“Indonesia jangan hanya melihat kasus ini secara sempit dengan sebatas mengantisipasi perkiraan dampak negatif dari negara asal terpidana. Kemarahan Perancis, misalnya, dapat juga berimbas kepada sikap negatif Uni Eropa (UE) terhadap Indonesia,” ujar dia.

Selain itu, kata Yasmi, Belanda yang seorang warganya juga turut dieksekusi sempat menyatakan protes keras akan menarik Dubes Rob Swartbol.

“Baik Perancis mau pun Belanda adalah dua anggota UE yang berpengaruh,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar hanya Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk yang diizinkan berbicara kepada media terkait eksekusi mati. Pernyataan sikap tegas Pemerintah RI perlu dibarengi dengan sikap diplomatik yang meredakan ketegangan dan bukan sebaliknya.

“Hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia secara lebih agresif adalah penyampaian informasi kepada media internasional mengenai dampak narkoba yang sudah sangat membahayakan negeri ini, sehingga mencapai situasi darurat narkoba,” ujar Yasmi.

Pemberitaan media internasional menyoroti aspek HAM terpidana yang akan dieksekusi atau bahkan korupnya praktik hukum di Indonesia. Hal ini dinilai menyudutkan Indonesia.

“Namun informasi mengenai kemudaratan atau kejahatan paling serius (the most serious crimes) yang telah dilakukan para terpidana terhadap Indonesia tidak banyak diangkat media internasional, sehingga HAM dari aspek terpidana juga perlu dikaitkan dengan HAM dari aspek korban itu sendiri, agar adil,” kata Yasmi.

Seperti diberitakan, delapan terpidana mati telah dieksekusi mati secara serentak di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015) pukul 00.25 WIB. Mereka adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia); Martin Anderson (Ghana); Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin (Indonesia). Sementara, eksekusi satu terpidana mati asal Filipina Mary Jane ditunda.

(Kompas)

Edan, sarang begal ditemukan di Terminal Bus Depok

13 March 2015

begalTim Jaguar Polres Depok menggerebek tempat yang diduga markas persembunyian begal motor di Terminal Bus Depok. Tempat tersebut merupakan sebuah bedeng.

Dalam operasi memberantas kejahatan jalanan, pasukan bersenjata dari jajaran Polresta Depok menyisir lokasi keramaian kota. Tim Jaguar pun menemukan sebuah bedeng yang diduga kuat sebagai markas pelaku perampokan sepeda motor atau begal di tengah area Terminal Bus Depok.

Saat digeledah, dalam bedeng itu ditemukan beberapa unit kendaraan bermotor yang diduga hasil kejahatan serta berbagai senjata tajam.

“Ada celurit, dan alat pemukul besi untuk tangan serta sejumlah motor tanpa surat-surat yang sudah dipreteli. Diduga ini hasil kejahatan,” kata Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Purwadi, dilansir Humas Polda Metro, Jumat (13/3).

Namun sayangnya, saat digeledah, polisi tidak menemukan seorang pun penghuni markas itu. Kuat dugaan, operasi polisi telah bocor sehingga penghuni markas sudah melarikan diri sebelum lokasi digerebek.

“Kami hanya menemukan dua remaja, kami amankan untuk dimintai keterangan seputar temuan lokasi,” ujar Purwadi.

(Merdeka)

Hasil Pencarian:

Pemerintah Dituntut Jangan Takut Lakukan Eksekusi Mati

8 March 2015

menluPemerintah Indonesia diminta untuk tetap meneruskan penerapan hukuman mati meski menuai pertentangan baik di dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan hukuman mati di Tanah Air dinilai sudah sangat terbatas dan dilakukan dengan sangat selektif sehingga pemerintah tidak perlu ada keraguan atau ketakutan dalam mengeksekusi.

“Pelaksanaan hukuman mati selama ini sudah amat terbatas, dilaksanakan secara sangat terbatas dan sangat hati-hati,” kata pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana, saat berbincang dengan CNN Indonesia, Sabtu (7/3).

