Pemkab Cianjur Nunggak Tagihan Listrik Ratusan Juta Rupiah

by -159 views

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur hingga Juli 2012 tercacat menunggak tagihan listrik mencapai Rp 345.912.832. Hal tersebut dikarenakan, nilai beban pembayaran di luar perkiraan, sehingga tidak teralokasikan.

Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Setda Pemkab Cianjur, Hendra Wira saat ditemui di kantornya, Senin (6/8/12) mengatakan, alokasi anggaran pembayaran Juli 2012, habis terpakai untuk pembayaran sebelumnya. Padahal, acuan pembayaran listrik disesuaikan dengan pembayaran tertinggi 2011.

“Tapi nyatanya pembayaran tahun ini melebihi, mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya alokasi yang ada dengan penggunaan listrik tidak seimbang,” ujarnya.

Pembayaran listrik setiap bulan Pemkab Cianjur, kata Hendra, mencapai Rp 345 juta hingga Rp 375 juta. Jika dirata-ratakan per tahun, pembayaran listrik Pemkab Cianjur mencapai sekitar Rp3 miliar.

“Itu dibagi dua klasifikasi, ada untuk penerangan jalan umum (PJU) dan untuk beban kantor di Lingkungan Setda Cianjur sendiri. Dari total tersebut, PJU sebesar Rp243.067.058, sedangkan untuk kantor mencapai Rp102.845.774,” tuturnya.

Tunggakan rekening listrik yang ada kini, kata Hendra, Pemkab sedang mengupayakan memasukkan dalam APBD perubahan untuk melunasinya. “Kami sedang mengajukan dalam APBD-Perubahan untuk melunasinya,” ucapnya.

Baca Juga:  David Yulianto 'Koboi Jalanan' Tol Tomang Dapat Senjata Airsoft Gun Rp 3,5 Juta Dari Sosok E

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur Bachrudin Ali mengaku heran atas informasi tersebut. Pihaknya mengatakan, hal tersebut dapat disebabkan tidak adanya perencanaan yang matang.

“Saya belum dapat laporannya. Tapi, kalau betul sampai tidak ada anggarannya, berarti saat perencanaan tidak baik. Seharusnya, bisa diantisipasi dengan anggaran yang lain untuk kemudian secara formal dalam SPJ diajukan dalam APBD perubahan,” katanya.

Bachrudin mengatakan penggunaan yang berlebihan dan adanya himbauan hemat energi pun menjadi persoalan yang dilematis. Seringkali antara kebijakan dengan pelaksanaan berbenturan.

“Contoh saja, hemat penggunaan listrik, saat ini tidak mungkin dijalankan, karena untuk program e-KTP, setiap kantor kecamatan tambah daya hingga 3000 watt. Jadi, persoalan himbauan hemat energi mungkin dimulai dari kesadaran masing-masing saja,” ucapnya. (A-186/A-108)***

Sumber : www.pikiran-rakyat.com

About Author: Tubagus Iwan Sudrajat

Gravatar Image
Tubagus Iwan Sudrajat ialah seorang penulis artikel di Bandung, Jawa Barat. Dia juga penulis artikel di beberapa blog dan media online.