Gandjar mengamati sejauh ini ancaman hukuman mati dibuat dengan sangat hati-hati terhadap kejahatan yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi, ujar Gandjar, juga ada ancaman hukuman mati namun sejauh ini belum ada satu pun koruptor yang dieksekusi mati.

Gandjar menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenal hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

“Di pasal 2 ayat 2 bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” ungkap Gandjar.

Dia lantas mencontohkan pada kasus korupsi pembobol Bank BNI Dicky Iskandar Dinata pada Juni 2006 silam. Ketika itu pihak jaksa mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap Dicky. Ini satu-satunya dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi dituntut dengan hukuman mati.

“Tapi waktu itu tuntutan hukuman mati dari jaksa tak dikabulkan oleh hakim,” tutur Gandjar. “Jadi sampai sekarang belum ada koruptor yang divonis mati di Indonesia.”

Gandjar menegaskan, untuk pelaku narkoba sebagai kejahatan luar biasa pemerintah harus berani melaksanakan eksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. “Kalau keputusannya sudah inkrah tidak bisa ditunda-tunda, laksanakan,” tegas Gandjar yang mendukung penuh pemberlakuan hukuman mati.

Ia menambahkan, keberanian dalam melaksanakan eksekusi mati terhadap warga negara asing dapat dipandang juga sebagai simbol kedaulatan negara Indonesia dalam penegakan hukum.

Sependapat dengan Gandjar, anggota Komisi I DPR RI Effendi MS Simbolon mengatakan, pemerintahan Joko Widodo saat ini tengah diuji apakah berani melaksanakan eksekusi mati terkait adanya warga negara asing yang menjadi terpidana mati kasus narkoba.

“Kita lihat sekarang ini bagaimana ketegasan dan konsistensi pemerintah, apakah patuh pada konstitusi atau terpengaruh intervensi asing,” ujar Effendi yang komisinya di antaranya membidangi urusan luar negeri saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (7/3). (cnnindonesia.com)

Hasil Pencarian:

TNI-AL Tangkap Gerombolan Perompak di Selat Malaka

7 March 2015

perompakTim Sea Rider Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL menangkap enam orang pelaku perompakan yang sering beroperasi di Selat Malaka dan sekitarnya saat hendak melakukan aksi di Tanjunguncang Batam.
“Mereka merupakan pelaku perompakan pada sejumlah kapal niaga yang berlayar sekitar Selat Malaka atau kapal-kapal yang lego jangkar di Batam. Mereka ditangkap Kamis (5/3/2015) sekitar pukul 05.00 WIB saat akan beraksi di Tanjunguncang Batam,” kata Komandan Guskamla Armabar Laksamana Pertama Abdul Rasyid Kacong di Sekupang, Batam, Jumat (6/3/2015).

Enam pelaku tersebut adalah N (50) warga Pulau Babi Belakang Padang yang berperan sebagai tekong, Aa (28) warga perumahan Fanindo, Batuaji, Tg (22) warga Kaveling Kamboja Sagulung, S (30), Rj (22) dan Js (21) warga Dapur 12, Sagulung.

Saat beraksi, kata dia, komplotan ini menggunakan kapal pancung (perahu motor tempel kecil) dengan mesin 40 PK dan membagi tugas masing-masing. Petugas juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan komplotan tersebut untuk melakukan aksinya.

“Berdasarkan laporan dari negara-negera tetangga, mereka juga diketahui sudah beberapa kali melakukan aksi di luar Indonesia seperti Thailand, Malaysia, Singapura,” ujarnya.

Ia mengatakan, biasanya jika di perairan Indonesia, khususnya sekitar Batam gencar ada patroli, mereka akan pindah ke perairan sekitar Natuna, Pontianak, hingga Thailand.

“Di antaranya juga sudah pernah ditangkap dalam kasus yang sama. Ada juga yang sempat hendak disergap namun berhasil lolos,” kata Rasyid

TNI AL, kata dia, tengah menelusuri siapa pihak yang berkepentingan dan mendanai aksi para perampok yang sering meresahkan pelaku pelayaran tersebut.

“Karena wilayah operasinya sangat luas, tidak mungkin dilakukan keenamnya tanpa ada pihak yang mendanai. Kami masih terus menelusurinya,” ucapnya.

Bagi pelaku pelayaran, ataupun berbagai pihak yang mengetahui adanya kejahatan di perairan Indonesia khususnya wilayah barat bisa menghubungi hot line WFQR dengan 0778 413498 atau 081270310900 agar segera bisa ditindaklanjuti.

“Layanan itu aktif 24 jam. Silahkan melapor jika ada kejahatan di laut. Tim WFQR kami selalu siap menindaklanjutinya,” katanya.

(Kompas)

Hasil Pencarian:

Menlu Australia Tawarkan Barter 3 WNI untuk Selamatkan Duo Bali Nine

5 March 2015

duo baliMenteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, kabarnya menawarkan untuk merepatriasi tiga warga Indonesia terpidana kasus narkoba dari Australia demi membatalkan pelaksanaan eksekusi terpidana mati Bali Nine. Namun pemerintah Indonesia tidak menerima tawaran tersebut.
Usulan Menlu Julie Bishop ini, menurut informasi yang diperoleh ABC, disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari eksekusi hukuman mati. Upaya itu termasuk menelepon Menlu Retno Marsudi hari Selasa (3/3/2015).
Sementara itu hari Kamis pagi ini, para anggota parlemen Australia melakukan doa bersama di depan gedung parlemen di Canberra. Dalam kesempatan itu, Menlu Bishop kembali meminta pemerintah Indonesia untuk mengampuni kedua warga Australia itu.
“Kami meminta pemerintah Indonesia, lebih tepatnya kami memohon kepada Presiden Indonesia untuk memberikan pengampunan,” katanya di depan ratusan politisi lainnya.
“Pertama, upaya hukum masih berjalan bagi keduanya dan banding sedang diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN,” kata Menlu Bishop.
“Kedua, ada tuduhan yang pernah terungkap dalam proses peninjauan kembali terkait suap dalam keputusan pengadilan tingkat pertama,” katanya.
“Namun yang lebih penting dari itu, konsep pengampunan dan memaafkan menempati posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana di Australia,” tambahnya lagi.
Menlu Bishop mengatakan, “Dan kami meminta agar penyesalan kedua orang ini dijadikan pertimbangan.”
Sementara itu salah seorang pengacara Chan dan Sukumaran, Peter Morrissey SC, menyatakan pihaknya telah mengajukan upaya banding atas putusan PTUN Jakarta.
Dikatakan, pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak dijalankan sepanjang proses hukum masih berlangsung.
“Kami berharap mereka tidak melaksanakan eksekusi sampai semua proses hukum dijalankan, dan saya bisa katakan bahwa kami akan terus mencari semua kemungkinan lain yang tersedia,” kata Morrissey.
Dalam perkembangan lainnya Pastor Jeff Hammond, yang melakukan pendampingan spiritual bagi Chan dalam empat tahun terakhir, mengungkapkan Chan belum putus harapan. Mereka bertemu terakhir kali tiga hari lalu.
“Dia masih terus berdoa dan percaya ada keajaiban Tuhan untuknya,” kata pastor Hammond.
Terpidana mati kasus narkoba Chan dan Sukumaran kini berada di Nusakambangan menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mereka.
Keduanya termasuk di antara terpidana mati lainnya yang asal Perancis, Ghana, Brasil, Nigeria, Filipina dan Indonesia, yang akan menjalani eksekusi gelombang kedua yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Jokowi. Gelombang pertama telah dilakukan Januari 2015 lalu di Pulau Nusakambangan.

(tribun jabar)

Hasil Pencarian:

Next Page »